Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri mengungkap tengah mengumpulkan kamera pengawas atau CCTV di lokasi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus.
Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan CCTV itu dikumpulkan untuk mengidentifikasi pelaku penyiraman terhadap korban.
"Artinya, pengumpulan berbagai alat bukti digital, dalam hal ini termasuk CCTV, yang kemudian sedang dalam proses untuk analisa lebih lanjut. Harapannya dapat teridentifikasi segera," ujar Isir di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Selain mendalami CCTV, kata Isir, kepolisian juga mulai melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi terkait di lokasi kejadian.
Dia menambahkan sejauh ini saksi yang baru diperiksa adalah sosok yang memberikan pertolongan pertama kali kepada korban.
"Sejauh ini, para saksi masih dalam proses pendalaman dalam bentuk wawancara interview. Terdata ada dua. Mungkin nanti akan dia berkembang, karena ini masih awal, masih awal," imbuhnya.
Baca Juga
- Polisi Dalami Kasus Penyiraman Air Keras ke Wakil Koordinator Kontras
- Tahanan Demonstran Meninggal di Rutan Medaeng, KontraS Soroti Kelalaian Negara
Adapun, Isir menyatakan bahwa perkara ini tengah ditangani oleh Satreskrim Polres Jakarta Pusat dan dibantu oleh Polda Metro Jaya serta Mabes Polri.
"Selanjutnya, bagian daripada menindaklanjuti atensi dan arahan Bapak Kapolri, penanganan yang ada di Satreskrim Polres Jakarta Pusat dilakukan backup baik oleh Polda Metro," pungkasnya.
Terpisah, Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya menyampaikan penyerangan itu terjadi usai Andrie menghadiri kegiatan di Kantor YLBHI, Jakarta pada Kamis (12/3/2026).
Dia menambahkan insiden penyerangan ini telah luka serius di sekujur tubuh Andrie terutama pada area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata.
Setelah itu, Andrie juga sempat dibawa ke rumah sakit setempat untuk melakukan penanganan medis. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban mengalami luka bakar 24%.
"Peristiwa tersebut terjadi sesaat setelah Andrie Yunus usai melakukan podcast di Kantor YLBHI bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” yang rampung pada sekitar pukul 23.00 WIB," ujar Dimas dalam keterangan tertulis, Jumat (13/3/2026).
