Penulis: Octavian Dwi
TVRINews, Jakarta
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi ditetapkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tujuh Menteri tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial pada Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal.
Ia menilai bahwa pemerintah harus hadir mengatasi dampak negatif dari perkembangan teknologi yang kian masif terhadap anak-anak.
"Pada prinsipnya sebenarnya kita tidak melarang anak-anak untuk menggunakan teknologi. Tetapi kita hindari dampak-dampak negatif atau hal-hal yang mudharat yang disebabkan oleh penggunaan teknologi yang terlalu instan," kata Hetifah pada Minggu, 15 Maret 2026 dalam acara bertajuk Smart Journalism, di Jakarta Barat.
Dirinya menyadari bahwa penggunaan teknologi yang tidak terkontrol dapat merusak kemampuan kognitif, atau bahkan membuat daya analitis terhadap anak berkurang.
Penegakan regulasi kata Hetifah, menjadi hal yang wajib, namun yang terpenting lagi menurutnya adalah mewujudkan kerjasama yang baik antara pihak satuan pendidikan, pihak sekolah termasuk guru, dan orang tua dirumah dalam mengawasi penggunaan teknologi oleh anak-anak.
"Aturan ini juga harus secara konsisten dilaksanakan, bukan hanya di rumah tapi juga di sekolah," tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah telah mengesahkan SKB Tujuh Menteri ini pada 12 Maret yang lalu. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa kebijakan ini hadir sebagai respons untuk memastikan perlindungan anak di ruang digital, sekaligus memastikan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dilakukan secara bijak, aman, dan bertanggungjawab.
"Kita tahu semua teknologi itu pasti mempermudah semua pekerjaan kita. SKB ini bukan menghalangi, tetapi mengatur untuk memitigasi risiko di satu sisi, dan sekaligus teknologi digital dan kecerdasan artifisial ini memberdayakan, bukan memperdayakan anak-anak kita,” ujar Pratikno.
Editor: Redaksi TVRINews
