Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali terjadi. Setiap kali kasus semacam ini muncul, publik selalu dihadapkan pada pertanyaan yang sama: Mengapa praktik korupsi di level kepala daerah masih terus berulang?
Reaksi yang muncul pun hampir selalu serupa. Publik dibuat geleng-geleng kepala. Di masa kampanye atau awal terpilih, pejabat menyampaikan komitmen pemberantasan korupsi dan wacana penguatan integritas kembali digaungkan. Namun tidak lama kemudian, kasus serupa kembali terjadi.
Situasi ini memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: Apakah korupsi kepala daerah semata-mata persoalan integritas individu, atau ada persoalan sistem yang turut membentuknya?
Fenomena ini sebenarnya bukan kejadian sporadis. Sejak KPK berdiri pada 2002, ratusan kepala daerah—mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur—pernah terseret kasus korupsi.
Sebagian besar kasus tersebut berkaitan dengan penyuapan, pengadaan barang dan jasa, perizinan, atau pengelolaan anggaran daerah. Artinya, praktik korupsi sering muncul pada titik-titik yang berkaitan langsung dengan pengelolaan program dan proyek pembangunan pemerintah daerah.
Di sinilah paradoks tata kelola pemerintahan daerah muncul.
Di satu sisi, Indonesia telah menjalankan berbagai agenda reformasi birokrasi yang bertujuan memperkuat akuntabilitas pemerintah.
Pemerintah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menetapkan target kinerja, dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan penganggaran berbasis kinerja.
Namun di sisi lain, kasus korupsi kepala daerah tetap berulang.
Paradoksnya terlihat jelas: ketika sistem akuntabilitas semakin diperkuat secara formal, praktik penyimpangan justru masih terus terjadi di tingkat implementasi.
Masalahnya mungkin bukan hanya soal moral atau integritas individu. Cara sistem birokrasi dirancang juga untuk turut memengaruhi perilaku para pelakunya.
Dalam literatur klasik Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It (1989), Wilson menjelaskan bahwa perilaku birokrasi sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi dan sistem insentif yang berlaku. Birokrat cenderung merespons apa yang diukur dan dihargai oleh organisasi tempat mereka bekerja.
Dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia, indikator kinerja birokrasi sering kali masih sangat administratif. Serapan anggaran, jumlah kegiatan, dan realisasi proyek menjadi ukuran yang paling mudah terlihat dalam laporan kinerja pemerintah.
Akibatnya, proyek pembangunan bukan hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan pembangunan, melainkan juga menjadi pusat kekuasaan dalam birokrasi.
Ketika keberhasilan kinerja diukur dari seberapa besar anggaran terserap dan seberapa banyak kegiatan dilaksanakan, proyek pembangunan dan proses pengadaan barang dan jasa menjadi titik strategis dalam sistem pemerintahan daerah. Pada titik inilah potensi konflik kepentingan dan penyimpangan sering muncul.
Persoalan ini juga berkaitan dengan bagaimana organisasi publik mengelola sistem manajemen kinerja. Sistem kinerja seharusnya bukan sekadar menjadi alat administratif untuk mencatat capaian program. Ia harus mampu mengarahkan perilaku organisasi agar selaras dengan tujuan pembangunan dan nilai publik yang ingin dicapai.
Jika sistem kinerja hanya menekankan pada target administratif tanpa memperhatikan kualitas proses dan dampak bagi masyarakat, yang muncul adalah ilusi kinerja. Instansi tampak berkinerja baik di atas kertas, tetapi tidak benar-benar menghasilkan manfaat yang nyata bagi publik.
Dalam konteks pemerintahan daerah, ilusi semacam ini bukan hal yang mustahil terjadi. Laporan kinerja terlihat rapi, serapan anggaran tinggi, dan berbagai program pembangunan berjalan setiap tahun. Namun pada saat yang sama, praktik korupsi tetap muncul.
Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan administratif tidak selalu sejalan dengan integritas tata kelola pemerintahan.
Jika ingin memutus siklus korupsi kepala daerah, reformasi birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum atau kampanye integritas. Perbaikan sistem juga menjadi hal yang tidak kalah penting.
Pertama, indikator kinerja pemerintah daerah perlu bergeser dari sekadar output kegiatan menuju outcome yang benar-benar berdampak bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak seharusnya diukur dari jumlah proyek yang dikerjakan, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan publik.
Kedua, laporan kinerja perlu benar-benar digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selama ini, laporan kinerja sering berhenti sebagai dokumen administratif tahunan yang jarang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan secara serius.
Ketiga, transparansi kepada publik perlu diperkuat. Ketika masyarakat dapat melihat secara jelas hubungan antara anggaran, program, dan hasil yang dicapai, ruang bagi praktik penyimpangan akan semakin sempit.
Kasus OTT kepala daerah seharusnya tidak hanya dibaca sebagai kegagalan individu, tetapi juga cermin dari kelemahan sistem tata kelola pemerintahan yang masih perlu diperbaiki.
Integritas individu tentu penting. Namun tanpa sistem yang dirancang dengan baik, integritas akan selalu menghadapi tekanan dari insentif yang salah arah.
Pada akhirnya, kualitas pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi juga oleh sistem yang membentuk perilaku para pemimpinnya.
Karena itu, setiap kali terjadi OTT kepala daerah, pertanyaan yang seharusnya kita renungkan bukan hanya "Siapa yang bersalah?" melainkan juga "Sistem seperti apa yang membuat kasus semacam ini terus berulang?"
