JAKARTA, KOMPAS — Memasuki tahun pertama pendirian Badan Pengelola Investasi Danantara, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa capaian lembaga tersebut masih jauh dari target.
Presiden menargetkan, tingkat pengembalian aset Danantara minimal harus bisa mencapai 5 persen atau setara Rp 800 triliun. Ke depan, pengawasan Danantara juga akan diperketat dengan menempatkan utusan khusus Presiden di setiap badan usaha milik negara.
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pencapaian Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang usianya sudah memasuki tahun pertama. Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, tingkat pengembalian aset atau return of asset (ROA) Danantara naik 300 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Ia berharap, laporan itu disampaikan sesuai dengan fakta. Sebab, sebelumnya, ia pernah mendapatkan laporan palsu. Akan tetapi, Prabowo tidak menyebutkan secara detail laporan fiktif yang dimaksud.
“Mudah-mudahan ini laporan benar. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini,” kata Prabowo saat berpidato di acara syukuran Hari Ulang Tahun ke-1 BPI Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Ia melanjutkan, meski senang dengan laporan tersebut pencapaian Danantara masih jauh dari target. Menurut Prabowo, perusahaan yang baik bisa meraih tingkat pengembalian aset setidaknya 10 persen per tahun, perusahaan yang bagus bisa 12 persen, sedangkan perusahaan hebat bisa meraih 15 persen. Ia pun berharap, tingkat pengembalian aset Danantara bisa mencapai 10 persen.
Namun, Prabowo menyadari itu sulit dicapai pada tahun-tahun awal. Oleh karena itu, ia menargetkan tingkat pengembalian aset Danantara setidaknya sebesar 5 persen atau senilai 500 dolar AS, setara dengan Rp 800 triliun. “Saya ucapkan selamat atas prestasi saudara-saudara. Tapi, saya ingatkan sasaran masih cukup jauh. Saudara harus bisa memberi return 5 persen minimal kembali ke negara, 50 miliar dolar AS minimal,” ujarnya.
Prabowo melanjutkan, pencapaian target itu semakin mendesak karena dunia kian penuh dengan ketidakpastian dan krisis yang terjadi di mana-mana. Namun, ia meyakini krisis selalu menghasilkan peluang dan bisa menjadi batu loncatan bagi mereka yang kuat. Indonesia yang memiliki kekayaan alam begitu besar pun memiliki modal untuk keluar dari krisis.
Prabowo meyakini, Danantara bisa mencapai target itu. Namun, ia juga mengingatkan agar lembaga ini dikelola secara tepat. Sebab, merujuk pengalaman sovereign wealth fund di dunia, banyak yang merugi karena tidak dikelola dengan baik.
“Saya titip kewaspadaan, eling lan waspada, jaga diri masing-masing. Ingat, harapan seluruh bangsa, seluruh rakyat, (ada) di pundak saudara-saudara. Saudara menjaga, saudara mengelola kekayaan anak, cucu, dan cicit kita,” tutur Prabowo.
Untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan Danantara, pengawasan terhadap lembaga itu juga akan diperketat. Saat ini, kata Prabowo, Danantara sudah memiliki Dewan Pengawas yang cukup kuat karena diisi oleh para menteri koordinator. Lebih dari itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, Polri, dan Panglima TNI juga diminta untuk mengawasi.
Namun, menurut Prabowo, itu saja belum cukup. Menurut rencana, ia akan menunjuk sejumlah utusan khusus untuk ditempatkan di setiap badan usaha milik negara (BUMN).
“Saya telah menunjuk utusan-utusan khusus presiden dan mungkin akan saya tunjuk nanti utusan-utusan khusus untuk di tiap BUMN yang kita kelola. Kita harus mengawasi, karena ini adalah darah bangsa Indonesia. Kalau darah ini bocor terus, bangsa kita dalam keadaan susah,” kata Presiden.
Saya telah menunjuk utusan-utusan khusus presiden dan mungkin akan saya tunjuk nanti utusan-utusan khusus untuk di tiap BUMN yang kita kelola. Kita harus mengawasi, karena ini adalah darah bangsa Indonesia.
Dalam forum yang sama, Kepala BPI Danantara Rosan P Roeslani berkomitmen akan memimpin Danantara sesuai dengan amanah yang diberikan. Danantara akan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dengan mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
“Dengan tata kelola perusahaan yang baik dan benar, dengan transparansi, akuntabilitas, dan yang paling penting dengan integritas yang setinggi-tingginya, dengan menjalankan the highest standard dari semua kegiatan perekonomian yang ada,” tuturnya.
Meski baru berusia satu tahun, lanjutnya, Danantara memikul mandat besar untuk membangun kekuatan ekonomi nasional. Danantara dibentuk untuk memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat hingga generasi mendatang.
Oleh karena itu, Danantara ingin menjadi salah satu mesin pertumbuhan bagi perekonomian nasional. Danantara juga berkomitmen untuk berkontribusi dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Namun, lanjut Rosan, pertumbuhan ekonomi tidak hanya soal angka. Pertumbuhan tersebut harus diikuti dengan pemerataan agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Keberadaan Danantara dan peran Badan Usaha Milik Negara yang sangat luas harus benar-benar dirasakan masyarakat.
Rosan menuturkan, peran Danantara menjadi penting di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan ekonomi global. Dalam kondisi tersebut, Indonesia dinilai perlu memiliki kekuatan ekonomi sendiri agar tidak hanya menjadi penerima dampak dari dinamika global.
Menurutnya, selama ini negara seperti Indonesia sering kali hanya memainkan peran yang terbatas dalam perekonomian global. Namun sejak dibentuknya Danantara, Indonesia memiliki kekuatan yang lebih besar dalam kancah ekonomi global. Indonesia kini dapat berperan lebih aktif, baik di tingkat domestik maupun internasional.
Ia menambahkan, Indonesia tetap terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam membangun perekonomian. Kolaborasi tersebut tetap berpijak pada prinsip ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Rosan menilai frasa tersebut menunjukkan bahwa negara tetap memiliki peran dalam mengarahkan perekonomian nasional. Di satu sisi, negara tetap menghormati mekanisme pasar. Namun di sisi lain, pemerintah akan hadir apabila dinamika pasar menyimpang dari tujuan pembangunan nasional.
“Kata-kata yang kami lihat adalah ‘disusun’, bukan ‘tersusun’. Kalau disusun, berarti kita tidak melepaskan semua itu kepada pasar,” ujarnya.
