Oleh: HERMAN KAJANG*
Dalam wacana hubungan internasional, Amerika Serikat selama beberapa dekade memosisikan diri sebagai promotor demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat global.
Melalui berbagai lembaga pembangunan internasional, program bantuan demokrasi, serta proyek penguatan masyarakat sipil di negara-negara berkembang, Amerika kerap tampil sebagai guru yang mengajarkan tata kelola pemerintahan yang baik, penghormatan terhadap HAM, dan pentingnya kedaulatan rakyat. Namun, dalam praktik geopolitik mutakhir, narasi normatif tersebut justru berhadapan dengan kontradiksi yang sulit disembunyikan.
Serangkaian tindakan dan pernyataan Presiden Donald Trump dalam konflik dengan Iran memperlihatkan sebuah ironi besar dalam praktik demokrasi global. Ketika Amerika melakukan serangan militer terhadap Iran dan pemimpin tertinggi negara tersebut syahid dalam operasi militer, peristiwa tersebut tidak hanya memicu eskalasi konflik regional, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar tentang penghormatan terhadap kedaulatan negara lain.
Ironi itu makin jelas ketika Trump secara terbuka menyatakan bahwa pemimpin Iran berikutnya tidak akan bertahan lama tanpa restu Amerika Serikat. Pernyataan ini pada dasarnya menempatkan proses politik suatu negara berdaulat di bawah bayang-bayang legitimasi eksternal.
Dalam perspektif teori demokrasi, sikap seperti ini tidak sekadar problematik—ia merupakan bentuk negasi terhadap prinsip dasar demokrasi, yaitu hak rakyat suatu negara untuk menentukan pemimpinnya sendiri.
Dalam kajian ilmu politik, fenomena ini sering dijelaskan melalui konsep hegemonic intervention, yakni ketika negara hegemon menggunakan kekuatan militer, diplomatik, dan ekonomi untuk memengaruhi atau bahkan menentukan struktur politik negara lain.
Intervensi semacam ini biasanya dibungkus dengan retorika stabilitas global, tetapi pada praktiknya sering kali berujung pada pelemahan kedaulatan negara dan delegitimasi sistem internasional yang berbasis kesetaraan.
Di titik inilah ironi sejarah muncul dengan sendirinya. Selama bertahun-tahun, berbagai lembaga pembangunan internasional Amerika datang ke negara-negara dunia ketiga membawa modul pelatihan tentang demokrasi, transparansi, dan HAM.
Mereka mengadakan workshop, seminar, pelatihan masyarakat sipil, hingga program penguatan institusi negara. Negara-negara berkembang diajari bagaimana menghormati kedaulatan rakyat, bagaimana menjunjung tinggi hukum, dan bagaimana melindungi hak asasi manusia.
Akan tetapi, ketika seorang presiden Amerika dengan santai menyatakan bahwa pemimpin negara lain tidak akan bertahan tanpa restunya, semua modul pelatihan itu tiba-tiba terasa seperti brosur moral yang lupa dipraktikkan di rumah sendiri.
Demokrasi yang selama ini diajarkan kepada dunia ternyata mudah sekali terinjak ketika berhadapan dengan kepentingan geopolitik. Hak asasi manusia yang sering dijadikan standar penilaian bagi negara lain mendadak kehilangan suara ketika kekuatan militer berbicara. Karena itu, mungkin sudah saatnya terjadi pembalikan peran yang sedikit ironis.
Para konsultan demokrasi AS, pelatih HAM, dan arsitek tata kelola pemerintahan yang selama ini berkeliling dunia memberi ceramah tentang nilai-nilai universal demokrasi, tampaknya perlu pulang sejenak ke negaranya sendiri. Barangkali ada kelas yang lebih mendesak untuk dibuka di sana: sebuah pelatihan singkat tentang apa arti kedaulatan negara, apa makna demokrasi, dan mengapa hak asasi manusia tidak boleh tunduk pada restu kekuatan militer.
Jika demokrasi benar-benar nilai universal, maka ia seharusnya berlaku untuk semua—termasuk bagi mereka yang selama ini merasa paling berhak mengajarkannya kepada dunia.
Pada akhirnya, demokrasi tidak bisa diperlakukan sebagai komoditas ekspor yang diajarkan ke negara lain, sementara di saat yang sama diinjak-injak ketika berhadapan dengan kepentingan geopolitik. Jika Amerika benar-benar ingin dihormati sebagai pelopor demokrasi dan pembela HAM, maka ukuran pertama bukanlah berapa banyak seminar demokrasi yang mereka biayai di negara-negara dunia ketiga, melainkan seberapa konsisten mereka menghormati kedaulatan bangsa lain.
Tanpa itu, semua retorika tentang demokrasi dan HAM hanya akan terdengar seperti gema kosong dari sebuah kekuatan besar yang gemar menggurui dunia, tetapi lupa bercermin pada wajah demokrasinya sendiri. (*)
*Penulis adalah aktivis NGO: KOPEL Indonesia
