HARIAN FAJAR, PANGKEP- Tiga kali temuan tak disanksi, sajikan kentang SPPG ditutup, terbaru salak busuk ke siswa tanpa sanksi.
Mekanisme pemberian sanksi terhadap SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pangkep menuai sorotan. Sejumlah kasus menunjukkan perlakuan yang dinilai tidak konsisten.
Beberapa SPPG diketahui telah memiliki hingga tiga kali temuan pelanggaran namun tidak pernah dikenai sanksi. Sebaliknya, ada SPPG lain yang langsung mendapat sanksi penutupan hanya karena menyajikan menu kentang yang dinilai tidak sesuai.
Terbaru, ditemukan pula SPPG yang menyajikan buah salak dalam kondisi busuk kepada siswa. Meski temuan itu sempat dilaporkan, hingga kini belum ada sanksi yang diberikan kepada penyedia makanan tersebut.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, dr Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa kewenangan pemberian sanksi terhadap SPPG bukan berada pada pemerintah daerah.
“Untuk sanksi kewenangannya ada di BGN,” ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah daerah hanya berperan dalam proses pelaporan apabila ditemukan pelanggaran di lapangan.
Menurutnya, laporan tersebut akan diteruskan secara berjenjang sebelum diputuskan di tingkat pusat.
“Pelaporan dilakukan secara berjenjang. Penentuannya ada di Direktur Pemantauan dan Pengawasan BGN melalui laporan korwil atau kareg serta KPPG Makassar,” jelasnya.
Di sisi lain, orang tua siswa juga mempertanyakan kualitas makanan yang diberikan dalam program MBG tersebut.
Salah seorang orang tua siswa berinisial AS mengaku kecewa setelah anaknya menerima buah yang sudah tidak layak konsumsi.
“Pas anak saya buka puasa dan mau makan buahnya, ternyata sudah busuk,” ujarnya.
AS menilai kualitas dan porsi makanan yang diberikan kepada siswa belum mencerminkan standar gizi yang seharusnya dipenuhi dalam program tersebut.
Ia mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas bahan makanan serta standar kebersihan sebelum makanan didistribusikan.
“Kita berharap ini ada evaluasi, terutama dalam hal kualitas bahan makanan dan standar kebersihan sebelum didistribusikan kepada siswa,” katanya.
Selain itu, ia juga mempertanyakan besaran anggaran per porsi dalam program MBG serta mekanisme pengawasan distribusi makanan kepada siswa.
“Jadi saya bertanya-tanya apakah ini sudah sesuai dengan porsi yang ditetapkan. Untuk kandungan gizinya, apa sudah terpenuhi kalau modelnya seperti ini,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Pangkep Badan Gizi Nasional (BGN), Amrin, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait temuan menu bermasalah di wilayahnya. (fit)
