JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto melarang tanah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jabodetabek sesuai dengan harga pasar.
Pasalnya, tanah-tanah yang dimaksud adalah tanah yang sudah disiapkan untuk menjadi lahan rumah subsidi.
"Ini di Jabodetabek terdapat banyak lahan milik negara. Dan Pak Prabowo sudah katakan beberapa kali di depan saya dan di tempat lain bahwa tanah milik BUMN itu adalah tanah milik rakyat Indonesia, sehingga tanah itu tidak boleh dijual dengan harga pasar," kata Hashim saat meresmikan pembangunan hunian vertikal di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (16/3/2026).
"Tidak boleh, itu haram. Itu khusus untuk subsidi untuk perumahan. Itu sudah petunjuk begitu, Pak," imbuh dia.
Baca juga: Hashim Ungkap Prabowo Merasa Program 3 Juta Rumah Berjalan Lambat
Hashim tidak memungkiri, banyak pihak yang mencari keuntungan dengan bergulirnya program 3 juta rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Di bidang pertanahan, pemilik lahan berusaha turut serta dalam program demi keuntungan sebesar-besarnya.
"Karena terus terang saja ada pihak-pihak yang mau ambil keuntungan, Pak. Dengan nilai pasar dan sebagainya. So saya kira itu sudah petunjuk, saya kira Pak Bobi (Dirut KAI) sudah tahu itu," kata Hashim.
Ia juga menyaebutkan, pembangunan 3 juta rumah merupakan bentuk menciptakan sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca juga: Hashim Tegaskan Tak Akan Terlibat dalam Program 3 Juta Rumah Prabowo
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi menekankan, kepemilikan rumah di Indonesia tidak hanya dikhususkan bagi kelas menengah ke atas saja.
Oleh karenanya, ia meminta pemerintah turut memperhatikan mutu dari rumah-rumah subsidi yang dibangun.
Hashim tidak ingin masyarakat justru kecewa karena mutu rumah subsidi yang dicicil berkategori rendah.
"Ada banyak kasus-kasus saya dengar dari Pak Ara Sirait (Menteri PKP), perumahan rakyat ini sering kali diselewengkan, Pak. Saya banyak kasus-kasus. Kalau bisa Pak, Bapak dan Pak Dodi, Wadirut, ya Pak Dodi, untuk mutu Pak. Jangan rakyat kita kecewa, Pak," kata Hashim.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
