VIVA –Warga Tibet bersama para aktivis hak asasi manusia menggelar pawai di Taipei untuk memprotes penindasan yang mereka sebut dilakukan pemerintah China terhadap komunitas Tibet, sekaligus menyoroti praktik represi transnasional Beijing.
Aksi tersebut berlangsung pada Senin dan menandai peringatan ke-67 1959 Tibetan Uprising yang diperingati setiap 10 Maret.
Para peserta pawai juga menyoroti laporan yang diterbitkan pemerintah Swiss pada Februari tahun lalu yang menyebut warga Tibet dan Uyghurs yang hidup di pengasingan menghadapi tekanan dan penindasan transnasional dari Beijing.
Ketua Yayasan Keagamaan Tibet Yang Mulia Dalai Lama, Kelsang Gyaltsen Bawa, mengatakan dalam aksi tersebut bahwa pemerintah China berupaya menulis ulang sejarah Tibet melalui pendekatan linguistik dan budaya.
Ia mencontohkan upaya Beijing mendorong komunitas internasional mengganti istilah “Tibet” dengan “Xizang”, yang merupakan romanisasi Hanyu pinyin dalam bahasa Mandarin.
Bawa mengatakan bahwa Central Tibetan Administration mempromosikan penggunaan aksara Tionghoa “圖伯特” (Tibet) daripada “西藏” untuk menyebut Tibet dalam bahasa Mandarin.
Ia juga menyoroti kebijakan pendidikan China yang menurutnya memaksa jutaan anak Tibet bersekolah di sekolah berasrama yang memisahkan mereka dari keluarga, bahasa ibu, dan budaya mereka.
Selain itu, ia mengatakan kebebasan beragama warga Tibet menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena China berupaya memanipulasi pengakuan reinkarnasi Dalai Lama.
“Kebijakan Tiongkok memiliki tujuan yang jelas — untuk menghapus warisan budaya dan spiritual,” kata Bawa.
“Demokrasi tidak datang dengan mudah dan kebebasan mungkin tidak akan bertahan selamanya,” tambahnya, seraya mengatakan bahwa mendukung Tibet berarti membela nilai-nilai kebebasan bagi Taiwan dan seluruh dunia.
Seorang aktivis Tibet, Tashi Tsering, mengatakan dirinya merupakan generasi kedua dalam gerakan kemerdekaan Tibet dan tidak dapat menghubungi keluarganya di Tibet sejak berusia 18 tahun karena sikap politiknya.
Ia mengatakan keluarga para pemuda Tibet yang memperjuangkan kemerdekaan sering menjadi sasaran intimidasi oleh Chinese Communist Party.
Sementara itu, anggota National Human Rights Commission of Taiwan Yeh Ta-hua mengatakan pengawasan dan penindasan China terhadap warga Tibet telah berlangsung sejak Beijing melanggar Seventeen Point Agreement lebih dari 67 tahun lalu.
