- Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta mendesak pengelolaan sampah pasar mandiri demi mengurangi beban TPST Bantargebang.
- Penanganan sampah pasar harus segera dilakukan, baik oleh Pasar Jaya, DLH, atau melalui investasi swasta.
- Sampah organik pasar berpotensi besar diolah menjadi pakan ternak atau pupuk melalui ekonomi sirkular.
Suara.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mendesak percepatan pengelolaan sampah secara mandiri di kawasan pasar guna mengurangi beban di TPST Bantargebang.
Langkah ini dinilai krusial mengingat volume sampah dari pasar tradisional, khususnya Pasar Induk Kramat Jati, memerlukan perhatian yang sangat serius.
Yuke menegaskan bahwa penanganan sampah tersebut bisa dilakukan secara mandiri oleh Perumda Pasar Jaya maupun melalui kolaborasi dengan instansi terkait.
“Apakah nanti ditangani Pasar Jaya sendiri, bersama Dinas Lingkungan Hidup, atau melalui investasi dan kerja sama dengan pihak swasta, yang terpenting harus segera ditangani,” ujarnya, mengutip laman resmi Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (14/3/2026).
Legislator Kebon Sirih melihat adanya peluang besar untuk melibatkan pihak swasta atau investasi guna mempercepat proses pengolahan limbah di area pasar.
Sebagian besar sampah yang dihasilkan pasar merupakan material organik yang memiliki nilai ekonomis tinggi jika dikelola dengan sistem yang tepat.
Limbah organik tersebut sejatinya dapat ditransformasikan menjadi pakan ternak, pupuk, atau diolah kembali melalui konsep ekonomi sirkular yang mumpuni.
Yuke menambahkan, strategi pengurangan sampah tidak boleh hanya bertumpu pada pengolahan di bagian hilir atau pembuangan akhir saja.
Ia menekankan pentingnya penguatan penanganan dari sumber timbulan hingga tahap pengelolaan menengah agar beban lingkungan berkurang secara signifikan.
Baca Juga: Link Pendaftaran Antrian KJP Sembako 2026 Pasar Jaya untuk Dapatkan Bantuan Pangan
“Selain memikirkan pengolahan di tahap akhir, penanganan dari sumber dan di tingkat menengah juga harus terus diupayakan. Semua tahapan tidak boleh diabaikan,” katanya.
Pemerintah dinilai memiliki peran vital untuk menjembatani antara komunitas pengelola sampah dengan pihak ketiga yang membutuhkan bahan baku tersebut.
“Potensinya sangat besar. Tinggal bagaimana mempertemukan pihak yang membutuhkan dengan komunitas atau warga yang sudah memilah dan mengolah sampah di lingkungannya,” tandas Yuke.
