FAJAR, BONE — Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone bersama Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone menggelar aksi demonstrasi di Kabupaten Bone, Kamis, 12 Maret 2026.
Aksi tersebut berlangsung di tiga titik berbeda, yakni di Polres Bone, Kantor DPRD Bone, dan Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Bone.
Dalam aksinya, mahasiswa menagih sejumlah tuntutan lama yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian dari pihak terkait. Selain itu, mereka juga menyuarakan sejumlah persoalan baru yang dinilai mendesak untuk segera ditangani di Kabupaten Bone.
Pada titik pertama di Polres Bone, massa aksi menyoroti sejumlah isu yang sebelumnya telah mereka suarakan. Beberapa di antaranya terkait persoalan alat dan mesin pertanian (alsintan), distribusi bahan bakar minyak (BBM), keberadaan tempat hiburan malam (THM), hingga aktivitas tambang ilegal yang dinilai belum memiliki kejelasan penyelesaian.
Mahasiswa juga membawa tuntutan baru terkait maraknya peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bone yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.
“Kami datang untuk menagih kembali tuntutan lama yang hingga hari ini belum ada kejelasan penyelesaiannya. Selain itu kami juga mendesak Polres Bone agar lebih serius memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Bone, mulai dari pelosok desa, sekolah hingga wilayah-wilayah yang berada dalam pengawasan Polsek,” tegas Angga Prayuda.
Usai berunjuk rasa di Polres Bone, massa aksi kemudian melanjutkan demonstrasi ke Kantor DPRD Kabupaten Bone. Pada titik ini, mahasiswa menyoroti polemik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memunculkan berbagai persoalan di daerah tersebut.
Mahasiswa mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD terhadap program tersebut, khususnya terkait sejumlah aspek teknis seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta persoalan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Namun saat massa tiba di kantor DPRD, tidak satu pun dari 45 anggota DPRD Kabupaten Bone yang berada di kantor meskipun masih dalam jam kerja. Setelah hampir satu jam terjadi perdebatan dengan pihak pengamanan, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bone, Irwandi Burhan, akhirnya datang dan menerima aspirasi mahasiswa.
“Kami mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD terhadap program MBG yang saat ini menimbulkan banyak persoalan. Sangat disayangkan karena saat kami datang tidak ada satu pun anggota DPRD yang berada di kantor. Kami meminta DPRD segera menggelar RDPU agar persoalan MBG ini dibahas secara terbuka dan jelas,” ujar Angga.
Aksi demonstrasi kemudian berlanjut ke Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dengan membawa isu yang sama terkait problematika program MBG.
Saat massa tiba di lokasi, pihak yang menerima aspirasi hanya berasal dari Kesbangpol. Sementara sejumlah instansi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program MBG seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Korwil SPPG, Satgas MBG, hingga Bupati Bone tidak berada di tempat meskipun sebelumnya mahasiswa telah mengirimkan surat pemberitahuan aksi secara resmi.
Setelah melalui perdebatan cukup panjang, menjelang waktu berbuka puasa sekitar pukul 17.30 WITA, Ketua Satgas Percepatan MBG Kabupaten Bone, Edy, akhirnya tiba di Kantor Pemda dan menerima tuntutan massa aksi.
“Kami datang dengan membawa aspirasi masyarakat dan sebelumnya sudah menyampaikan surat secara resmi. Namun ketika tiba di Pemda, unsur-unsur penting yang berkaitan langsung dengan program MBG tidak berada di tempat. Kami berharap pemerintah daerah tidak menganggap remeh persoalan ini dan segera memberikan kejelasan terhadap berbagai problem yang muncul dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Bone,” pungkas Angga. (an)
