Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia merupakan milik bangsa dan harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan nasional sebelum dialokasikan untuk ekspor.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna saat menanggapi laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait kondisi pasokan energi nasional, termasuk batu bara.
Baca Juga: Prabowo Minta Menpar Aktif Promosikan Destinasi Wisata, Siapkan Kunjungan ke 118 Titik Jelang Lebaran
Presiden menekankan bahwa komoditas strategis seperti batu bara dan kelapa sawit harus terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Setelah itu, pemerintah baru memberikan izin untuk ekspor.
“Semua produksi batu bara diutamakan untuk kepentingan kebutuhan nasional kita dulu, baru kita izinkan ekspor,” ujar Prabowo, Jumat (13/3/2026).
Ia menegaskan bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia bukan merupakan milik perusahaan, melainkan milik bangsa. Perusahaan hanya diberikan hak untuk mengelola melalui izin atau konsesi yang diberikan oleh negara.
“Semua kekayaan alam yang ada itu milik bangsa Indonesia, bukan milik pengusaha. Boleh usaha, tapi kepemilikannya bangsa Indonesia,” kata Prabowo.
Sebelumnya, Bahlil melaporkan bahwa pemerintah terus memperkuat kebijakan pemenuhan kebutuhan energi domestik, termasuk melalui mekanisme domestic market obligation (DMO) batu bara. Kebijakan tersebut mewajibkan perusahaan tambang memasok sebagian produksinya untuk kebutuhan dalam negeri sebelum melakukan ekspor.
Menurut Bahlil, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga, terutama dalam memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
“Kalau kebutuhan nasional tidak tercukupi maka tidak kita keluarkan izin ekspor. Artinya orientasi kita adalah kebutuhan domestik,” ujar Bahlil.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan pemanfaatan sumber daya alam nasional benar-benar diarahkan untuk kepentingan negara.
Baca Juga: Defisit APBN Berpotensi Tembus 4,06%, Airlanga Usul ke Prabowo Rilis Perppu
“Karena batu bara itu barang milik negara, bukan barang milik perusahaan. Pengusaha kita kasih konsesi, tapi isinya itu punya negara. Jadi orientasinya untuk negara,” tutup Bahlil.
