JAKARTA, KOMPAS — Baru tiga hari lalu KPK menangkap Bupati Rejang Lebong, Bengkulu, Muhammad Fikri Thobari dalam operasi tangkap tangan atau OTT, kali ini, OTT KPK menangkap Bupati Cilacap, Jawa Tengah, Syamsul Auliya Rachman.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan Bupati Cilacap menjadi pihak yang ditangkap pada Jumat (13/3/2026). Meski demikian, Fitroh belum menjelaskan detail siapa saja yang terjaring OTT KPK, termasuk juga perkara yang diduga melibatkan Syamsul.
Syamsul merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa. Dia dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Februari 2025, atau hanya berselang satu tahun lebih sebelum penangkapan ini.
Hingga berita ini ditulis, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo belum memberikan informasi lebih lanjut terkait OTT Bupati Cilacap tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, saat ini, petugas KPK masih memeriksa Syamsul di Kantor Kepolisian Resor Banyumas, Jawa Tengah.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut.
OTT kali ini kembali menambah catatan kepala daerah yang terindikasi terlibat korupsi sepanjang 2026.
Baru tiga hari lalu, KPK menangkap Bupati Rejang Lebong, Bengkulu, Muhammad Fikri Thobari. Fikri ditangkap bersama empat orang lainnya.
Fikri disebut mengambil keuntungan hingga Rp 1,7 miliar dengan memastikan sejumlah perusahaan memenangi proyek fisik. Sebagian uang yang diterima dari perusahaan kontraktor diduga digunakan Fikri karena adanya kebutuhan menjelang Lebaran. Salah satunya untuk memberikan tunjangan hari raya (THR).
Kemudian, pada Selasa (3/3/2026), KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Ia diduga mencari keuntungan dari uang rakyat lewat perusahaan yang didirikan anggota keluarganya. Mekanisme pengadaaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang dilakukan secara digital dimanipulasi agar memenangkan perusahaan keluarga itu. Uang hasil keuntungan pun mengalir kembali ke kantong Fadia dan keluarganya.
Masih di tahun ini, KPK menangkap pula Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo.
Pada 19 Januari 2026, Maidi ditangkap bersama 14 orang lainnya di wilayah Madiun, Jawa Timur. Ia diduga terseret kasus pemotongan dana proyek infrastruktur dan penyelewengan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Adapun Sudewo terciduk OTT KPK pada hari yang sama dengan tertangkapnya Maidi. Perbedaannya, ia ditangkap di wilayah Pati, Jawa Tengah. Sebelum terjaring operasi itu, ia diperiksa secara intensif sehubungan dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Sementara itu, jika ditilik lebih jauh, intensitas OTT KPK yang menjaring kepala daerah sebenarnya telah berlangsung sejak pertengahan 2025. Kegetolan jajaran petugas melakukan operasi berhasil menangkap sedikitnya lima kepala daerah yang diduga menyelewengkan uang rakyat.
Mereka adalah Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur memastikan kasus korupsi kepala daerah akan menjadi perhatian serius Direktorat Monitoring KPK untuk dipelajari lebih lanjut.
Selain langkah pengawasan, masyarakat juga diharapkan menghindari bersikap pragmatis dan politik uang saat pemilihan kepala daerah sehingga proses demokrasi tidak terjebak dalam siklus transaksional yang merugikan daerah.
“Semoga ini memberikan pembelajaran kepada masyarakat supaya masyarakat menjadi lebih cerdas ketika memilih kontestan di pemilihan umum. Jadi tidak hanya berdasarkan apa yang diterima atau apa yang diberi atau bersifat pragmatis kasih lalu dipilih seperti itu, tetapi benar-benar pilihlah yang berkualitas,” kata Asep
