MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan saat ini pemerintah belum berencana melebarkan batas defisit APBN menjadi di atas 3%. Menkeu menyebut anggaran negara masih aman dalam menghadapi gejolak geopolitik global.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
Hal itu disampaikan Purbaya usai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3).
Baca juga : Purbaya belum Tahu soal Wacana Pelebaran Defisit APBN, Tunggu Perintah Presiden
"Itu belum kelihatan sampai sekarang sih, karena anggarannya kan masih aman. Kalau harga minyak tinggi terus dan bertahan lama, baru kita akan hitung ulang seperti apa kondisi anggarannya. Tapi nggak serta-merta Perppu," ujarnya.
Purbaya juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan pelebaran defisit hanya dalam keadaan krisis.
"Indikator krisis itu kalau untuk saya, ekonomi sudah resesi. Terus global juga resesi semua. Nggak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi. Atau semua cara memperbaiki ekonomi itu tidak bisa membalik ke arah pertumbuhan ekonomi, kecuali ada stimulus tambahan di perekonomian," jelasnya.
Baca juga : Purbaya Belum Tahu Soal Wacana Pelebaran Defisit APBN
Sementara menkeu melihat saat ini ekonomi Indonesia masih terbilang baik. Meski demikian, katanya, pemerintah tetap harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi.
"Kita tidak krisis, ekonomi kita masih bagus, masih pada belanja. Cuma kita harus siapkan langkah yang betul-betul matang supaya ketika diperlukan kita bisa eksekusi dengan betul," bebernya.
Purbaya tidak memungkiri bisa ada pemangkasan belanja jika diperlukan. "Kalau harga bbm naik terus, langkah pertama ya itu, efisiensi. Kita sudah mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan oleh kementerian lembaga nanti. Mereka sudah kita minta siapkan, berapa persen anggarannya dipotong," ujarnya.
"Mungkin dalam seminggu depan Kementerian Keuangan akan menentukan langkah awal bagi mereka untuk siap-siap ngitung. Tapi belum tentu eksekusi ya, kalo mau dipotong yang mana yang mau dipotong, kira-kira gitu. Nanti mereka adjust kebijakannya berdasarkan potongan Kementerian Keuangan," pungkasnya. (Ifa)
