Bisnis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menghabiskan anggaran sekitar Rp19 triliun per bulan dinilai berisiko menekan ruang fiskal hingga memicu tekanan inflasi pangan apabila tidak dikelola secara efisien.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan program MBG pada 2026 menghabiskan anggaran sekitar Rp19 triliun per bulannya. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menuturkan, penyerapan anggaran MBG naik signifikan, dari hanya Rp300 miliar pada akhir Februari 2025, kini sudah mencapai Rp39 triliun per Februari 2026.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan, kondisi fiskal Indonesia hingga akhir Februari 2026 menunjukkan tren belanja negara yang meningkat jauh lebih cepat dibandingkan pendapatan.
Realisasi pendapatan negara per 28 Februari 2026 mencapai Rp358 triliun atau naik sekitar 12,8% secara tahunan (year-on-year/yoy). Di sisi lain, belanja negara meningkat jauh lebih cepat mencapai Rp493,8 triliun atau tumbuh sekitar 41,9% yoy.
Akibatnya, hingga akhir Februari 2026, APBN telah mencatatkan defisit sekitar Rp135,7 triliun atau setara 0,53% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada Februari 2025 yang hanya sebesar 0,13%.
Eliza menilai program MBG menjadi salah satu komponen belanja yang cukup signifikan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp19 triliun setiap bulan atau lebih dari Rp200 triliun per tahun.
Baca Juga
- Bukan MBG, APBN Februari Dibebani Pembayaran Bunga Utang!
- Kemenkeu Lapor MBG Awal Tahun Habiskan Anggaran Rp19 Triliun per Bulan
- Harga Minyak Naik, Pengamat Sarankan Pemerintah Realokasi Anggaran MBG
“Kalau dikalkulasikan secara tahunan program ini [MBG] bisa mencapai lebih dari Rp200 triliun per tahunnya. MBG akan jadi salah satu pos belanja sosial terbesar dalam APBN dan memiliki implikasi langsung terhadap ruang fiskal pemerintah,” kata Eliza kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (14/3/2026).
Menurut Eliza, intervensi fiskal untuk meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia memang penting. Namun, program dengan skala anggaran sangat besar perlu diukur secara ketat efektivitasnya agar tidak menimbulkan tekanan terhadap keseimbangan fiskal negara.
Dia menilai apabila tidak dirancang secara efisien, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu justru berpotensi menciptakan tekanan terhadap fiskal, terutama jika pertumbuhan belanja lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan penerimaan negara.
Selain itu, Eliza juga mengingatkan risiko rigiditas belanja karena program MBG bersifat populis dan menyasar langsung masyarakat sehingga sulit dikurangi dalam jangka pendek.
Untuk itu, Core menilai pemerintah perlu memastikan program MBG tidak sekadar menjadi program dengan penyerapan anggaran besar, tetapi juga mampu memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional.
Salah satu caranya, kata Eliza, adalah memastikan bahan baku program tersebut berasal dari produksi domestik dan melibatkan petani, peternak, serta pelaku UMKM pangan di daerah.
“Kalau rantai pasoknya berbasis lokal, maka belanja negara yang besar tersebut dapat berfungsi sebagai stimulus ekonomi bagi sektor pertanian dan pangan nasional. Ini akan menggerakkan roda perekonomian daerah-daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Eliza menyebut, transparansi dan efisiensi tata kelola juga sangat penting dalam pelaksanaan program MBG agar tidak terjadi kebocoran anggaran. Menurutnya, dengan nilai anggaran yang sangat besar, bahkan inefisiensi kecil dalam pengadaan bahan pangan, distribusi, maupun pengelolaan program dapat berdampak signifikan terhadap beban fiskal negara.
Karena itu, sambung dia, pemerintah perlu memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar berdampak pada perbaikan gizi anak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus mampu mendorong perekonomian lokal tanpa mengorbankan prioritas pembangunan lain seperti kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan.
Dia menambahkan keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan juga dari indikator perbaikan gizi anak seperti penurunan stunting, wasting, dan anemia.
“Indikator lainnya peningkatan kualitas pembelajaran dan kehadiran siswa di sekolah, karena program makan di sekolah pada banyak negara terbukti berkorelasi dengan peningkatan konsentrasi belajar dan partisipasi pendidikan,” tuturnya.
Dihubungi terpisah, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Isnawati Hidayah menilai pemerintah selama ini cenderung mengukur keberhasilan program MBG hanya dari indikator administratif seperti jumlah penerima manfaat, jumlah SPPG, dan penyerapan anggaran.
Menurutnya, indikator tersebut belum cukup untuk menilai efektivitas program karena belum menunjukkan dampak nyata terhadap masyarakat.
“Indikator-indikator itu kan belum tentu menggambarkan program apakah benar-benar efektif atau tidak. Jadi, seharusnya itu selain output administrasi juga harus ada outcome dan dampak nyata dari program,” ujar Isnawati kepada Bisnis.
Isnawati menjelaskan evaluasi program MBG seharusnya mencakup indikator perbaikan status gizi anak, penurunan angka stunting, hingga dampak ekonomi terhadap aktivitas ekonomi lokal. Selain itu, dia menilai program MBG juga memiliki sejumlah risiko implementasi mengingat besarnya skala anggaran yang digunakan.
“Dengan anggaran Rp19 triliun per bulan, program ini skala fiskalnya sangat besar sehingga risiko untuk implementasinya juga perlu diperhatikan dan perlu dimitigasi,” jelasnya.
Isnawati memandang sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, mulai dari ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, potensi inefisiensi anggaran, hingga risiko tata kelola. Studi Celios bahkan memperkirakan terdapat potensi kesalahan inklusi atau penerima yang tidak tepat sasaran dalam program MBG.
“Studi dari Celios itu kita juga mengalkulasi, ada 30%-an lebih ada inklusi eror dari penerima MBG,” ujarnya.
Di samping itu, Celios menilai peningkatan permintaan bahan pangan dalam jumlah besar juga berpotensi mendorong kenaikan harga, terutama pada periode musiman seperti Ramadan.
Isnawati menjelaskan lonjakan permintaan pangan secara bersamaan dari masyarakat dan pelaksanaan program MBG dapat memicu inflasi yang didorong oleh peningkatan permintaan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan stabilitas pasokan pangan serta memperkuat pengawasan harga agar program MBG tidak menimbulkan tekanan inflasi yang justru membebani masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan ganda terhadap harga pangan karena kenaikan harga tidak hanya dipicu oleh meningkatnya permintaan selama Ramadan, tetapi juga oleh efek lanjutan dari pelaksanaan program MBG.
“Pemerintah harus memastikan bahwa pelaksanaan program ini harus ada strategi stabilitas pasokan pangan, pengawasan harga, penguatan distribusi bahan pangan, sehingga tidak memicu inflasi yang justru membebani masyarakat,” pungkasnya.
