Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Alif Kamal, mengutuk dugaan tindakan penyiraman air keras terhadap seorang aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Ia menilai tindakan kekerasan tersebut merupakan perbuatan tidak manusiawi yang mencederai ruang demokrasi dan meminta aparat penegak hukum harus segera mengusut tuntas peristiwa tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Kami mengutuk keras dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS. Kepolisian harus segera mengusut kejadian ini secara serius dan transparan,” ujar Alif dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Alif menilai tindakan kekerasan seperti ini berpotensi memperkeruh situasi di tengah upaya pemerintah yang sedang fokus menjalankan berbagai program kerakyatan. Menurutnya, aksi semacam itu justru dapat memancing spekulasi dan memperkeruh suasana publik.
“Peristiwa seperti ini bisa menjadi upaya memancing di air keruh di tengah semangat pemerintah yang terus melaksanakan berbagai program kerakyatan. Karena itu, aparat kepolisian harus bergerak cepat agar tidak berkembang berbagai spekulasi,” ujarnya.
Alif juga menegaskan bahwa pengusutan yang transparan penting dilakukan untuk mencegah munculnya opini liar di masyarakat, terutama terkait isu pembungkaman terhadap suara-suara kritis dari aktivis.
“Agar tidak muncul opini liar bahwa ada pembungkaman terhadap suara-suara aktivis, maka pihak kepolisian harus mengusut tuntas kejadian ini hingga pelaku dan motifnya jelas,” kata Alif.
Ia menambahkan, dalam berbagai kesempatan pemerintah justru menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik dari kelompok masyarakat sipil. Menurutnya, pemerintah selama ini berupaya merangkul kelompok-kelompok yang kritis guna menjaga keseimbangan dalam proses pemerintahan.
“Dalam beberapa kesempatan, pemerintah justru terus merangkul kelompok-kelompok yang bersuara kritis. Langkah ini penting untuk mendapatkan masukan sehingga jalannya pemerintahan tetap berimbang dan responsif terhadap aspirasi masyarakat,” tuturnya.
Baca juga: PRIMA dukung Presiden tegur kepala daerah tinggalkan wilayah bencana
Baca juga: Nilai-nilai Pancasila diyakini mampu tangkal hoaks
Ia menilai tindakan kekerasan tersebut merupakan perbuatan tidak manusiawi yang mencederai ruang demokrasi dan meminta aparat penegak hukum harus segera mengusut tuntas peristiwa tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Kami mengutuk keras dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS. Kepolisian harus segera mengusut kejadian ini secara serius dan transparan,” ujar Alif dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Alif menilai tindakan kekerasan seperti ini berpotensi memperkeruh situasi di tengah upaya pemerintah yang sedang fokus menjalankan berbagai program kerakyatan. Menurutnya, aksi semacam itu justru dapat memancing spekulasi dan memperkeruh suasana publik.
“Peristiwa seperti ini bisa menjadi upaya memancing di air keruh di tengah semangat pemerintah yang terus melaksanakan berbagai program kerakyatan. Karena itu, aparat kepolisian harus bergerak cepat agar tidak berkembang berbagai spekulasi,” ujarnya.
Alif juga menegaskan bahwa pengusutan yang transparan penting dilakukan untuk mencegah munculnya opini liar di masyarakat, terutama terkait isu pembungkaman terhadap suara-suara kritis dari aktivis.
“Agar tidak muncul opini liar bahwa ada pembungkaman terhadap suara-suara aktivis, maka pihak kepolisian harus mengusut tuntas kejadian ini hingga pelaku dan motifnya jelas,” kata Alif.
Ia menambahkan, dalam berbagai kesempatan pemerintah justru menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik dari kelompok masyarakat sipil. Menurutnya, pemerintah selama ini berupaya merangkul kelompok-kelompok yang kritis guna menjaga keseimbangan dalam proses pemerintahan.
“Dalam beberapa kesempatan, pemerintah justru terus merangkul kelompok-kelompok yang bersuara kritis. Langkah ini penting untuk mendapatkan masukan sehingga jalannya pemerintahan tetap berimbang dan responsif terhadap aspirasi masyarakat,” tuturnya.
Baca juga: PRIMA dukung Presiden tegur kepala daerah tinggalkan wilayah bencana
Baca juga: Nilai-nilai Pancasila diyakini mampu tangkal hoaks
