VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku optimistis bahwa investigasi dagang yang dilakukan oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) tidak akan mengganggu prospek perdagangan Indonesia.
Dia menilai, investigasi tersebut merupakan hal yang lazim dalam hubungan dagang internasional, sehingga ia tak mengambil sikap lebih lanjut mengenai penyelidikan tersebut.
“Saya pikir tidak apa-apa (investigasi dagang). Investigasi itu hal yang biasa,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.
- [Mohammad Yudha Prasetya]
Menurutnya, Indonesia masih memiliki keunggulan relatif dalam perdagangan dengan AS, terutama karena harga barang dari Indonesia lebih kompetitif dibandingkan produk asal Amerika.
Kondisi itu pun ditopang oleh biaya tenaga kerja yang lebih rendah, sehingga memberi daya saing tersendiri bagi Indonesia. Hal itu yang membuat neraca perdagangan Indonesia mencetak surplus terhadap AS.
Sementara itu, terkait potensi kenaikan tarif yang kerap dihubungkan dengan status surplus perdagangan suatu negara terhadap AS, Purbaya mengatakan, Indonesia tidak akan terdampak secara signifikan bila kenaikan tarif diberlakukan secara setara dengan negara-negara lain.
Namun, situasinya akan berbeda apabila tarif yang dikenakan kepada Indonesia lebih tinggi dibanding negara sejawat. Selisih tarif yang cukup besar, misalnya hingga 10 persen, berpotensi memberikan tekanan terhadap perdagangan Indonesia.
Meski begitu, bendahara negara memastikan siap untuk melakukan langkah efisiensi bila dibutuhkan.
“Kami akan lakukan usaha efisiensi yang lain kalau memang terpaksa. Tapi harusnya sih prospek ke depan nggak terlalu butuh, meski dengan investigasi dari USTR,” ujarnya.
Pemerintahan AS pada Rabu, 11 Maret 2026, memulai penyelidikan dagang atas dugaan praktik tidak sehat terhadap Indonesia, Jepang, dan belasan mitra dagang lainnya, setelah Mahkamah Agung AS mencabut kebijakan tarif impor tinggi.
Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, mengatakan bahwa penyelidikan tersebut adalah untuk menyingkap "serangkaian praktik dagang tidak sehat terkait kapasitas berlebih dan produksi manufaktur" dalam rangka menetapkan tarif impor baru yang tinggi. (Ant).
