Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyebut implementasi mandatori biodiesel B50 belum dapat langsung diterapkan dalam waktu dekat. Hal ini lantaran kapasitas produksi biodiesel nasional masih belum sepenuhnya mencukupi untuk menopang kebutuhan program tersebut.
Sekretaris Jenderal Aprobi Ernest Gunawan menilai, meski pemerintah menargetkan implementasi B50 pada semester II/2026, kebijakan tersebut tidak bisa langsung diterapkan karena masih membutuhkan penyesuaian regulasi.
“Apakah [B50] bisa langsung implementasi, ya kalau menurut kami di Aprobi pengalaman kami tidak, karena Kementerian ESDM juga harus mengubah Permen ESDM-nya bahkan Kepmen-nya untuk alokasi kuantiti dan sebagainya,” kata Ernest dalam konferensi pers dan buka puasa bersama di Shangri-La, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Di sisi lain, Ernest mengatakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga masih melakukan uji jalan (road test) untuk memastikan kesiapan teknologi dan kendaraan.
Namun, hingga saat ini uji jalan baru mencapai sekitar 30.000 kilometer, sementara target minimal pengujian adalah 50.000 kilometer sebelum kebijakan dapat diputuskan.
Untuk itu, Aprobi mengingatkan agar implementasi biodiesel B50 dipertimbangkan secara matang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor pangan. Meski begitu, pihaknya tetap mendukung program tersebut.
Baca Juga
- Harga Biodiesel Naik Jadi Rp13.980 per Liter pada Maret 2026
- Jelang Implementasi B50, Aprobi: Jumlah Badan Usaha Biodiesel Bertambah
- Airlangga: Biodiesel B40 Diterapkan Tahun Ini, B50 Terus Dikaji
Terlebih, Ernest menambahkan kebutuhan solar nasional mencapai sekitar 39 juta—39,5 juta kiloliter per tahun. Jika kebijakan B50 diterapkan, maka kebutuhan biodiesel diperkirakan mencapai sekitar 19,5 juta kiloliter.
“Jadi terus terang kalau ditanya B50 kami internal APROBI ini tidak melibatkan foodstock. Kami masih kekurangan dengan kapasitas terpasang sekarang 22 juta [kiloliter], dengan kapasitas produksi sekitar 80% ada 17,6 [kiloliter] itu, kita masih kurang sekitar 2 juta [kiloliter],” katanya.
Alhasil, Aprobi menilai diperlukan tambahan investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi biodiesel sekitar 2 juta kiloliter agar program B50 dapat berjalan secara berkelanjutan.
Selain itu, Ernest juga menyoroti kesiapan infrastruktur distribusi bahan bakar. Menurutnya, implementasi B50 tidak hanya bergantung pada produksi biodiesel, tetapi juga kesiapan fasilitas penyimpanan oleh badan usaha penyalur BBM.
“Karena dari sisi kami Aprobi mungkin sanggup tapi di sisi Pertamina apakah mereka punya tanki cukup untuk memisahkan antara B40 dengan B50, karena yang bisa jalan itu hanya yang otomotif,” ujarnya.
Dia menambahkan keterbatasan sarana fasilitas membuat pemisahan distribusi biodiesel untuk sektor otomotif dan industri masih menjadi tantangan tersendiri.
Adapun, realisasi implementasi program B40 pada 2025 tergolong berhasil. Dari alokasi distribusi domestik sebesar 15,6 juta kiloliter, realisasi mencapai sekitar 14,9 juta kiloliter.
Dia menjelaskan pada 2026, alokasi biodiesel relatif tidak berubah dari tahun sebelumnya, yakni sekitar 15,6 juta kiloliter dengan tambahan sekitar 30.000 kiloliter. Pada tahun ini, Aprobi juga mencatat penambahan satu anggota baru sehingga kapasitas terpasang industri biodiesel meningkat menjadi sekitar 22 juta kiloliter.
Namun demikian, Ernest menjelaskan kapasitas produksi riil industri biasanya hanya sekitar 80% dari kapasitas terpasang. Dengan demikian, kapasitas produksi biodiesel nasional diperkirakan maksimal hanya sekitar 17,6 juta kiloliter.
