Pantau - Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah menilai eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi menjadi salah satu guncangan eksternal terbesar bagi perekonomian Indonesia pada 2026, terutama jika lonjakan harga energi berlangsung dalam waktu yang cukup lama.
Ia menyampaikan, "Di awal tahun 2026, prospek ekonomi Indonesia sebenarnya masih terlihat cukup solid. Prasasti memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,0-5,3 persen, didukung oleh permintaan domestik yang relatif stabil serta mulai membaiknya pertumbuhan kredit. Namun demikian, lonjakan harga energi berpotensi mengubah dinamika tersebut."
Dalam beberapa pekan terakhir, ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkatkan kekhawatiran pasar global.
Situasi tersebut dipicu oleh lonjakan harga minyak dunia serta meningkatnya ketidakpastian pada jalur perdagangan energi internasional.
Konflik yang melibatkan Iran serta Amerika Serikat dan Israel juga meningkatkan risiko gangguan pada Selat Hormuz.
Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar 20 hingga 30 persen perdagangan minyak dunia.
Gangguan pada jalur tersebut berpotensi menimbulkan guncangan pasokan energi global yang mendorong lonjakan harga minyak mentah serta meningkatkan volatilitas pasar energi internasional.
Piter menilai salah satu kerentanan awal yang dihadapi Indonesia dalam situasi tersebut adalah keterbatasan cadangan energi strategis nasional.
Jika konflik terjadi di kawasan jalur utama perdagangan energi dunia, negara pengimpor seperti Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan pasokan.
Cadangan energi yang terbatas dinilai membuat ruang kebijakan pemerintah menjadi lebih sempit apabila terjadi gangguan pasokan global.
Cadangan minyak strategis Indonesia diperkirakan hanya mampu menopang kebutuhan sekitar 23 hingga 26 hari.
Jumlah tersebut masih jauh di bawah standar yang direkomendasikan International Energy Agency yaitu sekitar 90 hari impor bersih.
Dalam kondisi normal keterbatasan tersebut mungkin tidak terlalu terlihat.
Namun dalam situasi gangguan pasokan global, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kerentanan energi nasional.
Kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan biaya produksi di berbagai sektor ekonomi.
Kondisi tersebut juga dapat melemahkan daya beli rumah tangga serta menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Jika harga energi bertahan tinggi dalam waktu lama, pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi turun di bawah 5 persen.
Tekanan energi berkepanjangan juga berpotensi memicu perlambatan konsumsi rumah tangga.
Selain itu, inflasi dapat meningkat akibat kenaikan biaya distribusi barang.
Dalam skenario yang lebih ekstrem, kondisi tersebut dapat memicu arus keluar modal serta meningkatkan tekanan terhadap stabilitas pasar keuangan domestik.
Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa guncangan eksternal dapat mempengaruhi ekonomi domestik dalam waktu relatif singkat.
Pada periode krisis keuangan global 2008 hingga 2009, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif namun melambat sekitar 1,4 poin persentase dalam satu tahun.
Piter menjelaskan, "Ketika harga energi naik dan ketidakpastian global meningkat, tekanan terhadap nilai tukar rupiah biasanya ikut meningkat. Ini bukan hanya dipengaruhi faktor domestik, tetapi juga dinamika pergerakan modal global."
Meski demikian, Prasasti menilai kondisi saat ini belum mengarah pada krisis ekonomi karena fundamental makroekonomi Indonesia masih relatif kuat dibandingkan beberapa periode guncangan sebelumnya.
Namun situasi tersebut tetap membutuhkan pengelolaan kebijakan yang hati-hati.
Piter menilai pemerintah perlu memastikan komunikasi kebijakan ekonomi berjalan dengan jelas kepada publik dan pelaku pasar.
Ia menyatakan, "Dalam situasi ketidakpastian global seperti sekarang, kejelasan arah kebijakan ekonomi menjadi sangat penting. Pasar akan melihat bagaimana pemerintah menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan ekonomi domestik tetap tumbuh."
Prasasti juga menilai pemerintah perlu meningkatkan transparansi kepada publik terkait arah perekonomian di tengah eskalasi konflik global.
Komunikasi yang jelas dan tepat waktu dinilai penting agar publik memahami bagaimana pemerintah menilai risiko serta menyiapkan langkah antisipasi.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu meninjau kembali sejumlah proyek strategis nasional jika krisis global semakin memburuk.
Peninjauan tersebut dilakukan agar ruang fiskal tetap fleksibel dan prioritas anggaran dapat disesuaikan apabila tekanan eksternal meningkat.
Penguatan komunikasi yang konsisten dengan investor, lembaga pemeringkat, dan institusi pasar keuangan juga dinilai penting untuk menjaga stabilitas fiskal serta mempertahankan kepercayaan pasar.
