Tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI), Kita Hanya Penonton di Pasar Sendiri

Standar bukan birokrasi—ia adalah senjata ekonomi. Dan Indonesia sudah terlalu lama membiarkan senjata itu berkarat.

Bayangkan skenario ini: seorang pengusaha furnitur rotan dari Cirebon berhasil memproduksi kursi dengan kualitas yang oleh pembeli Eropa sendiri dinilai setara produk Italia. Namun pesanannya ditolak. Bukan karena mutu yang buruk, melainkan karena tidak ada dokumen uji kesesuaian yang diakui oleh pasar tujuan.

Sertifikat dari lembaga pengujian di Indonesia tidak dikenal oleh otoritas Uni Eropa. Sang pengusaha terpaksa mengirim sampel ke laboratorium di Jerman—dengan biaya tiga kali lipat dan waktu dua bulan lebih lama.

Cerita ini bukan fiksi. Versi berbeda dari kisah yang sama berulang ribuan kali setiap tahun di sentra-sentra industri di banyak tempat di Indonesia—dari Bandung hingga Makassar, dari Batam hingga Bali.

Akar masalahnya selalu sama: sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional yang belum cukup kuat untuk menjadi jembatan antara kapasitas produksi Indonesia dan kepercayaan pasar global.

Standar: dari Selembar Kertas menjadi Senjata Ekonomi

Ada kesalahpahaman yang mengakar dalam cara kita memandang standardisasi. Bagi banyak pelaku industri—terutama yang baru tumbuh—label SNI (Standar Nasional Indonesia) terasa seperti beban tambahan: formulir yang harus diisi, biaya yang harus dikeluarkan, dan waktu yang terbuang. Padahal perspektif ini sepenuhnya terbalik. Bahkan, terkadang ada persepsi yang merugikan dalam jangka panjang: "Tanpa standar toh sudah laku."

Negara-negara yang memiliki ekosistem standardisasi paling matang—Jerman, Jepang, Korea Selatan—justru menjadikan standar sebagai instrumen daya saing paling efektif yang mereka miliki.

Produk Jerman dipercaya bukan hanya karena merk-nya, melainkan juga karena di balik setiap produk ada sistem jaminan mutu yang konsisten, terverifikasi, dan dapat dipercaya. DIN (standar Jerman) dan JIS (standar Jepang) bukan sekadar kode teknis—mereka adalah reputasi yang dibangun selama puluhan tahun melalui disiplin standardisasi yang tanpa kompromi.

Korea Selatan adalah pelajaran paling relevan bagi Indonesia: tanggal kemerdekaan yang hanya berbeda hari, memulai industrial hamper bersamaan, tetapi saat ini berbeda nasib.

Pada awal 1960-an, produk Korea dikenal sebagai barang murahan yang ditolak pasar Barat. Lalu pemerintah Korea melakukan investasi besar-besaran pada infrastruktur mutu nasional: laboratorium pengujian dan kalibrasi kelas dunia, standar industri yang harmonis dengan ISO, dan program sertifikasi yang inklusif untuk industri kecil.

Hasilnya? Samsung, Hyundai, dan LG hari ini bukan hanya simbol Korea, melainkan juga bukti bahwa standardisasi yang serius bisa mengubah citra 'barang murah' menjadi 'produk premium' dalam satu generasi.

Masalah Kita: Terlalu Banyak Regulasi, Terlalu Sedikit Sistem

Jangan salah paham—Indonesia tidak kekurangan regulasi teknis. Yang kita miliki justru adalah hutan regulasi: lebih dari 18 kementerian dan lembaga memiliki kewenangan menerbitkan aturan teknis berbasis standar, tetapi satu sama lain kerap tidak berbicara dalam satu bahasa.

Seorang produsen alat kesehatan skala menengah di Surabaya, misalnya, harus menghadapi persyaratan dari Kementerian Kesehatan untuk izin edar, persyaratan SNI dari BSN, ketentuan teknis dari Kementerian Perindustrian, dan regulasi ekspor dari Kemendag.

Masing-masing memiliki bentuk berbeda, jadwal pengujian berbeda, dan lembaga penguji yang berbeda pula. Tidak jarang, pengujian yang secara substansi identik harus diulang di empat tempat berbeda hanya karena tidak ada mekanisme saling pengakuan antarlembaga.

Inilah yang para ekonomi industri sebut sebagai regulatory fragmentation—fragmentasi regulasi yang menciptakan ekonomi biaya tinggi tanpa menjamin perlindungan konsumen yang lebih baik. Dan ironisnya, fragmentasi ini justru paling menyiksa pelaku industri yang paling rentan: UMKM dan industri rintisan, yang tidak memiliki sumber daya untuk menavigasi labirin birokrasi standardisasi yang rumit.

Paradoks Pasar Domestik: Melindungi atau Melemahkan?

Ada paradoks yang jarang dibicarakan secara terbuka: kelemahan penegakan standar di pasar domestik justru merugikan industri nasional, bukan melindunginya.

Bayangkan dua produsen elektronika: satu perusahaan lokal yang taat SNI, menanggung biaya pengujian dan sertifikasi, lalu menjual produknya di harga yang mencerminkan biaya kepatuhan tersebut. Satu lagi merupakan importir yang membawa barang tanpa label SNI yang valid, menjual di harga 20% lebih murah karena tidak menanggung biaya yang sama.

Konsumen yang tidak tahu perbedaannya akan memilih yang lebih murah. Produsen lokal yang patuh kalah bersaing bukan karena produknya buruk, melainkan karena sistem pengawasan pasarnya lemah.

Ini bukan teori. Ini adalah keluhan nyata yang berulang kali disampaikan asosiasi industri elektronik, tekstil, dan baja nasional. Selama pengawasan pasar tidak diperkuat, SNI wajib hanya menjadi beban sepihak bagi produsen yang jujur, sementara pelaku curang melenggang bebas.

Bermain di Forum Global: Siapa yang Membuat Standar, Dialah yang Menguasai Pasar

Ada dimensi geopolitik dalam standardisasi yang jarang masuk dalam perbincangan publik. Standar internasional—yang disusun di forum ISO, IEC, dan ITU—bukan sekadar dokumen teknis netral. Mereka adalah cerminan kepentingan negara-negara yang paling aktif berpartisipasi dalam proses pengembangannya.

Contoh paling gamblang: standar untuk produk pangan tropis, rempah-rempah, dan komoditas pertanian yang menjadi andalan ekspor Indonesia kerap dikembangkan oleh negara-negara maju yang bukan produsen utama komoditas tersebut.

Akibatnya, standar yang dihasilkan kadang tidak mempertimbangkan karakteristik produk tropis secara memadai, atau bahkan tidak sengaja menciptakan hambatan teknis bagi eksportir dari negara berkembang.

Indonesia—sebagai produsen terbesar minyak sawit, kakao, kopi, dan berbagai rempah di dunia—semestinya berada di garda depan dalam menentukan standar internasional untuk komoditas-komoditas ini.

Namun saat ini, Indonesia baru memiliki kepemimpinan di 383 komite teknis/sub komite teknis di ISO/IEC—jauh di bawah Tiongkok (895), Jerman (743), atau bahkan Malaysia yang jauh lebih kecil secara ekonomi, tetapi lebih aktif secara strategis di forum standardisasi.

Menjadi pengikut di forum standardisasi internasional berarti kita menerima aturan main yang dibuat orang lain. Dalam perdagangan global, aturan main teknis sering kali lebih determinan daripada tarif bea masuk.

Masa Depan yang Mungkin: Ketika Standar Menjadi Keunggulan

Optimisme bukan kemewahan, melainkan prasyarat untuk bertindak. Dan ada cukup alasan untuk optimis.

Indonesia memiliki semua elemen yang dibutuhkan untuk membangun ekosistem standardisasi kelas dunia: basis industri manufaktur yang besar dan beragam, kekayaan sumber daya alam yang menjadi bahan baku standar-standar komoditas global, perguruan tinggi teknik yang menghasilkan ribuan insinyur setiap tahun, dan posisi geopolitik sebagai pusat gravitasi ASEAN.

Bahkan dari survei yang dilakukan oleh Global Quality Infrastucture Index (GQII)—yang membandingkan sistem infrastruktur mutu nasional dari sebuah negara seluruh dunia—Indonesia ditempatkan pada posisi 23, paling tinggi di antara negara ASEAN lainnya.

Yang dibutuhkan adalah transformasi cara pandang: dari standar sebagai beban menjadi standar sebagai investasi. Dari laboratorium pengujian dan kalibrasi yang terkonsentrasi di Jawa menjadi jaringan infrastruktur mutu yang merata dari Sabang sampai Merauke.

Dan yang paling penting: transformasi dari industri yang menunggu standar menjadi industri yang aktif membentuk standar—baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pengusaha furnitur rotan dari Cirebon di awal tulisan ini tidak seharusnya terhenti oleh masalah sertifikasi. Kursinya layak ada di ruang tamu orang Paris atau Tokyo. Yang dibutuhkan adalah sistem yang memungkinkan kualitasnya diakui—sistem yang hanya bisa dibangun oleh negara yang serius terhadap standardisasi.