Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Brunei Darussalam menjajaki kerja sama di bidang energi seperti ketahanan pasokan minyak hingga peluang kolaborasi pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Baca Juga
- Fasilitas Penyimpanan Minyak 90 Hari Dinilai Strategis, Ini Catatan Penting untuk Pemerintah
- Siasat Pemerintah Jaga Pasokan BBM Jelang Lebaran Kala Pasokan Minyak Terganggu Perang
- Harga Minyak Dunia Naik, Purbaya Ungkap Rekam Jejak RI Lolos Atasi Krisis
Rencana kerja sama bidang energi antara kedua negara ini dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan Deputy Minister (Energy) at the Prime Minister’s Office Brunei Darussalam, Dato Seri Paduka Awang Haji Mohamad Azmi Bin Haji Mohd Hanifah.
Pertemuan tingkat tinggi ini berlangsung di sela-sela Indo Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum (IPEM) di Tokyo, Jepang, Minggu (15/3/226) waktu setempat.
Menurut Bahlil, pertemuan itu membuka babak baru. Apalagi, Brunei selama ini dikenal sebagai salah satu produsen migas utama di Asia Tenggara.
Bahlil mengklaim, delegasi Brunei menyampaikan ketertarikannya untuk mempelajari pengalaman Indonesia dalam mengembangkan diversifikasi pembangkit energi, khususnya yang berasal EBT.
"Brunei melihat Indonesia telah melangkah lebih maju dan terstruktur dalam mengembangkan pembangkit energi dari berbagai macam sumber energi, di mana Brunei memanfaatkan 99% dari gas untuk pembangkit listriknya dan ingin mengurangi porsi pemanfaatan gas untuk pembangkitnya,” kata Bahlil melalui keterangan resmi.
Bahlil menuturkan bahwa Brunei sedang mempersiapkan untuk meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit nasionalnya hingga 5 kali lipat dari kapasitas eksisting, atau ingin menambah 4 gigawatt (GW) dari kapasitas terpasang yang sekarang sebesar 1 GW.
Namun pembahasan tidak hanya berhenti pada pembangkit listrik. Bahlil menilai, pertemuan ini juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi pasokan minyak.
Menurutnya, dengan kapasitas produksi minyak Brunei yang mencapai sekitar 100.000 hingga 110.000 barel per hari, Indonesia membuka peluang penjajakan impor minyak bumi dari negara tersebut sebagai salah satu opsi untuk menjaga stabilitas pasokan energi domestik.
“Penjajakan impor minyak bumi dari Brunei menjadi salah satu opsi strategis yang kita dorong, sekaligus memastikan ketersediaan pasokan energi nasional tetap dalam kondisi aman,” jelas Bahlil.
Dia menambahkan, Brunei juga tertarik dengan teknologi yang diterapkan oleh perusahaan migas nasional, yaitu PT Pertamina (Persero) yang memanfaatkan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk meningkatkan produksi minyak di sumur-sumur minyak tua.
Oleh karena itu, Menteri Bahlil siap memfasilitasi Brunei untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan plat merah indonesia di bidang energi.
“Kami siap melakukan kerja sama untuk sharing pengalaman dan pengetahuan untuk berbicara teknis, nanti akan saya siapkan dengan senang hati untuk berbagi dan belajar,” ujarnya.
Di sisi lain, Indonesia juga mendorong peluang investasi yang lebih luas bagi Brunei melalui kerangka Koridor Ekonomi Indonesia (KEI) atau Indonesian Economic Development Corridor (IEDC).
Melalui skema ini, Brunei diajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya di wilayah terpencil (remote area) yang memiliki potensi sumber daya alam namun masih membutuhkan dukungan infrastruktur energi.
Kerja sama tersebut juga dirancang mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program capacity building, mulai dari sektor hulu migas hingga pelatihan auditor energi terbarukan.
