Tiga belas orang tertimbun longsoran sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, pada sore yang naas, Minggu (8/3) lalu. Gunungan limbah setinggi puluhan meter di zona aktif tempat pembuangan terbesar di Indonesia itu runtuh setelah diguyur hujan deras.
Tumpukan sampah yang selama bertahun-tahun terus meninggi akhirnya ambruk, menutup jalur operasional dan menyeret warga yang berada di sekitarnya. Pemilik kios, sopir truk beserta kendaraan mereka, dan para pemulung yang bekerja di area tersebut menjadi korban. Berdasarkan laporan SAR, dari 13 orang yang tertimbun, 6 berhasil diselamatkan, sementara 7 lainnya meninggal dunia.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan pemerintah akan mengawal serius perubahan penanganan sampah di Bantargebang. Dia menyoroti secara khusus bahwa TPST Bantargebang sudah berusia 37 tahun atau sudah melewati batas periode pemakaian. Seharusnya, kata dia, tidak dapat lagi dilakukan penimbunan sampah di sana.
“Jadi sebenarnya itu yang harus segera dilakukan berbenah segera,karena sekalipun dibangun PSEL masih memerlukan waktu sekitar tiga tahun," kata Hanif saat mengunjungi lokasi kejadian.
Peristiwa di Bantargebang bukan sekadar kecelakaan kerja di lokasi pembuangan, melainkan alarm keras bahwa sistem pengelolaan sampah di Indonesia sudah berada di batasnya. Bantargebang setiap hari menerima sekitar 7.000–8.000 ton sampah dari Jakarta dan sekitarnya, sementara kapasitas lahan semakin sempit dan metode pengelolaan tak banyak berubah.
Sampah dikumpulkan, ditimbun, lalu menunggu penuh. Ketika penuh, pemerintah mencari lahan baru, dan siklus itu berulang. Selama puluhan tahun, model ini dipakai hampir di semua kota besar.
Tanpa pengolahan yang memadai, gunung limbah terus meninggi. Saat kapasitas habis, pemerintah daerah menghadapi dua pilihan sulit: membuka lahan baru atau menanggung risiko bencana.
Tak hanya di Bantargebang, persoalan terjadi di banyak kota di Indonesia yang menghasilkan puluhan juta ton sampah setiap tahun, tetapi kemampuan pengolahannya jauh tertinggal. Sebagian besar limbah masih berakhir di tempat pembuangan terbuka, dengan sistem yang minim teknologi.
Di banyak daerah, TPA sudah melewati kapasitas. Tinggi timbunan sampah melampaui standar keamanan, memicu longsor, kebakaran, dan pencemaran air tanah. Konflik antara warga dan pemerintah daerah juga kerap muncul karena tidak ada yang ingin tinggal di dekat gunung sampah.
Merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup, dari 514 kabupaten dan kota, sebanyak 336 daerah kini berstatus darurat sampah. Status itu ditetapkan dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Berdasarkan SK yang diterbitkan Oktober 2025 itu, lebih dari separuh wilayah administratif Indonesia menghadapi krisis lingkungan yang sama. Sampah menumpuk, TPA kewalahan, dan sistem pengelolaan tak mampu mengejar laju timbulan.
Menteri LH sebelumnya secara terbuka mengakui kegagalan kolektif ini. Hingga awal 2025, capaian pengelolaan sampah nasional bahkan masih di bawah 25% dan jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 63% pada 2026.
Saat ini timbulan sampah nasional per hari mencapai 141 ribu ton, sehingga volume sampah yang terkelola sekitar 35,25 ribu ton per hari. Kondisi ini membuat persoalan sampah tidak lagi sekadar isu lingkungan, melainkan persoalan sosial, kesehatan, dan bahkan keselamatan jiwa. Karena itu pemerintah mulai mendorong solusi yang lebih permanen.
“Maka, kita diminta aktif mengoperasionalkan semua fasilitas yang telah tersedia di lokasi masing-masing,” ucap Hanif dalam rapat koordinasi pengolahan sampah nasional pada akhir Februari lalu. Dengan strategi itu, tingkat pengelolaan sampah diperkirakan akan mencapai minimal 57,3% pada tahun ini.
Salah satu yang kini menjadi taruhan besar adalah proyek waste to energy (WTE) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik yang dijalankan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Program ini dipandang sebagai jalan mahal tetapi sulit dihindari untuk mengurangi ketergantungan pada TPA yang selama ini menjadi sumber masalah.
Adapun pembangunan waste to energy di Bantargebang juga termasuk dalam rencana pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan Bantargebang menjadi satu dari tiga daerah yang masuk dalam proyek tahap kedua WtE Danantara.
"Mudah-mudahan nanti kejadian kemarin tidak terulang lagi. Itu menunjukkan kita memang perlu percepat, kita tidak ingin ada masalah lagi, kita ingin percepat," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/3).
Menurut dia, sampah yang dihasilkan Jakarta mencapai hampir 8.000 ton per hari sehingga tumpukan sampah di TPST Bantargebang sudah seperti ‘gedung 17 lantai’. PSEL yang akan dibangun di Bantargebang direncanakan mampu mengolah 3.000 ton sampah, terdiri dari 2.000 ton sampah baru dan 1.000 ton sampah lama.
Danantara Masuk, Pendekatan Diubah
Masuknya Danantara ke proyek waste to energy menandai perubahan pendekatan pemerintah. Jika sebelumnya proyek pengolahan sampah sering berhenti karena masalah pendanaan dan koordinasi, kali ini pemerintah menempatkannya sebagai proyek investasi strategis yang dikelola secara terpusat dengan skema pembiayaan investasi besar.
Direktur Investasi Danantara yang menangani proyek WtE, Fadli Rahman, menjelaskan proyek WTE dirancang bertahap dengan fokus pada kota-kota yang menghadapi tekanan sampah paling berat. Untuk tahap pertama, proyek WtE dibangun di Bekasi, Denpasar, Yogyakarta, dan Bogor.
Empat kota tersebut dipilih karena memiliki volume sampah tinggi, kesiapan lahan, serta dukungan pemerintah daerah. Selain itu, proyek di kota-kota ini diharapkan menjadi model nasional yang bisa diterapkan di daerah lain.
Berbeda dengan proyek sebelumnya, Danantara membuka tender internasional untuk memilih operator teknologi. Puluhan perusahaan dari berbagai negara ikut dalam proses seleksi. Pemenang dipilih melalui proses ketat dengan mempertimbangkan pengalaman teknis, kemampuan pendanaan, dan kesiapan teknologi sesuai ketentuan Perpres 109/2025.
Dari proses tersebut, dua proyek awal dimenangkan oleh operator asal Cina. Wangneng Environment Co. ditunjuk untuk proyek Bekasi dan Zhejiang Weiming Environment untuk Denpasar. Setelah penetapan pemenang, proyek masuk ke tahap pembentukan perusahaan proyek, kontrak dengan pemerintah daerah, perjanjian jual beli listrik dengan PLN, hingga finalisasi pendanaan proyek.
“Target kita mulai dibangun akhir Juni atau awal Juli 2026, dengan waktu pembangunan sekitar 24 bulan,” ujar Fadli.
Fadli menjelaskan untuk tahap pertama kebutuhan investasi mencapai US$ 150-170 juta di setiap lokasi pembangunan fasilitas WtE. Adapun skema pembiayaan yang dipakai yaitu 70% berasal dari pendanaan eksternal berupa investasi asing langsung (FDI), sedangkan 30% berasal dari ekuitas Danantara. Dengan begitu, total kebutuhan investasi di empat kota tahap pertama mencapai sedikitnya US$ 600 juta.
Adapun pada tahap kedua tender akan dilakukan di 10 kota, antara lain Bandar Lampung, Medan, Semarang, Surabaya, Tangerang, Kota Tangerang, dan Serang. Sebanyak 14 proyek waste to energy ditargetkan mulai beroperasi pada 2028. Untuk keseluruhan pemerintah menargetkan proyek WtE bisa berjalan di 33 kota dalam program nasional pengolahan sampah.
Sejalan dengan dual mandate Danantara sebagai pengelola investasi sekaligus penggerak industri nasional, mitra operator terpilih diwajibkan membentuk konsorsium yang melibatkan mitra lokal guna mendorong transfer teknologi, termasuk dengan badan usaha milik pemerintah daerah. Selain itu, Danantara juga menekankan tata kelola yang kuat sejak tahap awal, termasuk proses seleksi yang transparan dan berbasis mitigasi risiko.
Teknologi waste to energy yang dipakai dalam proyek ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada TPA. Sampah tidak lagi ditimbun, tetapi diolah di fasilitas modern dengan sistem pembakaran terkendali.
Sampah yang masuk akan dipilah, dikeringkan, lalu dibakar dalam insinerator bersuhu tinggi dengan sistem controlled combustion. Panas dari pembakaran menghasilkan uap yang memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Setiap fasilitas dirancang mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari, dengan produksi listrik sekitar 15 megawatt yang akan diserap oleh PLN melalui kontrak jangka panjang.
Selain mengurangi volume sampah lebih dari 80%, teknologi ini juga mengurangi kebutuhan lahan pembuangan. Abu sisa pembakaran jauh lebih kecil dan lebih mudah ditangani dibanding limbah mentah.
Meski begitu, Fadli mengatakan bila efektif berjalan, proyek WtE hanya bisa menyelesaikan sekitar 30% dari total timbulan sampah nasional. Danantara berharap daerah dan kota lain yang tidak termasuk dalam proyek WtE dapat mengembangkan pengolahan serupa dengan proyek yang telah berjalan sebagai percontohan.
Dalam skema yang disiapkan Danantara, pemerintah daerah tidak menanggung seluruh biaya proyek. Pemda menyediakan lahan dan menjamin pasokan sampah, sementara investasi dan teknologi disiapkan melalui kerja sama dengan investor global, operator, dan lembaga keuangan.
Model ini dipilih karena banyak proyek pengolahan sampah sebelumnya gagal akibat beban biaya yang terlalu besar bagi pemerintah daerah. Selain mengatasi sampah, proyek ini juga diharapkan mendukung transisi energi. Listrik dari fasilitas WTE akan masuk ke jaringan nasional, sehingga limbah yang selama ini menjadi masalah bisa berubah menjadi sumber energi.
Namun proyek ini juga bukan tanpa risiko. Investasinya besar, teknologinya kompleks, dan keberhasilannya sangat bergantung pada kepastian pasokan sampah serta kontrak listrik jangka panjang. Jika satu bagian saja gagal, proyek bisa berhenti seperti banyak program sebelumnya.
“WtE bukan sekadar proyek energi, melainkan bagian dari upaya bersama mengelola sampah dengan cara baru, lebih terintegrasi, berkelanjutan, serta memberi nilai tambah bagi lingkungan dan perekonomian nasional,” ujar Fadli.
Prospek Jangka Panjang, Tak Sekadar Hitung-hitungan EkonomiSenior Researcher Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman mengatakan peran penting proyek Waste to Energy yang kini dijalankan Danantara dipandang sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk mengurangi ketergantungan pada TPA dengan sistem open dumping. Intan mengatakan, PSEL tidak dapat dipahami semata sebagai proyek energi berbasis logika investasi komersial.
Dalam konteks Indonesia, PSEL lebih tepat diposisikan sebagai bagian dari infrastruktur layanan publik untuk merespons tekanan serius akibat timbulan sampah yang terus meningkat. Ia melihat proyek ini bukan sebagai proyek komersial murni, melainkan sebagai instrumen untuk menekan risiko lingkungan dan sosial akibat krisis sampah yang telah berlangsung lama.
“Teknologi insinerasi yang telah terbukti efektif menyelesaikan kedaruratan sampah di negara lain, seperti Tiongkok dan Singapura, perlu disosialisasikan secara luas agar memperoleh dukungan publik terhadap program PSEL pemerintahan Presiden Prabowo dalam upaya menyelesaikan krisis sampah di Indonesia,” kata Intan.
Namun demikian, dia menjelaskan efektivitas PSEL sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan tata kelola. Pengalaman proyek PLTSa sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan bukan terletak semata pada mahalnya biaya, melainkan pada ketidaktepatan pemilihan teknologi, lemahnya pengawasan lingkungan, serta keterbatasan skema pembiayaan pemerintah daerah yang membutuhkan komitmen jangka panjang.
“Tantangannya bukan hanya teknologi, melainkan integrasi kebijakan, tata kelola, dan penerimaan publik,” ujar Intan.
Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno mengatakan investasi pada proyek WtE memiliki prospek ekonomi yang menarik bagi investor. Bahkan, menurutnya, skema bisnis yang dirancang pemerintah membuat proyek WTE dapat mencapai titik impas dalam waktu sekitar tujuh hingga delapan tahun.
Eddy juga menyebut minat investor terhadap proyek WtE sebenarnya sangat tinggi. Dengan skema kontrak jangka panjang, investor dapat menikmati keuntungan selama lebih dari dua dekade setelah modal mereka kembali. Hal ini merupakan insentif ekonomi yang kuat untuk mempercepat masuknya pendanaan ke sektor pengelolaan sampah.
"Persiapan masa transisi ini dapat dilakukan dengan penguatan layanan dasar pengelolaan sampah, optimalisasi pengangkutan sampah, penataan tempat penampungan sementara, serta penertiban praktik pembuangan liar," kata Eddy.
Di tengah tekanan itu, ambisi WTE bukan sekadar proyek energi. Ia adalah upaya keluar dari kebiasaan lama yang selama puluhan tahun hanya menumpuk masalah tanpa pernah benar-benar menguranginya.
Tak hanya itu, proyek WtE juga menjadi ikhtiar untuk menghindari peristiwa Bantargebang terulang. Dan kali ini, jika gagal, yang runtuh bukan hanya gunung sampah, tetapi juga harapan bahwa Indonesia bisa keluar dari krisis limbah yang terus berulang.
