Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan telah berulangkali menekankan integritas kepada pejabat menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Cilacap.
"Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan," katanya, di Semarang, Minggu, menanggapi OTT terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Menurut dia, jajaran kepala daerah, wakil kepala daerah, dan aparatur sipil negara (ASN) telah berulangkali ditekankan soal pentingnya menjaga integritas.
Karena itu, ia mengaku prihatin dengan kejadian tersebut, apalagi sebelumnya sudah ada dua kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, yakni Bupati Pati dan Bupati Pekalongan.
Terlebih lagi, kata dia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah bekerja sama dengan KPK untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.
Pemprov Jateng bekerja sama koordinasi-supervisi dan pencegahan (Korsupgah) KPK untuk memberikan pengarahan pada kepala daerah hingga anggota DPRD.
Tak hanya itu, saat peringatan Hari Antikorupsi Dunia lalu, mereka juga telah diperingatkan jangan sampai melakukan penyimpangan anggaran, dan yang paling penting lagi adalah tak boleh melanggar hukum.
Terkait proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Bupati Cilacap, Luthfi menghormati langkah yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.
Di sisi lain, ia juga kembali mengingatkan agar kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi para bupati, wali kota, para wakilnya dan ASN.
"Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya dimulut tapi juga diwujudkan dalam perbuatan," katanya.
Perbuatan yang dimaksudkan adalah tindakan yang tidak melanggar hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan sehingga birokrasi berjalan dengan bersih dan bagus.
"'Clean governance' dan 'good governance' itu harus jadi nafas bupati dan wali kota termasuk ASN-nya," lanjutnya.
Luthfi meminta kepada jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap agar tetap optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat sebab saat ini pemerintah daerah sedang bersiap memberikan layanan untuk mudik dan balik Lebaran 2026.
Sebelumnya, pada 13 Maret 2026, KPK mengumumkan OTT terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan 26 orang lainnya, serta menyita uang tunai dalam bentuk rupiah.
Pada 14 Maret 2026, KPK mengumumkan Syamsul Auliya Rachman (AUL) dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardoo (SAD) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, tahun anggaran 2025-2026.
AUL menargetkan dapat Rp750 juta dari pemerasan tersebut yang dibagi menjadi Rp515 juta untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Forkopimda Kabupaten Cilacap, serta sisanya untuk kepentingan pribadi, namun baru meraih Rp610 juta sebelum ditangkap KPK.
Baca juga: KPK: Satu pihak yang akan terima THR Bupati Cilacap adalah Kapolresta
Baca juga: KPK: Usai memeras, Bupati Cilacap akan kasih THR Rp20-100 juta
"Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan," katanya, di Semarang, Minggu, menanggapi OTT terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Menurut dia, jajaran kepala daerah, wakil kepala daerah, dan aparatur sipil negara (ASN) telah berulangkali ditekankan soal pentingnya menjaga integritas.
Karena itu, ia mengaku prihatin dengan kejadian tersebut, apalagi sebelumnya sudah ada dua kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, yakni Bupati Pati dan Bupati Pekalongan.
Terlebih lagi, kata dia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah bekerja sama dengan KPK untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.
Pemprov Jateng bekerja sama koordinasi-supervisi dan pencegahan (Korsupgah) KPK untuk memberikan pengarahan pada kepala daerah hingga anggota DPRD.
Tak hanya itu, saat peringatan Hari Antikorupsi Dunia lalu, mereka juga telah diperingatkan jangan sampai melakukan penyimpangan anggaran, dan yang paling penting lagi adalah tak boleh melanggar hukum.
Terkait proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Bupati Cilacap, Luthfi menghormati langkah yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.
Di sisi lain, ia juga kembali mengingatkan agar kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi para bupati, wali kota, para wakilnya dan ASN.
"Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya dimulut tapi juga diwujudkan dalam perbuatan," katanya.
Perbuatan yang dimaksudkan adalah tindakan yang tidak melanggar hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan sehingga birokrasi berjalan dengan bersih dan bagus.
"'Clean governance' dan 'good governance' itu harus jadi nafas bupati dan wali kota termasuk ASN-nya," lanjutnya.
Luthfi meminta kepada jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap agar tetap optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat sebab saat ini pemerintah daerah sedang bersiap memberikan layanan untuk mudik dan balik Lebaran 2026.
Sebelumnya, pada 13 Maret 2026, KPK mengumumkan OTT terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan 26 orang lainnya, serta menyita uang tunai dalam bentuk rupiah.
Pada 14 Maret 2026, KPK mengumumkan Syamsul Auliya Rachman (AUL) dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardoo (SAD) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, tahun anggaran 2025-2026.
AUL menargetkan dapat Rp750 juta dari pemerasan tersebut yang dibagi menjadi Rp515 juta untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Forkopimda Kabupaten Cilacap, serta sisanya untuk kepentingan pribadi, namun baru meraih Rp610 juta sebelum ditangkap KPK.
Baca juga: KPK: Satu pihak yang akan terima THR Bupati Cilacap adalah Kapolresta
Baca juga: KPK: Usai memeras, Bupati Cilacap akan kasih THR Rp20-100 juta
