KPK merespons pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang menyoroti adanya dugaan korupsi sistemik dalam ruang lingkup industri penjualan obat. KPK mengatakan akan melakukan pencegahan hingga penindakan jika ditemukan adanya dugaan penyeleweng.
KPK menyambut baik komitmen Menkes Budi dalam upaya membantu pemberantasan korupsi. KPK menjelaskan upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui tiga pendekatan secara simultan dengan pendidikan, pencegahan dan penindakan.
"Melalui pendekatan pencegahan, KPK bersama Kementerian Kesehatan dapat memperkuat sistem, tata kelola, serta mitigasi risiko korupsi, terutama pada program-program dengan nilai anggaran yang signifikan," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (12/3/2026).
Dia juga mengatakan, jika memang nantinya ditemukan fakta terjadi penyimpangan dalam industri penjualan obat, maka KPK akan langsung melakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Namun demikian, apabila dalam prosesnya ditemukan indikasi atau dugaan tindak pidana korupsi, maka KPK tentu akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujar Budi.
KPK memandang sektor kesehatan sangat strategis karena mengelola anggaran negara dalam jumlah besar. Menurut KPK sektor kesehatan juga menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.
Sinergi antara KPK dan Kementerian Kesehatan menjadi penting untuk memastikan setiap program dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Selain itu, sebagai jaminan perlindungan dari praktik penyimpangan.
"KPK berharap komitmen keterbukaan dan kolaborasi ini dapat terus diperkuat sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor kesehatan dapat berjalan secara efektif, demi menjaga integritas tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat," imbuh dia.
Diketahui, Menkes Budi Gunadi Sadikin menduga mahalnya harga obat di Indonesia berkaitan dengan potensi korupsi sistemik di industri kesehatan. Dia meminta KPK membantu memeriksa persoalan tersebut.
Hal ini disampaikan Menkes Budi saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan KPK terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor kesehatan di Gedung Kemenkes, Jakarta, Rabu (11/3).
Budi menyampaikan, salah satu keluhan yang paling sering dirasakan masyarakat disebutnya adalah harga obat di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan negara lain, termasuk Malaysia.
"Yang mungkin paling banyak dirasakan masyarakat ya harga obat mahal. Kita sama Malaysia itu bedanya bisa lebih mahal 3 kali sampai 5 kali," kata Budi dalam sambutannya seperti dikutip detikHealth.
Budi menilai perbedaan harga obat yang sangat jauh dengan Malaysia tidak mungkin hanya disebabkan oleh pajak.
"Orang industri kesehatan bilang, 'Pak itu gara-gara pajak'. Ya pajak kan cuma 20 persen, 30 persen, gimana bisa jadi 500 persen. Tambah kali kurangnya gimana tuh caranya," ujarnya, dalam kesempatan yang juga dihadiri Ketua KPK Setyo Budiyanto.
Kemungkinan adanya faktor lain yang tidak diungkap secara terbuka oleh pelaku industri.
"Nggak mungkin. Itu pasti ada hal-hal lain di luar pajak yang enggak mau di-disclose. Itu pasti bukan pajak," katanya.
Budi menyebut mahalnya harga obat berpotensi menunjukkan adanya korupsi sistemik dalam ekosistem industri kesehatan. Korupsi sistemik sendiri merujuk pada praktik korupsi yang terjadi secara luas dan terstruktur dalam suatu sistem.
Ia menjelaskan industri kesehatan melibatkan banyak pihak, mulai dari regulator, rumah sakit, asuransi kesehatan, tenaga medis, hingga perusahaan farmasi.
"Kita ingin memperbaiki perilaku yang tidak koruptif di industri ini. Karena selain Kementerian Kesehatan sebagai regulator, ada rumah sakit, ada asuransi kesehatan, ada dokter-dokternya, ada perusahaan farmasinya yang membangun ekosistem industri kesehatan," kata Budi.
Karena itu, ia berharap KPK dapat membantu menata kembali sistem di sektor kesehatan agar lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi.
"Kita benar-benar mengharapkan KPK membantu kami. Bukan hanya membersihkan institusi kita, tapi juga merapikan industri kita dari systemic corruption yang ada," ujarnya.
(kuf/idn)
