Bisnis.com, SEMARANG — Upaya transformasi menuju Desa Mandiri Energi (DME) yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, menghadapi tantangan serius akibat kebijakan efisiensi anggaran pusat.
Kendati pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) telah berhasil memberikan penerangan jalan di wilayah terisolasi, keterbatasan fiskal desa mengancam keberlanjutan inovasi tersebut di tengah ancaman abrasi yang kian meluas.
Kepala Desa Banjarsari, Hariyanto, mengungkapkan bahwa inisiasi penggunaan EBT dimulai sejak akhir 2022 sebagai respon atas minimnya akses kelistrikan di beberapa dukuh. Kondisi geografis desa yang terletak di pesisir utara (Pantura) dengan potensi angin yang konsisten menjadi modal dasar pengembangan teknologi ini guna mengatasi kegelapan di jalan-jalan penghubung antar-dukuh yang selama ini tidak terjangkau tiang listrik PLN.
"Gagasan itu muncul ketika kami susun RPJMDes tahun 2022, terus kita danai melalui Dana Desa. Karena juknisnya Dana Desa itu diperkenankan kami untuk menerapkan ataupun menggunakan penerapan salah satu inovasi energi terbarukan. Akhirnya kita tangkap dan biayai," ujar Hariyanto pada Kamis (12/3/2026).
Implementasi teknologi ini memberikan dampak nyata bagi mobilitas warga di tiga dukuh yang lokasinya berpencar. Pembangkit listrik tenaga angin tersebut mampu menjangkau area hingga 700 meter, yang sebelumnya merupakan titik buta pencahayaan. Namun, keberhasilan teknis ini kini terbentur pada realitas keuangan desa yang semakin menyusut akibat kebijakan sentralistik dari pemerintah pusat.
Hariyanto menjelaskan bahwa Desa Banjarsari sangat bergantung pada Dana Desa sebagai sumber fiskal utama. Sebelum adanya kebijakan efisiensi, anggaran yang dikelola mencapai lebih dari Rp1 miliar, tetapi kini mengalami penurunan signifikan. Kondisi ini diperparah dengan status desa yang harus berkejaran dengan fenomena alam berupa penurunan muka tanah dan kenaikan air laut (rob) yang mulai menggenangi pemukiman warga secara masif.
"Sumber keuangan, kapasitas fiskal di desa seperti Banjarsari, hanya mengandalkan dari Dana Desa. Dengan semangat saya untuk kembali ke desa, kita terpaksa harus berhemat," tegas Hariyanto.
Hariyanto menilai pengaturan anggaran pemerintah masih terlalu kaku dan tidak mengakomodir karakteristik dan keunikan di tiap wilayah. Imbasnya, visi-misi kepala desa seringkali terbentur oleh aturan teknis yang bersifat seragam dari pusat, sehingga kemandirian desa dalam berinovasi menjadi terbatas. Hal ini menciptakan hambatan bagi desa-desa pesisir yang memiliki beban ganda: menangani bencana rob sekaligus melakukan transisi energi.
Tantangan lain yang muncul adalah biaya pemeliharaan infrastruktur EBT yang mencapai Rp7-8 juta per tahun. Meskipun saat ini masih mendapat pendampingan teknis dari Universitas Semarang (USM), pemerintah desa harus mulai mengalokasikan dana mandiri untuk penggantian suku cadang dan perawatan periodik agar alat tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang. Anggaran tersebut menjadi beban berat mengingat alokasi Dana Desa kini sangat terbatas.
"Dengan kondisi ini, apakah desa bisa berinovasi? Saya rasa kita harus berpikir ulang. karena bicara desa itu katanya punya independensi, ternyata ya tidak juga. Karena semua diatur secara sentralistik, jadi sulit untuk mewujudkan visi-misi kepala desa," tambah Hariyanto.
Meski dihimpit beban anggaran, Pemerintah Desa Banjarsari tetap berkomitmen merawat unit yang ada melalui kolaborasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), RW, dan RT. Pihaknya berharap keberhasilan skala kecil ini dapat menjadi stimulus bagi pemerintah daerah dan pusat untuk memberikan fleksibilitas anggaran bagi desa yang serius mengembangkan potensi energi lokal secara berkelanjutan.
"Semoga ide dan kreativitas yang sudah terbangun bisa menginspirasi desa-desa lain untuk bisa memanfaatkan potensi energi di sekitarnya. Utamanya yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis. Semoga ini awal untuk bisa menginspirasi pemuda desa, khususnya untuk menggali potensi Desa Banjarsari menuju DME," kata Hariyanto.
