Besarnya nilai tersebut menjadikan sistem pengadaan nasional sebagai salah satu ekosistem rantai pasok terbesar yang melibatkan pemerintah pusat maupun daerah.
IDXChannel – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Anindya Bakrie menilai, pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki potensi ekonomi hingga Rp1.500 triliun per tahun.
Besarnya nilai tersebut menjadikan sistem pengadaan nasional sebagai salah satu ekosistem rantai pasok terbesar yang melibatkan pemerintah pusat maupun daerah.
“Nah di sinilah kita melihat nilai tambah yang sangat besar dari LKPP yang kalau tidak salah jumlahnya sampai seribu triliunan setiap tahunnya. Tahun ini sekitar Rp1.500 triliun,” ujar Anindya dalam acara peluncuran kolaborasi Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) di Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Anindya mengungkapkan, sekitar 70 persen anggaran pemerintah pusat dan daerah telah memanfaatkan platform pengadaan tersebut. Dengan skala ini, sistem pengadaan nasional menjadi salah satu ekosistem supply chain terbesar yang mampu mendorong aktivitas ekonomi nasional.
“Sekitar 70 persen anggaran pemerintah pusat dan daerah memakai platform ini. Jadi bisa saya bilang ini salah satu platform ekosistem supply chain yang terbesar mungkin di dunia,” katanya.
Anindya menambahkan, sistem pengadaan pemerintah juga berperan penting dalam memperkuat perekonomian nasional melalui kebijakan yang mendorong penggunaan produk dalam negeri serta keterlibatan pelaku usaha.
Dia menyebut sekitar 90 persen pengadaan pemerintah berpihak pada produk dalam negeri (PKDN), sementara sekitar 40 persen melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Di sisi lain, Anindya juga menyoroti tantangan ekonomi global yang dipengaruhi ketegangan geopolitik, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang sempat mendorong lonjakan harga minyak dunia hingga mendekati USD130 per barel.
Menurutnya, kenaikan harga minyak dapat memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal negara. Ia menjelaskan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar USD10 di atas asumsi USD70 per barel berpotensi menambah defisit anggaran sekitar Rp100 triliun.
“Setiap kita naik USD10 di atas asumsi USD70, itu kurang lebih Rp100 triliun tambahan defisit,” ujarnya.
Meski demikian, dia menilai pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai kebijakan, termasuk efisiensi belanja dan strategi energi seperti percepatan elektrifikasi untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar.
Anindya berharap penyelenggaraan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) dapat terus berkembang dan semakin inklusif dalam memperkuat ekosistem pengadaan nasional.
“Saya berharap ICEF dan IPFE ini bisa terus berkembang dan semakin inklusif,” kata dia.
(DESI ANGRIANI/Nasywa Salsabila)
