Sejumlah modus korupsi yang melibatkan kepala daerah relatif serupa dan menjadi pola yang berulang, mulai dari suap proyek, fee pengadaan barang dan jasa, pemerasan anggaran, hingga jual beli jabatan di lingkungan birokrasi. Pola yang muncul menunjukkan, proyek pembangunan daerah kerap menjadi sumber rente politik bagi kepala daerah.
Sepanjang satu tahun terakhir ini atau sejak awal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming berjalan, setidaknya sudah ada 11 kepala daerah yang dijerat penegak hukum, terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka adalah Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wakil Wali Kota Bandung Erwin Affandi, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Bekasi Ade Kuswara, Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan terakhir pada Jumat (13/3/2026), KPK menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Deretan kasus korupsi di atas menegaskan, jabatan kepala daerah masih menjadi salah satu titik rawan korupsi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Apalagi dalam sistem otonomi daerah, kepala daerah memiliki kewenangan yang besar.
Mereka berperan dalam penyusunan anggaran, penentuan prioritas pembangunan, hingga pengangkatan pejabat birokrasi. Konsentrasi kewenangan ini membuat kepala daerah memiliki posisi strategis dalam mengendalikan sumber daya politik dan ekonomi di daerah.
Dalam sejumlah kasus korupsi, kewenangan yang melekat pada kepala daerah tersebut menjadi pintu masuk bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Dari 11 kasus korupsi yang menjerat kepala daerah di atas, kerap berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan anggaran pembangunan. Proyek infrastruktur dan pembangunan fasilitas publik menjadi sektor yang paling rentan disalahgunakan karena melibatkan anggaran besar dan proses pengadaan yang kompleks.
Sebut saja kasus korupsi yang menjerat Bupati Kolaka Timur di mana ia diduga menerima fee sekitar 8 persen dari nilai proyek sebagai syarat pemberian kontrak kepada rekanan. Praktik seperti ini memperlihatkan bagaimana proyek publik dapat berubah menjadi instrumen rente politik.
Tak heran jika kemudian dengan maraknya kasus korupsi kepala daerah ini menjadikan banyak wilayah di Indonesia masuk dalam kategori rentan terjadinya korupsi. Data ini ditunjukkan dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK.
Data tren dalam lima tahun terakhir menunjukkan, indeks integritas nasional masih dalam kategori rentan. Terakhir, di 2025 skor SPI secara nasional berada di angka 72,32, tidak jauh berbeda dengan angka skor awal SPI di tahun 2021 yang tercatat di angka 72,43. Dengan perbandingan dua periode ini saja, kategorinya relatif masih stagnan, yakni rentan terjadi praktik korupsi.
Hal ini juga tergambar dari skor indeks SPI dari 11 daerah yang kepala daerahnya terjerat oleh kasus korupsi di atas. Dari 11 daerah tersebut, sebagian besar masuk dalam kategori rentan. Hanya dua daerah yang wilayahnya masuk kategori terjaga, yakni Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pekalongan. Data ini menegaskan, wilayah yang masuk kategori intergitas terjaga pun tetap berpeluang terjadi kasus korupsi.
Jika ditilik lebih dalam, indikator transparansi dari sebelas daerah sebenarnya relatif tinggi, yakni 84,46. Sebaliknya, pada indikator sosialisasi antikorupsi justru angka rata-ratanya jauh lebih rendah, yakni 66,00.
Hal ini memberikan sinyal, boleh jadi di sistem pemerintahan aspek transparansi sudah terpenuhi dengan semakin terbukanya informasi ke publik terkait agenda pemerintahan, termasuk juga soal pengadaan barang dan jasa, misalnya. Namun, kesadaran akan bahaya korupsi relatif masih lemah dengan rendahnya angka skor dari indikator kerja-kerja sosialisasi antikorupsi di atas.
KPK sendiri pernah berulang menyampaikan bahwa pencegahan korupsi di daerah harus menjadi prioritas, terutama karena kebijakan desentralisasi memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan kebijakan publik. SPI sendiri dilakukan oleh KPK dalam rangka pemetaan kerentanan penyelewenangan keuangan negara sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Di sisi yang lain, maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah tak lepas dari biaya politik yang mahal sebagai salah satu pemicunya. Sudah menjadi rahasia umum, untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada), kandidat harus mengeluarkan biaya besar untuk kampanye, mobilisasi pemilih, hingga operasional mesin politik untuk kepentingan elektoral.
Hal ini juga tecermin dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada November 2025 yang merekam pandangan publik terkait maraknya kasus korupsi kepala daerah. Hasilnya menyebutkan, biaya politik yang terlampau tinggi dipandang menjadi salah satu alasan kuat kepala daerah melakukan korupsi (Kompas, 1/12/2025).
Tuntutan biaya politik yang mahal ini semakin berkelindan dengan kondisi demokrasi lokal di Indonesia yang masih diwarnai oleh praktik politik patronase. Hal ini seperti yang menjadi temuan Vedi R Hadiz dan Edward Aspinall di mana kandidat kepala daerah bergantung pada jaringan patron dan pemodal untuk memenangkan pilkada.
Hal ini melahirkan konsekuensi politik bagi kandidat terpilih. Ia akan dihadapkan pada tekanan untuk ”mengembalikan modal politik” kepada para penyokongnya. Tekanan inilah yang kemudian mendorong munculnya praktik korupsi melalui proyek pemerintah, kebijakan anggaran, termasuk praktik jual beli jabatan di birokrasi pemerintahan.
Situasi ini menciptakan kondisi yang makin tidak ideal bagi upaya memperkuat demokrasi, yakni biaya politik yang mahal mendorong praktik korupsi, sementara korupsi yang terjadi kemudian memperkuat pembiayaan politik yang tidak transparan dan akuntabel.
Catatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menarik disimak terkait praktik pembiayaan politik yang banyak bermuara pada ketidakdisiplinan kandidat dalam melakukan pelaporan pendanaan. Salah satunya adalah praktik pelaporan dana kampanye yang tidak mencerminkan realitas biaya politik.
Direktur Eksekutif Perludem Heroik Mutaqin Pratama menilai mahalnya biaya politik dan korupsi kepala daerah berakar pada sistem pendanaan politik yang tidak transparan dan tidak terregulasi dengan balik. ”Kami melihatnya dari aspek regulasi dana kampanye yang sangat urgen untuk diperbaiki dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas dari segi penerimaaan dan penggunannya,” jelas Heroik.
Pada akhirnya, di tengah sorotan praktik pilkada langsung yang dikaitkan dengan maraknya kepala daerah terjerat korupsi akibat mahalnya biaya politik, Perludem menilai bukan soal mekanisme pilkada langsungnya yang jadi persoalan, tetapi reformasi regulasi dana kampanye yang menjadi salah satu agenda penting. Dengan sistem dana kampanye yang lebih transparan dan akuntabel, tekanan untuk melakukan korupsi dapat dikurangi.
Penguatan regulasi terkait transparansi dan akuntabilitas pembiayaan politik ini diharapkan menjadi upaya untuk mempersempit praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah. Bagaimanapun, mempersempit ruang korupsi kepala daerah tidak cukup hanya dengan mengandalkan penegakan hukum. Reformasi sistem politik dan tata kelola pemerintahan daerah harus dilakukan secara bersamaan.
