jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Syafuan Rozi menilai salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap kepolisian adalah budaya masyarakat.
Menurut Syafuan, jika budaya hukum masyarakat tinggi, maka akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat ke pihak kepolisian.
BACA JUGA: Masyarakat Tenang Ya! Pemerintah Siapkan Kontrak LPG Jangka Panjang dengan AS
Hal ini disampaikan Syafuan dalam acara Speakup Kamtibmas antara Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) bersama BRIN bertajuk 'Eksistensi Polri dalam Menjaga Kamtibmas di bulan Ramadan'.
Menurut Syafuan, data tren tingkat kepercayaan publik terhadap polisi di dunia masih dipegang oleh negara Belanda dengan urutan pertama sebagai negara yang minim kriminalitas. Hal tersebut tidak terlepas dari budaya masyarakat di Belanda.
BACA JUGA: Wakil Ketua DPR RI Mendorong Kepolisian Mengusut Tuntas Kasus Pencabulan Anak Oleh Keluarganya
"Belanda menerapkan sistem restorative justice yang itu menjadi mitigasi awal dalam kehidupan sosial masyarakat lokal disana. Sebelum ke arah penegakan hukum, masyarakat terlebih dulu menyelesaikan dalam internal kekeluargaan atau pendekat hukum adat (urban law)," ujar Syafuan pada Speakup Kamtibmas, Jumat (13/2/2026).
Syaufan juga mengungkapkan, bahwa kepolisian Indonesia bersyukur dengan adanya Prof. Hermawan Sulistyo, Ilmuwan Politik, yang membantu mendesain reformasi struktural dan kultural di tubuh institusi Kepolisan Negara Republik Indonesia.
BACA JUGA: Dirregident Korlantas: E-BPKB Perkuat Layanan Digital Kepolisian
"Jadi, (Prof Hermawan) itu dosen di universitas Bhayangkara. Karena itu, dia melatih, mulai dari perwira AKBP untuk bisa melatih kepolisian kita punya kemampuan seperti polisi di Jepang di Singapura dan Belanda," katanya.
"Yang tadinya jaga jarak sama terus nangkap. Prof Herman bilang, bukan itu tugas polisi, kasihan nanti penjara penuh," ujar Syafuan.
Pada kesempatan itu, Koordinator FPIR Fauzan Ohorella membeberkan data kinerja polisi yang tidak banyak masyarakat tahu selama bulan Ramadan.
Fauzan menjelaskan ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pokok, tidak terlepas dari peran aktif Polri.
"Bapak Kapolri, instruksikan jajaran untuk membentuk Satgas, yang dimana (satgas) ini bertujuan untuk memantau dan menekan, distributor dan tengkulak. Yang mana itu berdampak lansung pada masyarakat, terkhusus ibu-ibu kita dibulan ramadan," ungkap dia.
Fauzan juga menyatakan, bahwa banyak pengamat yang terus perhatikan kinerja polri selama Ramadan. Dia merujuk pada tulisan dari pengamat politik senior Boni Hargens yang menilai Safari Ramadan Polri sebagai wujud dari fasilitator sosial.
"Polri sebagai fasilitator sosial, yang berperan aktif dan ambil bagian penting di bulan ramadan, yaitu menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pokok," tegas dia.
Lebih lanjut, Fauzan juga turut menyinggung layanan call centre 110 Polri.
Menurut dia, layanan tersebut sangat efektif dan langsung dirasakan masyarakat terkait respon cepat Polri. Dia menunjukan, bahwa hal itu dirasakan oleh masyarakat di Batam yang resah dengan kegiatan balap liar.
"Aduan masyarakat terkait kegiatan balap liar di sekitar Jalan Raya Kota Batam, langsung di respon cepat oleh Polsek Batu Ampar, Kota Batam. Ini menunjukan bahwa polri komitmen menjaga Kamtibmas tetap kondusif ditengah bulan Ramadan," ujarnya.
Lebih lanjut, Fauzan juga menekankan bahwa masyarakat Indonesia harus bisa menyaring setiap berita yang dikonsumsi baik dari media sosial maupun media mainstream. Menurut dia, tidak cukup hanya membaca jika tidak cari kebenaran yang fakta.
"Soalannya kita kurang konfirm atas informasi yang beredar di sosial media atau berita online, tanpa cek kebenaran dan fakta. Lebih masalah lagi, ada yang memang menolak terkait kinerja baik yang telah di lakukan oleh polri selama ramadan dengan membuat framing dan persepsi yang buruk," pungkas Fauzan Ohorella.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
