JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia memperkuat kerja sama energi dengan Pemerintah Jepang di tengah dinamika geopolitik global dan meningkatnya kebutuhan energi bersih. Kolaborasi kedua negara mencakup pengembangan mineral kritis, teknologi energi masa depan, hingga percepatan proyek gas raksasa di Laut Arafura.
Dalam rangkaian Indo Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum yang digelar di Tokyo, Jepang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menemui Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Ryosei Akazaw, Minggu (15/3/2026).
Pertemuan tersebut menghasilkan penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) di dua sektor strategis, yakni mineral kritis dan energi nuklir. Menurut Bahlil, kerja sama ini membuka peluang bagi Jepang untuk berkolaborasi dalam pengelolaan sumber daya mineral strategis yang dimiliki Indonesia.
“Indonesia memiliki sekitar 43 persen cadangan nikel dunia, serta sumber daya bauksit, timah, tembaga, hingga logam tanah jarang. Kami sangat terbuka untuk bekerja sama dengan pemerintah maupun pelaku usaha Jepang dalam pengelolaan mineral kritis tersebut,” ujar Bahlil dalam keterangan pers, yang dikutip Kompas, Senin (16/3/2026).
Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat rantai pasok global mineral strategis yang dibutuhkan dalam pengembangan teknologi energi bersih, termasuk baterai kendaraan listrik dan teknologi rendah karbon lainnya.
Akazawa menyampaikan, penguatan kerja sama antarnegara seperti dengan Indonesia penting dalam menghadapi dinamika global, khususnya untuk menjaga ketahanan energi dan keberlanjutan pasokan.
Situasi geopolitik dan ketidakpastian global saat ini, ia melanjutkan, menuntut setiap negara untuk saling memperkuat kolaborasi, termasuk melalui pengamanan cadangan energi strategis.
"Di tengah situasi krisis global saat ini, penting bagi kita untuk memperkuat kerja sama demi menjaga ketahanan energi. Jepang sendiri telah menyiapkan cadangan energi strategis sebagai langkah antisipasi," ujar Akazawa.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Indonesia atas dukungan terhadap izin ekspor Liquefied Natural Gas (LNG) ke Jepang. Jepang juga berkomitmen mendukung sejumlah proyek energi di Indonesia, termasuk penyelesaian proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Legok Nangka.
Selain mineral kritis, kedua negara juga menjajaki kerja sama di bidang energi nuklir, terutama dalam pengembangan teknologi dengan standar keselamatan tinggi. Indonesia berpeluang memanfaatkan pengalaman Jepang dalam teknologi energi rendah karbon.
Ke depan, kedua negara juga akan memperkuat kolaborasi di bawah kerangka Asia Zero Emission Community. Ini termasuk pengembangan rantai pasok LNG, batubara, serta percepatan proyek transisi energi.
Di Tokyo, Bahlil juga bertemu dengan CEO INPEX Corporation, Takayuki Ueda. Keduanya membahas percepatan pembangunan Proyek Abadi Masela, di Maluku, sebagai salah satu proyek gas terbesar di Indonesia, dengan cadangan gas sekitar 18,54 triliun kaki kubik atau TCF.
Pemerintah Indonesia memastikan proyek tersebut segera memasuki tahap keputusan investasi akhir.
Sejauh ini, perkembangan proyek baru mencapai 25 persen. Proyek yang diperkirakan bernilai sekitar 20 miliar dolar AS atau setara Rp 339 triliun (dengan kurs Rp 16.900 per dolar AS) itu telah tertunda selama hampir tiga dekade.
Pemerintah menilai proyek tersebut penting sebagai sumber pasokan gas bagi industri nasional sekaligus penggerak ekonomi di kawasan Indonesia Timur.
Pemerintah menargetkan tahap inisiasi desain rekayasa awal atau Front End Engineering and Design (FEED) dapat dimulai pada triwulan II-2026 atau paling lambat triwulan III tahun ini agar proses tender Engineering Procurement Construction (EPC) dapat berjalan paralel.
“Ini sudah 27 tahun. Kita ingin proyek ini segera berjalan dan tidak berlarut-larut lagi,” kata Bahlil.
Untuk mencapai target FEED tersebut, Bahlil menawarkan kepada INPEX supaya produksi Lapangan Abadi Masela yang mencapai 9 million tonnes per annum (MTPA), dibeli oleh Danantara, termasuk pasokan untuk program hilirisasi. Ini dilakukan apabila belum ada pembeli serius hingga akhir April 2026.
"Supaya ada kepastian buyer. Saya menghargai buyer luar negeri, tapi pada saatnya sekarang negara Indonesia harus hadir, untuk bersama-sama dengan INPEX dalam rangka memastikan operasi. Jadi kami saja yang membeli," ujar Bahlil.
Menanggapi hal tersebut, Ueda menyatakan pihaknya berkomitmen mempercepat realisasi proyek tersebut. Ia mengatakan proyek Masela juga menjadi prioritas perusahaan setelah lebih dari satu dekade proses pengembangan.
”Kami jajaran INPEX berkomitmen juga untuk mempercepat realisasi Abadi ini, termasuk ini, saya sudah 12 tahun mengerjakan Abadi. Setelah berdiskusi dengan Pak Menteri, kami semakin semangat lagi untuk mempercepat penyelesaian proyek Abadi ini," ujar Ueda.
Dari sisi administratif, sejumlah perizinan penting telah diselesaikan pada awal 2026, termasuk persetujuan lingkungan melalui dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada 13 Februari, serta pelepasan kawasan hutan per Januari.
Dengan dukungan pemerintah dan percepatan birokrasi, proyek Masela diharapkan dapat menjadi salah satu pusat pengembangan energi masa depan di kawasan Laut Arafura sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur.
