Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan dunia usaha menilai perekonomian Indonesia tengah memasuki fase stress test baru akibat kombinasi tekanan global dan tantangan domestik. Menghadirkan kebijakan yang kredibel dinilai berpengaruh besar untuk membantu Indonesia melewati fase ini.
Di tengah gejolak harga minyak, inflasi yang menembus 4,76% pada Februari 2026, serta pelemahan rupiah ke kisaran Rp16.800–Rp16.900 per dolar AS, pelaku usaha menekankan pentingnya menjaga ketahanan fiskal dan kredibilitas kebijakan, sembari memanfaatkan cadangan devisa yang masih tinggi dan surplus perdagangan sebagai buffer utama.
Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyebut kondisi saat ini sebagai bentuk polycrisis, ketika berbagai tekanan eksternal dan domestik terjadi secara simultan dan saling berkelindan.
Menurutnya, tantangan ini menuntut respons kebijakan yang lebih terkoordinasi sekaligus mendorong dunia usaha memperkuat manajemen keuangan, efisiensi operasional, serta diversifikasi pasar dan rantai pasok agar momentum pertumbuhan tidak terkikis.
“Dunia usaha melihat dinamika yang sedang dihadapi Indonesia saat ini sebagai bentuk polycrisis,” kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (11/3/2026).
Menurutnya, sejumlah faktor ini membentuk lanskap risiko yang harus dikelola secara hati-hati agar tidak menggerus momentum pertumbuhan. Shinta menilai salah satu tekanan yang perlu diwaspadai berasal dari potensi lonjakan harga minyak dunia yang dapat berdampak langsung terhadap ruang fiskal pemerintah.
Baca Juga
- Apindo Wanti-wanti Dampak Perang Israel-AS vs Iran ke Harga Energi dan Kurs Rupiah
- Apindo Wanti-Wanti Dampak Konflik Timteng ke Harga Energi & Pangan RI
- Relaksasi TKDN Produk AS Bakal Ancam Industri Lokal? Apindo Buka Suara
Dalam APBN 2026, lanjut dia, asumsi harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan sekitar US$70 per barel. Namun kondisi pasar saat ini menunjukkan harga minyak global sempat melampaui US$100 per barel.
“Artinya, jika harga minyak bertahan jauh di atas asumsi APBN, tekanan terhadap fiskal akan meningkat, baik melalui kenaikan subsidi energi maupun meningkatnya beban belanja negara,” ujarnya.
Dia menambahkan, ruang fiskal pemerintah saat ini sebenarnya sudah menghadapi tekanan bahkan sebelum mempertimbangkan risiko tambahan dari lonjakan harga energi. Dalam kondisi global yang semakin tidak pasti, Shinta menilai penguatan ketahanan fiskal menjadi semakin penting.
“Dalam situasi global yang semakin penuh ketidakpastian, kondisi ini membuat urgensi untuk menjaga fiscal resilience dan fiscal credibility menjadi semakin penting,” tuturnya.
Untuk itu, Apindo menilai konsistensi kebijakan fiskal, pengelolaan defisit yang hati-hati, pengelolaan belanja negara yang tepat sasaran, serta penguatan struktur penerimaan negara menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas asumsi makro ke depan.
“Yang kita hadapi adalah ‘fase stress test’ terhadap ketahanan ekonomi nasional. Fundamental Indonesia masih memiliki buffer yang kuat, yang tercermin dari cadangan devisa sekitar US$154,6 miliar per akhir Januari 2026 serta surplus perdagangan yang masih berlanjut,” tambahnya.
Di tengah tekanan tersebut, Shinta mengatakan dunia usaha terus melakukan komunikasi dengan pemerintah untuk merespons berbagai dinamika eksternal. Salah satunya melakukan berbagai penyesuaian operasional untuk menjaga ketahanan bisnis.
“Upaya yang dilakukan antara lain memperkuat manajemen keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, serta menyesuaikan strategi usaha dengan perkembangan kondisi pasar,” imbuhnya.
Selain itu, sambung dia, sebagian pelaku usaha juga mulai memperhatikan diversifikasi pasar maupun rantai pasok sebagai langkah untuk mengelola risiko di tengah dinamika ekonomi global.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Erwin Aksa mengatakan dunia usaha memahami tekanan global yang memengaruhi asumsi dasar ekonomi makro pemerintah.
“Pada prinsipnya dunia usaha memahami bahwa dinamika geopolitik global saat ini, terutama yang berdampak pada harga energi, nilai tukar, dan biaya logistik, memang memberi tekanan terhadap asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN,” ujar Erwin kepada Bisnis.
Untuk itu, Kadin memandang stabilitas fiskal dan kredibilitas kebijakan pemerintah menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan investor. Menurutnya, pengelolaan APBN perlu tetap mengedepankan kehati-hatian fiskal sekaligus fleksibilitas kebijakan.
“Kinerja penerimaan pajak yang masih tumbuh positif menjadi sinyal baik bagi ketahanan fiskal, namun efektivitas belanja negara juga perlu terus dijaga agar benar-benar mendorong produktivitas ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Erwin juga menilai belanja pemerintah sebaiknya difokuskan pada sektor yang memiliki dampak ekonomi luas, seperti pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan sektor manufaktur.
Meski begitu, dari sisi pelaku usaha, berbagai langkah penyesuaian juga telah dilakukan untuk merespons ketidakpastian ekonomi global, yakni melalui efisiensi biaya, diversifikasi pasar ekspor, penguatan rantai pasok domestik, serta optimalisasi penggunaan energi dan bahan baku.
Bahkan, dia menyebut banyak pelaku usaha juga mulai memperkuat manajemen risiko terhadap volatilitas kurs dan harga komoditas. Ke depan, Kadin berharap koordinasi kebijakan ekonomi terus diperkuat agar stabilitas makro tetap terjaga.
“Ke depan, Kadin berharap koordinasi antara pemerintah, otoritas fiskal dan moneter, serta pelaku usaha terus diperkuat sehingga stabilitas makro ekonomi dapat terjaga dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap terpelihara,” pungkasnya.
