JAKARTA, DISWAY.ID – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memasang target tinggi dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Tak sekadar memberangkatkan jemaah, Kemenhaj berkomitmen menghadirkan transformasi layanan yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa ibadah haji adalah hak konstitusional sekaligus hak religius setiap muslim tanpa memandang keterbatasan fisik.
BACA JUGA:Keberangkatan Haji 22 April, Wamenhaj Ungkap Pesan Presiden: Fokus Keselamatan Jemaah
“Haji adalah hak bagi seluruh umat muslim, tidak terkendala suku, bangsa, maupun kondisinya. Kita terus melakukan perbaikan regulasi agar haji bukan hanya urusan laki-laki saja, tetapi harus benar-benar ramah lansia, disabilitas, dan perempuan,” ujar Puji Raharjo dalam acara Diseminasi Hasil Pemantauan Haji Inklusif bersama Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Jakarta, Jumat (13/3).
Ia menjelaskan bahwa tulang punggung pelayanan haji tahun ini bersandar pada tiga pilar utama yaitu Aman, Manusiawi, dan Aksesibel.
Pemerintah kini memperluas kolaborasi dengan berbagai organisasi disabilitas untuk memastikan ruang gerak jemaah di tanah suci semakin terbuka lebar.
“Semua jemaah tanpa memandang kondisinya harus mendapatkan jaminan layanan yang sama. Kami terus berkoordinasi dengan lembaga disabilitas agar pelayanan ke depan semakin inklusif,” tambahnya.
BACA JUGA:Penuhi Konsumsi Haji 2026, Kemenhaj Fasilitasi Ekspor Ribuan Ton Beras Nusantara ke Arab Saudi
Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND), Dante Rigmalia, memberikan rapor hijau atas respons cepat Kemenhaj dalam menindaklanjuti rekomendasi teknis di lapangan. Bahkan, pelayanan Daerah Kerja (Daker) Makkah pada musim haji sebelumnya sempat mendapatkan pujian langsung dari otoritas Arab Saudi.
Beberapa poin kemajuan yang dicatat KND antara lain:
- Layanan Konsumsi: Penyediaan makanan khusus bagi lansia dan jemaah disabilitas yang lebih sesuai dengan kondisi kesehatan.
- Aksesibilitas Fasilitas: Perbaikan sarana fisik di penginapan dan transportasi.
- Responsivitas Kebijakan: Kecepatan pemerintah dalam mengeksekusi solusi atas kendala jemaah di lapangan.
BACA JUGA:Asrama Haji Banten Resmi Jadi Embarkasi, 9.000 Jemaah Asal Banten Bisa Langsung Terbang ke Tanah Suci
Meski banyak kemajuan, Dante memberikan catatan kritis bagi penyelenggaraan tahun 2026, terutama terkait sinkronisasi antara jemaah dan pendamping.
“Perlu pendampingan khusus yang lebih ketat. Jangan sampai jemaah yang membutuhkan kursi roda terpisah dengan pendampingnya. Hal ini sangat krusial untuk keselamatan dan kenyamanan mereka selama di Armuzna,” tegas Dante.
Acara yang dihadiri perwakilan Kementerian HAM, Kemenko PMK, hingga organisasi PPDI dan Portadin ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi.
- 1
- 2
- »
