Harga minyak mentah dunia meroket setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran akhir Februari 2026. Kini, harganya bolak-balik menembus US$ 100 per barel, jauh di atas estimasi dalam penyusunan anggaran negara tahun ini yaitu US$70 per barel.
Bagi Indonesia, lonjakan harga minyak selalu menjadi pedang bermata dua. Kenaikan harga energi memang dapat menambah penerimaan negara, tapi di saat yang sama juga berpotensi membuat belanja subsidi bengkak dan memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Eksekutif Next Indonesia Center, Christiantoko setuju bahwa situasi ini perlu diwaspadai, tapi belum perlu disikapi dengan kepanikan berlebihan. “Melihat eskalasi yang terjadi, kita memang harus waspada namun tidak perlu panik berlebihan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita memiliki daya tahan yang cukup solid,” kata Christiantoko melalui keterangan tertulis, Minggu (15/3).
Menurut Christiantoko, perubahan harga minyak dunia selalu membawa efek ganda bagi postur anggaran Indonesia. Setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau ICP sebesar US$1 per barel diperkirakan menambah belanja negara sekitar Rp 10,3 triliun, terutama untuk subsidi dan kompensasi energi.
Namun pada saat yang sama, negara juga memperoleh tambahan penerimaan sekitar Rp3,5 triliun dari perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Artinya, setiap kenaikan ICP sebesar USD1 per barel diperhitungkan akan memperlebar defisit anggaran sekitar Rp6,8 triliun,” kata dia.
Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa harga energi biasanya akan mencari titik keseimbangan baru setelah lonjakan awal. Christiantoko merujuk pada periode awal Perang Rusia-Ukraina pada 2022 sebagai pembanding.
Selama enam bulan pertama konflik tersebut, yakni pada Februari hingga Agustus 2022, harga minyak dunia rata-rata mencapai US$104,4 per barel, atau naik sekitar 21,66 persen dibandingkan harga sebelum perang.
Dengan menggunakan pola kenaikan yang sama, Christiantoko membuat simulasi sederhana terhadap APBN 2026. Dalam dokumen anggaran, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak sebesar US$70 per barel.
Jika konflik Iran-AS berlangsung selama enam bulan dan harga minyak dunia naik sekitar 21,66 persen dari asumsi tersebut, maka harga minyak dapat mencapai sekitar US$85,2 per barel.
Dalam skenario itu, defisit APBN 2026 yang sebelumnya diperkirakan Rp689,2 triliun atau 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) berpotensi meningkat menjadi Rp740,7 triliun atau 2,88 persen dari PDB.
Meski meningkat, angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal defisit 3 persen dari PDB seperti diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. “Namun harap diingat bahwa hitungan tersebut dilakukan dalam kondisi ceteris paribus alias tidak ada perubahan pada faktor-faktor lain,” kata Christiantoko.
Namun defisit mungkin saja lebih bengkak. Bila harga minyak melonjak hingga rata-rata 35 persen selama enam bulan, misalnya, defisit APBN berpotensi menembus 3 persen dari PDB.
Penghematan Belanja Bisa Ciptakan Ruang Fiskal Ratusan TriliunChristiantoko menyarankan pemerintah untuk melakukan efisiensi pada belanja operasional kementerian dan lembaga yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Salah satu ruang penghematan yaitu pada belanja barang dan jasa yang meningkat hingga Rp141,8 triliun pada 2026.
Reformasi subsidi energi juga dinilai mendesak. Data Badan Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 menunjukkan distribusi subsidi energi masih belum tepat sasaran. Sebagian kelompok masyarakat berpendapatan tinggi justru menikmati konsumsi energi yang lebih besar.
“Potensi subsidi Elpiji yang salah sasaran mencapai Rp44,8 triliun, ditambah subsidi BBM sebesar Rp88,7 triliun. Jika total Rp133,5 triliun ini bisa dialihkan secara tepat, APBN kita akan jauh lebih kokoh,” ujar Christiantoko.
Selain itu, pemerintah dapat memperkuat sumber pendapatan melalui hasil investasi negara, misalnya lewat badan usaha milik negara maupun lembaga pengelola investasi seperti Danantara.
Christiantoko menyebut Indonesia dapat mengadopsi skema seperti Net Investment Returns Contribution (NIRC) yang digunakan oleh Singapura untuk menciptakan sumber pendapatan tambahan yang stabil.
Pentingnya Bangun Kepercayaan Publik untuk Jaga Stabilitas EkonomiSelain penghematan anggaran, Christiantoko mengingatkan pemerintah untuk membangun kepercayaan publik. Ini penting guna memeroleh dukungan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.
Menurut dia, sebagian masyarakat saat ini masih merasa pemerintah, DPR, dan lembaga peradilan tidak ikut merasakan tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat.
“Karena itu pemerintah perlu menunjukkan sikap berbagi beban secara nyata. Pemangkasan fasilitas pejabat, penegakan hukum terhadap korupsi, serta kebijakan yang tidak sewenang-wenang di lapangan akan memberi sinyal bahwa penghematan juga dimulai dari elite negara,” ujarnya.
