Liputan6.com, Jakarta - Ketua Banggar DPR, Said Abdullah merespons soal wacana untuk memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3 persen imbas lonjakan harga minyak dunia.
"Sepengetahuan saya di Badan Anggaran DPR, belum ada pembicaraan awal yang disampaikan pemerintah, dalam hal ini Menkeu (Menteri Keuangan) terhadap pelebaran defisit lebih dari 3 persen PDB dan kebijakan Quantitave Easing," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (14/3/2026).
Advertisement
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) tak bisa memberikan penjelasan lebih jauh lantaran belum ada komunikasi awal dengan pemerintah. Meski demikian, dia mengingatkan setiap kebijakan harus memiliki dasar, tujuan, dan strateginya.
"Saya melihat pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk bergerak dibawah 3 persen PDB. Untuk mencapai disiplin fiskal tersebut tentu ada banyak cara," jelas Said.
Cara pertama menurut dia adalah menjaga tingkat pendapatan negara tercapai, pembenahan perpajakan melalui coretax system, yang diharapkan menjadi perbaikan pengumpulan penerimaan perpajakan lebih baik. Lalu naiknya harga komoditas ekspor, seperti minyak bumi dan mungkin batubara juga akan menambah dompet PNBP.
"Kedua, dari sisi belanja, pemerintah dari melakukan efisiensi. Fokus efisiensi terhadap berbagai program yang tidak prioritas, dan kita memiliki pengalaman atas hal ini. Jika besaran belanja bisa dikendalikan, menyeimbangkan dengan realisasi pendapatan, tentu target defisit dibawah 3 persen Insyallah bisa dijaga," ungkap Said.
"Ketiga, pemerintah juga perlu menjaga target pembiayaan bisa dikelola dengan baik. Ditengah terpaan pemeringkatan kredit rating yang negatif, memang tidak mudah mendapatkan pembiayaan melalui SBN. Menkeu dan seluruh jajaran harus bisa menyakinkan buyer asing untuk kembali menerima SBN, dan memperluas SBN pada porsi ritel," sambungnya.
