Said Abdullah Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengatakan, sampai sekarang belum ada pembahasan awal dengan Pemerintah terkait rencana pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) maupun kebijakan Quantitative Easing (QE).
Menurut Said, Pemerintah melalui Menteri Keuangan belum menyampaikan komunikasi resmi kepada Banggar DPR mengenai rencana kebijakan tersebut.
“Sepengetahuan saya di Badan Anggaran DPR, belum ada pembicaraan awal yang disampaikan Pemerintah, dalam hal ini Menkeu terhadap pelebaran defisit lebih dari tiga persen PDB dan kebijakan Quantitave Easing,” ujarnya di Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Politikus PDI Perjalanan itu melanjutkan, Pemerintah sebenarnya masih memiliki ruang fiskal untuk menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah tiga persen PDB. Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah memastikan target penerimaan negara tercapai, termasuk melalui pembenahan sistem perpajakan.
Dia mencontohkan, implementasi Core Tax System yang diharapkan mampu memperbaiki pengumpulan penerimaan pajak. Selain itu, kenaikan harga komoditas ekspor seperti minyak bumi dan batu bara juga berpotensi menambah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Lebih lanjut, Said menyebut Pemerintah juga perlu melakukan efisiensi belanja negara dengan memprioritaskan program-program yang benar-benar penting.
“Pengendalian belanja yang baik dapat membantu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara sehingga target defisit tetap terjaga,” katanya.
Kemudian, Ketua Banggar DPR juga menyorot tantangan Pemerintah dalam mengelola pembiayaan anggaran di tengah tekanan terhadap peringkat kredit. Karena, kondisi tersebut dapat mempengaruhi minat investor terhadap Surat Berharga Negara (SBN).
“Pemerintah perlu meyakinkan investor agar tetap tertarik membeli SBN sekaligus memperluas basis investor ritel domestik,” tegasnya.
Kebijakan pelebaran defisit, kata Said, memiliki konsekuensi jangka panjang karena pembiayaan defisit umumnya berasal dari utang. Dia juga menyinggung potensi risiko kalau kebijakan QE dilakukan melalui penyerapan SBN oleh bank sentral.
“Langkah tersebut harus memperhitungkan kemampuan bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi,” imbuhnya.
Selain itu, Said juga mengingatkan risiko stagflasi kalau kebijakan pencetakan uang dilakukan tanpa perhitungan matang, terutama di tengah kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu berharap, Pemerintah melibatkan para ekonom dalam mengkaji berbagai opsi kebijakan fiskal. Sehingga, setiap keputusan memiliki dasar teknokratis yang kuat serta mampu memitigasi berbagai risiko.
“Yang ingin saya tekankan adalah fiskal kita sehat, stabil dan berkelanjutan,” pungkasnya.(rid/iss)
