Airlangga Hartarto Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian mengusulkan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengantisipasi skenario buruk imbas perang di Timur Tengah, yang membuka peluang defisit APBN terhadap PDB melampaui tiga persen.
Menurut Airlangga, jika konflik di Timur Tengah berlanjut dan mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia, maka menjaga defisit APBN di level tiga persen akan menjadi sangat sulit. Usulan tersebut disampaikan Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
“Kita pernah melakukan perppu, Pak Presiden, itu pada saat Covid, nah ini beberapa faktor yang perlu masuk di dalam perppu yang kita persiapkan mengenai timing, tentu (ini menjadi) keputusan politik Pak Presiden,” ujar Airlangga seperti dikutip Antara.
Dalam paparannya kepada Prabowo Subianto Presiden RI, Airlangga menjelaskan sejumlah kebijakan yang bisa dimasukkan dalam Perppu tersebut dengan mengacu pada kebijakan saat pandemi Covid-19.
Beberapa di antaranya adalah pemberian insentif darurat pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi sektor yang terdampak tanpa harus mengubah undang-undang perpajakan.
“Pertama penerimaan negara ada insentif darurat PPh dan PPN di sektor terdampak, ini tanpa mengubah undang-undang pajak. Kedua, bea masuk impor ada pembebasan untuk bahan baku tertentu agar ekspor kita tetap jalan. Ketiga, penundaan pajak bagi UMKM dan industri padat energi,” kata Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga berpotensi memperoleh tambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor komoditas apabila harga global meningkat.
“Kemudian, kita ada potensi mendapatkan windfall daripada PNBP migas dan komoditas. Nah ini mungkin kita bisa menghitung untuk kompensasinya, Pak. Biasanya, harga CPO ikut naik dengan harga BBM, kemudian nikel juga bisa naik, emas, tembaga naik. Nah, kita bisa dalam tanda petik mengenakan pajak tambahan,” ujarnya kepada Presiden.
Airlangga menilai penerbitan Perppu akan memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam merespons kondisi ekonomi yang tidak menentu.
“Dengan perppu ini, kita langsung, pemerintah punya fleksibilitas untuk perubahan. Kemudian, BLT energi dilanjutkan, dan sosial darurat juga bisa ditambahkan ini dengan perpres, dan penerbitan SBN juga bisa jalan dan bisa menggunakan SAL (Saldo Anggaran Lebih),” jelasnya.
Dalam rapat yang sama, Airlangga juga memaparkan tiga skenario dampak perang terhadap keuangan negara apabila konflik antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat berlangsung hingga 10 bulan.
Pada skenario terburuk, pemerintah memperkirakan defisit APBN bisa melampaui empat persen dari PDB.
“Skenario terburuk, yang pesimis itu, dengan harga (minyak mentah dunia) 115 (dolar AS per barel), kurs rupiah kita Rp17.500 (per dolar AS), growth-nya 5,2 (persen), (imbal hasil) surat berharga (SBN) 7,2 (persen), defisitnya 4,06 persen,” kata Airlangga. (ant/bil/faz)
