Jakarta: Pemerintah menarik utang baru sebesar Rp185,3 triliun per Februari 2026. Ini setara 22,3 persen dari target penarikan utang dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp832,2 triliun.
“Pembiayaan anggaran tahun 2026 terjaga dengan baik dalam batas yang terkendali. Realisasinya per akhir Februari telah mencapai Rp185,3 triliun atau 22,3 persen dari target,” kata Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis, 12 Maret 2026.
Penarikan utang tersebut telah dikurangi dengan pembiayaan non-utang sebesar Rp21,1 triliun.
Maka secara total, realisasi pembiayaan anggaran hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp164,2 triliun atau setara 23,8 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun.
Baca Juga :
Ekonomi Global Tak Pasti Pemerintah Belum Berencana Revisi APBN(Ilustrasi. Foto: Dok MI) Pembiayaan APBN dikelola prudent dan terukur Juda memastikan bahwa pembiayaan APBN 2026 dikelola secara prudent dan terukur dengan mempertimbangkan likuiditas pemerintah serta dinamika pasar keuangan.
Pemenuhan pembiayaan utang dinilai tetap on track melalui langkah antisipatif serta pengelolaan kas dan utang secara aktif (active cash and debt management) guna menjaga ketersediaan kas pemerintah tetap memadai.
“Strategi pembiayaan dilakukan secara antisipatif untuk memastikan ketersediaan kas tetap memadai, sekaligus menjaga fleksibilitas pembiayaan dalam merespons dinamika pasar yang sedang terjadi,” ujar dia.
Adapun APBN 2026 mencatatkan defisit 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp135,7 triliun per akhir Februari. APBN 2026 diproyeksikan mengalami defisit Rp698,15 triliun, atau setara 2,68 persen terhadap PDB.
