Purbaya Utak-atik Anggaran, Pemerintah Siapkan Skenario Efisiensi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai menyiapkan berbagai skenario untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk melalui efisiensi belanja dan upaya peningkatan penerimaan negara. Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.

Purbaya mengatakan diskusi tersebut membahas berbagai opsi kebijakan fiskal, mulai dari cara meningkatkan pendapatan negara hingga kemungkinan penghematan belanja apabila tekanan terhadap anggaran meningkat.

“Langkah-langkah bagaimana cara menaikkan pendapatan negara dan tadi semacam diskusi awal kalau kita perlu melakukan penghematan anggaran, caranya seperti apa. Kami berdiskusi dengan beberapa kementerian dan lembaga tadi,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Senin (16/3).

Salah satu faktor yang menjadi perhatian pemerintah adalah potensi kenaikan harga minyak dunia yang dapat meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN. Meski demikian, menurut Purbaya, hingga saat ini kondisi fiskal masih relatif aman sehingga belum diperlukan langkah luar biasa seperti penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Kan itu belum kelihatan sampai sekarang sih, karena anggarannya kan masih aman. Kalau harga minyak tinggi terus dan bertahan lama, baru kita akan hitung ulang seperti apa kondisi anggarannya. Tapi nggak langsung Perppu,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pemerintah masih memantau perkembangan harga komoditas secara keseluruhan sebelum mengambil langkah lanjutan. Pasalnya, kenaikan harga minyak juga biasanya diikuti kenaikan harga komoditas lain yang menjadi sumber penerimaan negara.

“Gini kalau minyak naik kan batubara naik, nikel juga naik. Kita lihat net-nya berapa sih, kenaikan beban, anggarannya. Itu kan belum kelihatan sekarang, belum stabil,” jelasnya.

Meski begitu, pemerintah telah meminta kementerian dan lembaga menyiapkan skenario efisiensi belanja sebagai langkah antisipasi jika tekanan fiskal meningkat.

“Ada diskusikan nanti kalau harga BBM yang naik terus kan, angka pertama ya itu, efisiensi. Kita sudah mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan oleh kementerian lembaga nanti. Mereka sudah kita suruh siapkan, kita minta siapkan, berapa persen anggarannya dipotong,” paparnya.

Purbaya menambahkan, pemerintah juga mempertimbangkan untuk menunda sejumlah program tambahan yang sebelumnya direncanakan melalui anggaran tambahan atau anggaran belanja tambahan (ABT). Untuk sementara, pemerintah akan memaksimalkan program yang sudah tercantum dalam anggaran yang ada.

“Dengan anggaran sekarang yang pertama kita fokus ke yang ada aja programnya tambahan. Kita tunda dulu sampai yang memungkinkan, tapi sekarang jelas nggak mungkin. Jadi kita fokus ke anggaran yang ada, maksimalkan anggaran yang ada,” ujarnya.

Di sisi penerimaan negara, Kementerian Keuangan juga melihat sinyal positif dari kinerja pajak pada awal tahun. Purbaya menyebut penerimaan pajak dalam dua bulan pertama tahun ini mencatat pertumbuhan cukup tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Tapi tumbuhnya 30 persen Januari-Februari. Tapi dari angka itu kalau anda lihat, angka pertumbuhan PPN sama PPN-BM itu 95 persen dibanding 2 bulan pertama tahun lalu,” katanya.

Menurut dia, peningkatan tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi domestik masih berjalan kuat. “Jadi ekonominya betul-betul mutar. Jadi saya harapkan itu ke depan membaik terus tentunya,” ucapnya.

Selain meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah juga tengah menelusuri praktik manipulasi nilai transaksi perdagangan atau under invoicing yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.

“Under invoicing kan banyak. Kita udah kejar. Bentar lagi akan saya bocor dulu ya. Udah kita deteksi perusahaan-perusahaan yang mana yang melakukan under invoicing dan jumlahnya berapa,” kata Purbaya.

Sementara itu, terkait kemungkinan penyesuaian harga BBM, Purbaya menegaskan pemerintah belum memiliki rencana menaikkan harga dalam waktu dekat. Menurutnya, APBN berfungsi sebagai peredam gejolak global agar dampaknya tidak langsung dirasakan masyarakat.

“Belum, kita gak akan menaikkan harga BBM. Jadi fungsi dari fiskal adalah menjadi shock absorber dari gejolak global,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jika harga minyak dunia naik dan langsung diteruskan ke harga BBM domestik, maka dampaknya akan terasa pada daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

“Jadi di-absorb (serap) dulu oleh APBN, pemerintah,” tegasnya.

Terkait batas defisit APBN, Purbaya menegaskan pemerintah tetap berupaya menjaga defisit agar tidak melewati batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam kondisi normal. “Dalam keadaan normal tidak. Tadi dalam keadaan krisis, iya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah memiliki definisi tertentu mengenai kondisi krisis ekonomi yang bisa menjadi dasar pelonggaran batas defisit tersebut.

“Indikator krisis itu kalau untuk saya ya, ekonomi sudah resesi. Terus global juga resesi semua. Nggak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi. Atau semua cara memperbaiki ekonomi itu tidak bisa membalik ke arah pertumbuhan ekonomi, kecuali ada stimulus tambahan di perekonomian. Kira-kira itu,” jelas Purbaya.

Di samping itu, Purbaya menolak terlibat debat dengan pengamat atau ekonom yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia sudah hancur. Menurutnya, kritik yang tersebar di media sosial sering kali tidak berlandaskan data yang jelas, sehingga menimbulkan sentimen negatif yang tidak perlu.

Purbaya menilai sebagian pihak hanya fokus menyebarkan kekhawatiran tanpa melihat kondisi fundamental ekonomi secara menyeluruh. Ia menegaskan, bila memang ada masalah yang nyata, pemerintah siap melakukan perbaikan, namun sejauh ini kondisi ekonomi masih stabil.

"Mereka nggak pernah belajar ekonomi, nggak pernah kuliah ekonomi di mana debatnya? Saya debat sama orang pinggir jalan yang nggak jelas jadinya. Orang di warung-warung masih jago baca-baca ini, ini enggak. Karena dia punya kemauan. Kenapa nggak saya ajak debat? Nggak pernah belajar ekonomi, saya ajak debat gimana?" katanya.

Purbaya menyebut, banyak pengkritik yang suaranya terdengar di media sosial, seperti di TikTok, tidak memiliki dasar keilmuan ekonomi yang memadai. Karena itu, diskusi dengan mereka dianggap tidak produktif.

"Anda mau sebut nama? Semuanya nggak belajar? Kalau itungan saya Master belum sekolah ekonomi. Kenapa? Saya juga belajar dulu pas masuk PhD aja nggak ngerti apa-apa. Jadi kenapa nggak diajak debat, apa yang di debatin? Dia nggak punya data. Lu aja pada percaya," ujarnya.

Purbaya menekankan pentingnya berbicara berdasarkan data, bukan sekadar sensasi. Menurutnya, kritik yang tidak berbasis fakta justru bisa menimbulkan ketakutan pasar dan memengaruhi keputusan investor.

"Jadi kalau ekonom-ekonom itu yang ngomong udah hancur itu, saya nggak tahu di TikTok tuh, banyak. Coba lihat data yang betul, suruh belajar yang betul. Kalau emang jelek, kita betulin, tapi kalau udah bagus saya betulin sebelah mana? Dia cuma menimbulkan sensasi negatif aja menimbulkan sentimen negatif ke ekonomi,” tegasnya.