Sawit RI Tergencet Sana-sini

Sejumlah tantangan tengah dan akan mendera hulu-hilir sawit RI. Hal itu mulai dari perang Timur Tengah, cuaca ekstrem, stagnasi produksi di tengah lonjakan konsumsi domestik, hingga legalisasi lahan dan sejumlah pungutan pajak. Ringkas kata, tahun ini, sawit RI tergencet sana-sini.

Bagi industri sawit, perang Iran versus duet Amerika Serikat (AS) dan Israel bak dua sisi keping mata uang. Harga minyak sawit mentah (CPO) terkerek naik. Namun, RI tidak dapat memanfaatkan peluang emas itu lantaran permintaan lesu.

Berdasarkan data Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOC), pada 1-11 Maret 2026, harga CPO di Bursa Derivatif Malaysia bergejolak di kisaran 4.100-4.600 ringgit Malaysia (RM) per ton. Pergerakan harga itu mengikuti naik-turunnya harga minyak mentah dunia pasca perang Timur Tengah meletus pada 28 Februari 2026.

Harga tertinggi CPO berjangka dalam periode itu terjadi pada 9 Maret 2026, yakni 4.567 RM per ton atau 1.162 dolar AS per ton. Kala itu, harga minyak mentah Brent tembus 119,5 dolar AS per barel atau sekitar Rp 2,02 juta per barel.

Per 12 Maret 2026, harga CPO mencapai 4.522 RM per ton atau melonjak 11,76 persen secara bulanan. Sementara harga minyak mentah Brent mencapai 97,68 dolar AS per barel atau naik 5,32 persen secara bulanan.

Para importir minyak nabati, termasuk India dan China, masih mencermati pergerakan harga. Mereka juga berpikir dua kali untuk mengimpor lantaran biaya logistik, termasuk asuransi, telah naik sekitar 50 persen.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono, Jumat (13/3/2026), mengatakan, meskipun harganya tinggi, banyak pembeli di sejumlah negara Timur Tengah yang menunda dan membatalkan pembelian. Beberapa negara itu antara lain Iran, Oman, Uni Emirat Arab (UEA), dan Israel.

"Selain itu, para importir minyak nabati negara-negara lain, termasuk India dan China, masih mencermati pergerakan harga. Mereka juga berpikir dua kali untuk mengimpor lantaran biaya logistik, termasuk asuransi, telah naik sekitar 50 persen," ujarnya.

Berdasarkan data GAPKI, pada 2025, Indonesia mengekspor CPO ke Timur Tengah sebesar 1,83 juta ton atau senilai 1,9 miliar dolar AS. Volume ekspor CPO ke UEA sebanyak 475.000 ton, Oman 219.000 ton, Israel 30.000 ton, dan Iran 24.000 ton.

Pada tahun yang sama, China dan India menempati peringkat ke-1 dan ke-2 sebagai negara tujuan ekspor CPO Indonesia. Volume ekspor CPO RI ke China mencapai 5,99 juta ton dan India 3,97 juta ton.

Sementara itu, pada 12 Maret 2026, Asosiasi Pengekstrak Pelarut India (SEA) memperkirakan, impor CPO India pada Maret 2026 akan turun sekitar 800.000 ton. Jumlah potensi penurunan itu hampir mendekati realisasi impor CPO negara tersebut pada Februari 2026 yang sebanyak 847.689 ton.

Harga CPO dunia yang masih bergejolak tinggi akibat kenaikan harga minyak mentah dunia dan biaya logistik menjadi pertimbangannya. Selain itu, India berpotensi mengalihkan pembelian CPO ke minyak kedelai lantaran harganya lebih terjangkau. India juga sudah berkomitmen membeli kedelai dari AS.

Di tengah tekanan eksternal itu, industri hulu-hilir sawit Indonesia juga tengah dan akan menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya berupa potensi penurunan produksi dan kenaikan tarif pungutan ekspor.

Wakil Presiden Bidang Industri dan Riset Regional di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani menuturkan, produksi CPO nasional pada 2026 berpotensi turun sekitar 1 juta ton. Potensi penurunan itu terutama disebabkan imbas kebijakan legalisasi perizinan atau pemutihan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan.

Kebijakan itu diatur dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Daftar Subjek Hukum Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan yang Berproses atau Permohonannya di Kementerian Kehutanan. Dalam SK itu, seluas 790.474 hektar kebun sawit dalam kawasan hutan tengah dalam proses pemutihan dan seluas 317.253 hektar kebun sawit ditolak pemutihannya.

“Apabila tanaman kelapa sawit yang berada di lahan yang tengah diproses atau ditolak pemutihannya itu tidak dirawat dengan baik, produksi CPO bisa turun,” katanya.

Dendi juga mengungkap potensi penurunan produksi CPO akibat dampak El Nino yang diperkirakan mulai menguat pada paruh kedua 2026. El Nino ekstrem dapat menurunkan produksi komoditas itu pada 3-6 bulan ke depan.

Dengan asumsi dasar tidak ada faktor lain yang memengaruhi (cateris paribus), produksi CPO diperkirakan dapat turun 3-7 persen. Selain itu, harga CPO juga berpotensi naik 4-10 persen.

Menurut Eddy, dalam lima tahun terakhir, produksi CPO dan minyak inti sawit (PKO) stagnan di kisaran 54 juta ton hingga 56 juta ton. Pada 2025, produksi CPO dan PKO nasional mencapai 56 juta ton atau lebih tinggi dari 2024 yang sebanyak 52,76 juta ton.

Peningkatan produksi itu dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, program peremajaan kelapa sawit perusahaan-perusahaan swasta telah membuahkan hasil di tengah lambatnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Kedua, lanjut Eddy, ada normalisasi produksi dari dampak El Nino yang terjadi pada Juli 2023 hingga Mei 2024. El Nino ekstrem yang terjadi pada 2023 tidak langsung berdampak di tahun tersebut. Pada 2023, produksi CPO dan PKO mencapai 54,84 juta ton.

“Dampak El Nino itu baru terasa pada 2024. Begitu pun nanti jika El Nino benar-benar terjadi pada semester II-2026, dampaknya baru kelihatan pada 2027,” katanya.

Perihal pemutihan lahan sawit, Eddy menambahkan, kebijakan itu belum tentu berdampak pada penurunan produksi CPO dan PKO. Ini mengingat perusahaan swasta yang telah mendapatkan legalisasi hukum tetap merawat kelapa sawit.

Selain itu, lahan sawit yang ditolak pemutihannya, bakal diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Sebagian lahan itu merupakan bukaan baru, sehingga belum ditanami sawit. Adapun yang sudah ditanami, kelapa sawit itu pasti bakal dirawat Agrinas.

Di luar tantangan cuaca ekstrem, pelaku industri hulu-hilir sawit juga tengah tertekan kenaikan tarif pungutan ekspor CPO beserta produk turunannya. Tarif Tarif pungutan ekspor CPO, misalnya, dinaikkan dari 10 persen menjadi 12,5 persen.

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PMK Nomor 69 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan. Perubahan tarif itu berlaku per 1 Maret 2026.

“Kenaikan tarif pungutan ekspor CPO beserta produk turunnya tidak akan mengganggu kinerja ekspor. Namun, tarif itu berpotensi menekan harga CPO sekitar 3 persen dan harga tandan buah segar (TBS) petani kurang lebih 7-8 persen,” kata Eddy.

Tak hanya itu, Eddy menambahkan, GAPKI juga keberatan dengan rencana pungutan pajak air permukaan (PAP) sebesar Rp 1.700 per pohon sawit. PAP itu tentu akan semakin membebani para pelaku industri.

Kenaikan tarif pungutan ekspor CPO dan produk turunannya serta pungutan pajak air permukaan sebesar Rp 1.700 per pohon akan semakin membebani para pelaku industri sawit.

Di tengah potensi penurunan produksi, kebutuhan konsumsi sawit di sektor pangan dan energi di dalam negeri meningkat pesat. Untuk mengimbanginya, GAPKI meminta pemerintah mempercepat program PSR.

GAPKI mencatat, pada 2025, total konsumsi domestik CPO mencapai 24,7 juta ton atau naik 3,6 persen secara tahunan. Sementara khusus konsumsi CPO untuk biodiesel telah mencapai 12,7 juta ton atau naik 10,9 persen secara tahunan.

Menurut Eddy, program biodiesel menjadi bagian penting dari strategi Indonesia mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor. Saat ini, implementasi program tersebut berada pada bauran B40 dan dalam jangka panjang akan ditingkatkan menjadi B50.

“Peningkatan program biodiesel itu harus diiringi dengan peningkatan produksi agar tidak mengganggu keseimbangan ekspor. Salah satunya adalah dengan mempercepat program PSR,” katanya.

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPBD) menargetkan program PSR dapat menjangkau sekitar 120.000-180.000 hektar lahan kelapa sawit rakyat. Namun, dalam lima tahun terkahir, yakni 2021-2025, realisasinya hanya di kisaran 17.700-53.600 hektar. Realisasi PSR tertinggi terjadi pada 2023, yakni seluas 53.582 hektar.

Hingga akhir 2025, BPDP telah menyalurkan dana PSR sebesar Rp 12,87 triliun kepada lebih dari 180.000 petani sawit swadaya dengan luasan mencapai 408.000 hektar. Pada 2026, BPDP menargetkan percepatan PSR dengan luasan mencapai 50.000 hektar.

“Kami tetap berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit swadaya. Salah satunya melalui pendanaan program PSR senilai Rp 60 juta per hektar per petani,” kata Direktur Utama BPDP Eddy Abdurrachman melalui siaran pers.

BPDP mencatat, luas perkebunan kelapa sawit rakyat pada 2024 mencapai 6,9 juta hektar atau sekitar 41 persen dari total perkebunan kelapa sawit nasional. Rerata tahunan produktivitas CPO dari perkebunan kelapa sawit rakyat juga masih rendah, yakni sekitar 4 ton per hektar.