jabar.jpnn.com, BOGOR - Forum Akademisi IPB University menyampaikan sejumlah seruan kepada para pemangku kepentingan bangsa terkait dinamika geopolitik global, tantangan kedaulatan ekonomi, serta perkembangan kebijakan nasional dan internasional yang dinilai memerlukan perhatian serius.
Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Juru Bicara Forum Akademisi IPB, Prof. Herry Purnomo, bersama Anggota Forum Akademisi IPB, Prof. Khaswar Syamsu, para akademisi menekankan pentingnya pengambilan keputusan nasional yang berlandaskan konstitusi, kajian ilmiah, serta kepentingan jangka panjang bangsa.
BACA JUGA: Puluhan Warga Jawa Barat di Iran Minta Pulang ke Indonesia
Forum Akademisi IPB menilai situasi global saat ini menuntut seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, untuk bersatu menjaga komitmen terhadap konstitusi, demokrasi, permusyawaratan, serta kepentingan nasional.
Para akademisi menyatakan bahwa dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan perkembangan kebijakan internasional, Indonesia perlu mengedepankan wawasan luas, kehati-hatian, serta dasar keilmuan yang kuat dalam setiap proses pengambilan keputusan.
BACA JUGA: Ada Konflik Timur Tengah, Pemerintah Imbau Warga Tunda Keberangkatan Umrah
Komitmen pada Konstitusi
Dalam seruan tersebut, Forum Akademisi IPB menegaskan pentingnya menjaga konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia agar tetap berlandaskan amanat Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
BACA JUGA: Pemerintah Siapkan Skenario Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Penyelenggaraan Haji
Menurut mereka, kebijakan luar negeri yang tidak berpegang pada konstitusi berpotensi membuat arah diplomasi Indonesia terpengaruh dinamika geopolitik global.
Oleh karena itu, setiap hubungan bilateral, keputusan multilateral, serta komitmen internasional perlu diuji kesesuaiannya dengan konstitusi sebagai pedoman utama diplomasi Indonesia.
Tata Kelola Negara Berbasis Ilmu Pengetahuan
Forum Akademisi IPB juga mendorong pemerintah untuk memperkuat tata kelola negara yang transparan, akuntabel, dan berbasis ilmu pengetahuan.
Mereka menilai setiap keputusan strategis negara seharusnya diambil melalui proses permusyawaratan terbuka, berdasarkan hukum dan bukti ilmiah, serta didukung kajian akademik yang dapat diakses oleh publik.
Selain itu, proses perumusan kebijakan juga dinilai perlu melibatkan perguruan tinggi, komunitas ilmiah, dan masyarakat sipil melalui mekanisme konsultasi publik yang partisipatif dan demokratis.
Keprihatinan terhadap BoP dan ART
Dalam pernyataan tersebut, Forum Akademisi IPB juga menyampaikan keprihatinan terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Menurut mereka, partisipasi Indonesia dalam forum tersebut perlu dikaji secara kritis, terbuka, dan akuntabel agar tidak melemahkan kedaulatan bangsa serta tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Selain itu, mereka juga menyoroti penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan ekonomi nasional.
Forum Akademisi IPB menilai kesepakatan tersebut perlu dikaji lebih mendalam karena berpotensi membatasi ruang kebijakan negara, memengaruhi perlindungan industri nasional, serta berkaitan dengan isu perlindungan data pribadi dan tata kelola transfer data lintas batas.
Dorongan kepada DPR RI
Forum Akademisi IPB juga mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menjalankan kewenangan konstitusionalnya dengan meninjau kembali kebijakan ART.
Para akademisi menilai DPR perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan Indonesia dalam perjanjian tersebut.
Jika terbukti bertentangan dengan konstitusi atau merugikan kepentingan rakyat, DPR diharapkan dapat mengambil langkah konstitusional untuk membatalkan atau menegosiasikan kembali kebijakan tersebut.
Peran Akademisi dan Masyarakat Sipil
Dalam seruan tersebut, Forum Akademisi IPB juga menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dan masyarakat sipil dalam menjaga masa depan bangsa.
Akademisi dan masyarakat sipil dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangan kritis dan konstruktif berbasis ilmu pengetahuan, sekaligus menjaga kebebasan berpendapat sebagai bagian dari pilar demokrasi.
Forum Akademisi IPB berharap perguruan tinggi tetap menjadi ruang yang aman dan terbuka bagi diskusi ilmiah serta kritik terhadap kebijakan publik, sehingga arah pembangunan Indonesia tetap berpihak pada kedaulatan bangsa, kesejahteraan rakyat, pembangunan berkelanjutan, dan perdamaian dunia.
Seruan tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual para akademisi dalam menjaga kepentingan bangsa dan negara di tengah dinamika global yang terus berkembang. (mcr19/jpnn)
Redaktur : Yogi Faisal (mar7)
Reporter : Lutviatul Fauziah
