Laboratorium Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) mendorong pemerintah Indonesia untuk menarik diri dari forum Board of Peace (BoP).
Dalam lembar kajian kebijakan luar negeri yang dirilis di Makassar pada 13 Maret 2026, para akademisi menilai keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut perlu dievaluasi dan sebaiknya diakhiri karena dinilai tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan Palestina serta berpotensi melemahkan posisi diplomasi Indonesia di tingkat internasional.
Kajian tersebut menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menandatangani piagam keanggotaan Indonesia di BoP saat menghadiri pertemuan di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Pemerintah melalui Sekretariat Kabinet menyebut forum tersebut sebagai badan internasional baru yang dibentuk untuk mengawasi proses transisi, stabilitas, dan rekonstruksi Gaza setelah konflik.
Namun, para peneliti HI Unhas menilai struktur keanggotaan BoP menunjukkan relasi yang tidak setara dan menyimpan ambiguitas dalam kepemimpinan, khususnya terkait posisi presiden Amerika Serikat yang dinilai tidak jelas sebagai aktor negara atau non-negara dalam forum tersebut. Situasi ini dinilai berpotensi menimbulkan masalah bagi konsistensi politik luar negeri Indonesia.
Selain itu, meningkatnya kritik di dalam negeri terhadap keterlibatan Indonesia di BoP disebut sebagai indikasi bahwa keputusan tersebut memiliki legitimasi politik yang lemah. Para akademisi juga menilai keputusan strategis terkait partisipasi dalam lembaga internasional seharusnya diambil melalui proses yang lebih terinstitusi, melibatkan Kementerian Luar Negeri, legislatif, serta masukan para ahli hubungan internasional.
Dalam lembar posisi yang disampaikan, Departemen HI Unhas memaparkan sejumlah alasan mengapa Indonesia sebaiknya keluar dari forum tersebut. Salah satunya adalah untuk menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yang menekankan dukungan terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.
Akademisi juga menilai kredibilitas Indonesia sebagai negara pendukung kemerdekaan Palestina harus dijaga, terutama di tengah dinamika konflik Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara besar. Keikutsertaan dalam forum yang dipandang terkait dengan kepentingan negara tertentu dikhawatirkan menempatkan Indonesia dalam posisi ambivalen antara mendukung perdamaian dan berada dalam forum yang melibatkan pihak yang melakukan serangan militer.
Selain aspek politik dan diplomasi, kajian tersebut juga menyoroti dampak ekonomi dari eskalasi konflik di Timur Tengah. Perang yang meluas dinilai telah mengganggu transportasi udara global, pasokan energi, serta memicu kenaikan harga minyak yang berpotensi menekan ekonomi negara pengimpor energi seperti Indonesia.
Dalam rekomendasinya, Laboratorium HI Unhas meminta Presiden Prabowo segera mengumumkan penarikan Indonesia dari BoP jika forum tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi Palestina dan tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Mereka juga mendorong agar perumusan kebijakan luar negeri kembali menempatkan Kementerian Luar Negeri pada posisi sentral serta memperluas konsultasi dengan parlemen, pakar, dan masyarakat sipil.
Baca Juga: PDIP Soroti Prajurit TNI di Bawah Kendali BoP
Selain itu, Indonesia juga disarankan untuk tetap aktif mendorong de-eskalasi konflik di Timur Tengah melalui forum multilateral yang telah mapan serta menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara (two-state solution) bagi Palestina dan Israel.
Ketua Laboratorium Ilmu Hubungan Internasional Fisip Unhas, Dr. H. Adi Suryadi Culla, dalam dokumen tersebut menegaskan bahwa langkah keluar dari BoP dapat menjadi bentuk konsistensi diplomasi Indonesia yang bebas dan aktif sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pendukung perdamaian dunia.
