Jakarta (ANTARA) - Kementerian Haji dan Umrah menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan ibadah haji yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh jamaah Indonesia, termasuk lansia, perempuan, serta penyandang disabilitas.
“Alhamdulillah kita dalam perbaikan regulasi terus digaungkan tentang inklusivitas. Kalau haji bukan hanya urusan laki-laki saja, tetapi juga harus ramah bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan,” ujar Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Puji Raharjo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Puji Raharjo menegaskan prinsip utama pelayanan haji Indonesia berlandaskan pada nilai aman, manusiawi, dan aksesibel bagi jamaah Indonesia, sebagai dasar penguatan layanan haji yang inklusif.
“Kami terus mengedepankan dan memperluas koordinasi serta kolaborasi dengan seluruh organisasi dan lembaga disabilitas, sehingga kita dapat memberikan ruang yang sama dan ke depan pelayanan jemaah haji menjadi semakin inklusif,” kata Puji Raharjo.
Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Dante Rigmalia mengapresiasi respons cepat Kementerian Haji dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi terkait layanan haji bagi penyandang disabilitas.
“Kementerian Haji ketika kami memberikan solusi langsung dilakukan. Pada penyelenggaraan haji sebelumnya, pelayanan Daker Mekkah 2025 bahkan mendapat apresiasi dari perwakilan Kementerian Haji Arab Saudi,” ujar Dante.
Ia juga menilai beberapa layanan sudah menunjukkan perbaikan, termasuk penyediaan konsumsi bagi jamaah berkebutuhan khusus.
“Makanan untuk lansia dan jamaah disabilitas juga sudah cukup baik. Ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan khusus jamaah,” lanjutnya.
Namun demikian, dia menekankan masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus diperkuat, terutama terkait pendampingan bagi jamaah disabilitas selama menjalankan ibadah haji.
“Perlu pendampingan khusus untuk jamaah disabilitas. Misalnya jemaah yang membutuhkan kursi roda, jangan sampai terpisah dengan pendampingnya, karena itu sangat penting untuk kenyamanan dan keselamatan mereka,” katanya.
“Alhamdulillah kita dalam perbaikan regulasi terus digaungkan tentang inklusivitas. Kalau haji bukan hanya urusan laki-laki saja, tetapi juga harus ramah bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan,” ujar Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Puji Raharjo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Puji Raharjo menegaskan prinsip utama pelayanan haji Indonesia berlandaskan pada nilai aman, manusiawi, dan aksesibel bagi jamaah Indonesia, sebagai dasar penguatan layanan haji yang inklusif.
“Kami terus mengedepankan dan memperluas koordinasi serta kolaborasi dengan seluruh organisasi dan lembaga disabilitas, sehingga kita dapat memberikan ruang yang sama dan ke depan pelayanan jemaah haji menjadi semakin inklusif,” kata Puji Raharjo.
Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Dante Rigmalia mengapresiasi respons cepat Kementerian Haji dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi terkait layanan haji bagi penyandang disabilitas.
“Kementerian Haji ketika kami memberikan solusi langsung dilakukan. Pada penyelenggaraan haji sebelumnya, pelayanan Daker Mekkah 2025 bahkan mendapat apresiasi dari perwakilan Kementerian Haji Arab Saudi,” ujar Dante.
Ia juga menilai beberapa layanan sudah menunjukkan perbaikan, termasuk penyediaan konsumsi bagi jamaah berkebutuhan khusus.
“Makanan untuk lansia dan jamaah disabilitas juga sudah cukup baik. Ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan khusus jamaah,” lanjutnya.
Namun demikian, dia menekankan masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus diperkuat, terutama terkait pendampingan bagi jamaah disabilitas selama menjalankan ibadah haji.
“Perlu pendampingan khusus untuk jamaah disabilitas. Misalnya jemaah yang membutuhkan kursi roda, jangan sampai terpisah dengan pendampingnya, karena itu sangat penting untuk kenyamanan dan keselamatan mereka,” katanya.
