REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tunjangan hari raya (THR) kerap habis dalam waktu singkat karena digunakan tanpa perencanaan yang jelas. Pengelolaan THR yang tepat dinilai penting agar kebutuhan selama Lebaran terpenuhi tanpa mengganggu kondisi keuangan setelah hari raya.
Perencana keuangan menyarankan agar THR tidak diperlakukan sebagai uang tambahan yang bebas dibelanjakan. Dana tersebut sebaiknya direncanakan sejak awal dengan memprioritaskan kebutuhan utama selama Ramadhan dan Idul Fitri.
- Pemkab Pasaman Barat Cairkan THR Lebaran 2026 untuk ASN
- Sejarah THR di Indonesia, Bermula dari Era Perdana Menteri Soekiman
- Dilema THR: Bayar Utang atau Beli Baju Baru?
Tips pengelolaan THR tersebut disampaikan Financial Planner Ayu Sara Herlia dalam kelas edukasi finansial yang digelar PT Bank Aladin Syariah Tbk bagi karyawan Lawson di Alfa Tower, Jakarta. Kegiatan ini membahas pengelolaan keuangan menjelang pencairan THR.
Ayu mengatakan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengubah cara pandang terhadap THR. “THR sebaiknya tidak dianggap sebagai uang bonus, tetapi dana tujuan khusus yang perlu direncanakan sejak awal,” kata Ayu.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Ayu yang merupakan certified financial planner mengatakan, penerima THR perlu memprioritaskan kebutuhan utama seperti zakat, biaya mudik, serta kebutuhan keluarga sebelum mengalokasikan dana untuk pengeluaran konsumtif. Hal ini penting agar pengeluaran menjelang Lebaran tetap terkendali.
Ayu juga mengingatkan masyarakat untuk membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan tekanan sosial yang sering muncul menjelang Lebaran. “Seperti membeli barang baru atau mengikuti tren demi gengsi,” katanya.
Selain itu, pembagian THR dapat dilakukan dengan menyisihkan dana untuk kebutuhan hari raya, kebutuhan esensial, serta tabungan atau dana darurat. Langkah ini membantu menjaga kondisi keuangan tetap stabil setelah Lebaran.
Head of Marketing & Growth Bank Aladin Syariah Dwiyoga Kartiko Utomo mengatakan, peningkatan literasi keuangan menjadi faktor penting dalam memperkuat inklusi keuangan digital di masyarakat. Sebagai bank syariah digital, kata dia, pihaknya percaya bahwa akses terhadap layanan keuangan harus diiringi dengan pemahaman yang memadai. “Melalui edukasi ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki rekening digital, tetapi juga memiliki perencanaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan,” kata Dwiyoga.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan nasional tercatat sebesar 66,46 persen. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan telah mencapai 92,74 persen, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan antara akses layanan keuangan dan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan.
Seiring berbagai inisiatif literasi yang dilakukan, Bank Aladin Syariah juga mencatatkan pertumbuhan kinerja. Hingga November 2025, total aset perseroan mencapai Rp14 triliun dan jumlah nasabah aktif tumbuh lebih dari 32 persen.
