JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid meminta Presiden Prabowo Subianto menghindari jalannya pemerintahan yang otoriter dan sangat monolitik.
Salah satunya dengan bisa menerima setiap kritik atau masukan yang disampaikan siapa pun terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahannya.
Menurut Usman, jika tidak ada lagi kritik, maka Indonesia bukanlah negara demokrasi, melainkan negara yang otoriter.
"Kalau tidak ada kritik, kalau kritik dianggap kekacauan, lalu kita ingin meniadakan kritik-kritik semacam itu, atau mengkooptasi orang-orang yang suka mengkritik dengan segala pendekatan uang dan jabatan. Maka, kita bukan lagi negara demokrasi, melainkan negara otoriter, yang sangat monolitik,” ujar Usman dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (16/3/2026).
“Tidak ada perbedaan pandangan atau kalau pun mau protes harus izin seperti di era Orde Baru. Jadi, saya kira ini yang harus kita hindari.”
Baca Juga: Pihak Jokowi Bantah Tekan Rismon, Roy Suryo: Bisa Aja Orang-Orang Ini Main Sinetron
Usman menegaskan, kekacauan yang terjadi penyebabnya bukan karena kritik. Dengan kata lain, ia menekankan bahwa kritik bukanlah sebuah kekacauan.
“Kritik justru memperlihatkan ada dinamika yang positif di dalam demokrasi Indonesia,” tutur Usman.
Oleh sebab itu, Usman meminta Presiden Prabowo berhenti menyampaikan pernyataan bersayap. Contohnya pernyataan Presiden Prabowo dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
“Presiden kembali mengatakan bahwa para pengkritiknya tidak patriotik dan presiden mengatakan nanti akan diterbitkan. Nah, jadi ada semacam persepsi bahwa kritik itu adalah kekacauan, sehingga harus ditertibkan,” ujar Usman.
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- usman hamid
- presiden prabowo subianto
- pemerintahan otoriter
- kasus air keras aktivis
- aktivis disiram air keras
