Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan gangguan jalur pelayaran telah memicu lonjakan biaya logistik akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS)—Israel dengan Iran.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan eskalasi yang terjadi di Timur Tengah berdampak pada kenaikan biaya logistik pengiriman barang.
Kendati demikian, Budi menyebut permintaan dari kawasan tersebut relatif tidak mengalami penurunan. Hal itu sebagaimana informasi yang diterima Kemendag dari Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI).
“Dia [GPEI] menyampaikan kalau memang ada beberapa pengaruh terutama untuk yang ke Timur Tengah, tetapi sebenarnya permintaan dari Timur Tengah itu tidak turun,” kata Budi saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Selain itu, Budi juga memastikan berbagai komoditas Indonesia tetap diekspor ke negara-negara Timur Tengah meskipun biaya logistik mengalami kenaikan.
“Dia [eksportir] tetap ekspor. Cuma permintaan dari Timur Tengah sebenarnya nggak berubah. Tapi kendalanya memang ada sedikit kenaikan,” tuturnya.
Dalam catatan Bisnis, GPEI mengakui gangguan pada jalur pelayaran serta lonjakan biaya logistik membuat pengiriman barang ke kawasan Timur Tengah menjadi lebih mahal dan membutuhkan waktu tempuh yang lebih lama.
Sekretaris Jenderal GPEI Toto Dirgantoro mengatakan para eksportir yang memiliki pasar tujuan Timur Tengah sudah merasakan dampak dari konflik yang berlangsung di kawasan tersebut.
“Pastinya untuk yang ke Timur Tengah sudah merasakan dampaknya karena beberapa pelayaran juga membatalkan dan tidak menerima kargo untuk ke sana. Dan pastinya juga ada surcharge, war surcharge itu sampai US$2.000-3.000 per kontainer. Dan juga waktunya semakin panjang, ini pastinya juga terdampak,” ujar Toto kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).
Di samping lonjakan biaya tambahan akibat risiko perang, lanjut dia, eksportir juga menghadapi sejumlah kendala lain yang semakin menekan aktivitas perdagangan ke luar negeri.
“Yang jelas permintaan pasar, biaya logistik yang terus meningkat dan waktu pengiriman,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Toto juga mengakui konflik tersebut turut memengaruhi permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor di kawasan Timur Tengah. Beberapa negara bahkan mulai menahan pembelian karena kondisi domestik mereka yang tidak stabil.
Ke depan, GPEI menilai apabila konflik berlangsung lebih lama, dampaknya terhadap kinerja ekspor Indonesia akan semakin besar. Karena itu, dia berharap pemerintah dapat memperkuat pasar domestik untuk menyerap produk yang terdampak penurunan ekspor.
“Yang kami harapkan adalah pemerintah bisa membuat peluang pasar dalam negeri lebih besar, ekonomi dalam negeri lebih bertumbuh, sehingga daya beli kuat. Dan dengan lapangan pasar dalam negeri yang lebih terbuka, maka produk itu juga bisa dilempar ke dalam negeri untuk mengatasi ekspor yang terganggu,” tandasnya.
