KPK menggeledah sejumlah lokasi di Cilacap, Jawa Tengah. Penyidik menyita sejumlah barang bukti dari hasil penggeledahan tersebut.
"Hari ini penyidik melakukan serangkaian giat penggeledahan, di antaranya di rumah dinas dan kantor bupati, kantor Sekda, serta kantor Asisten 1, 2, dan 3," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (16/3).
Menurut Budi, bukti yang disita dari penggeledahan tersebut termasuk dokumen hingga barang bukti elektronik. Penyidik pun menemukan ada bukti percakapan di dalam hp.
"Di antaranya hand phone yang berisi chat-chat terkait pengumpulan uang dari kepala SKPD ke kepala bidang masing-masing," ucap Budi
"Penyidik tentunya akan mengekstrasi dan menganalisis setiap barang bukti yang diamankan dalam penggeledahan ini," imbuhnya.
Dalam kasus yang terungkap dari OTT ini, KPK menjerat Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono.
Syamsul diduga memerintahkan Sadmoko mengumpulkan uang THR untuk kemudian dibagikan ke pihak eksternal yakni Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) di lingkungan Pemkab Cilacap.
Sadmoko kemudian bersama-sama Sumbowo selaku Asisten I Kabupaten Cilacap, Ferry Adhi selaku Asisten II Cilacap, dan Budi Santoso selaku Asisten III Cilacap membahas jumlah kebutuhan THR untuk eksternal itu Rp 515 juta.
Untuk memenuhi kebutuhan itu, mereka meminta sejumlah uang kepada tiap perangkat daerah dengan target Rp 750 juta.
Realisasi setoran dari perangkat daerah itu beragam mulai dari Rp 3 juta hingga Rp 100 juta.
Syamsul meminta target uang itu terpenuhi 13 Maret 2026. Jika ada yang belum bayar, dia memerintahkan Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas Pangan turun tangan menagih.
Pada periode 9-13 Maret, ada 23 perangkat daerah yang sudah menyetor dengan total yang dikumpulkan Rp 610 juta. Uang itu akan diserahkan kepada Sekda untuk diteruskan ke bupati, tetapi dicegat dengan OTT KPK.
Belum ada keterangan dari Syamsul Auliya Rachman dan Sadmoko Danardono mengenai kasus ini.
