jpnn.com, JAKARTA - Dari data yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyebut setidaknya ada 4 kasus bunuh diri pada anak di tahun 2026 ini.
Kasus terjadi di NTT, Jawa Barat, hingga Kalimantan Timur.
BACA JUGA: Soroti Tren Kasus Bunuh Diri Remaja, Waka MPR: Butuh Langkah Nyata Tangani Kesehatan Jiwa
Sementara itu, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan kasus bunuh diri anak selalu di atas 20 per tahun.
Pada 2023 tercatat 46 kasus, pada 2024 ada 43 kasus, dan pada 2025 ada 26 kasus.
BACA JUGA: Kasus Bunuh Diri di Bandung, Saksi Sempat Melihat Korban di Lantai 15
Data ini menjadikan Indonesia memiliki kasus bunuh diri anak tertinggi di Asia Tenggara.
Menanggapi tingginya kasus bunuh diri pada anak ini, Anggota Komisi IX Fraksi Partai Golkar DPR RI Heru Tjahjono mengusulkan perlu penguatan deteksi dini kesehatan mental, peningkatan layanan konseling di Puskesmas, sekolah serta edukasi pengasuhan positif guna mengurangi kasus bunuh diri pada anak.
BACA JUGA: Heru Tjahjono DPR: Negara Jangan Abai, Berikan Akses Cuci Darah Bagi Pasien Gagal Ginjal
Menurut Heru Tjahjono, pencegahan bunuh diri anak semestinya berfokus pada penguatan integrasi dan regulasi sosial untuk mengurangi isolasi, tekanan lingkungan, dan stigmatisasi.
“Strategi utamanya meliputi penguatan dukungan keluarga, sekolah, membangun relasi suportif (orang dewasa yang dipercaya), penghapusan stigma, dan menciptakan lingkungan yang aman serta inklusif,” ujar Heru Tjahjono, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Dapil Jawa Timur VI dalam rilisnya pada Senin (16/3/2026).
Heru Tjahjono meminta Puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat terdekat, mempunyai peran yang penting dan strategis.
Dia mengusulkan untuk memperbanyak tenaga konseling di Puskesmas dan sekolah-sekolah serta edukasi pengasuhan positif guna mengurangi kasus bunuh diri pada anak.
Langkah ini diambil merespons peningkatan kasus secara drastis.
“Kemenkes harus memperluas skrining kesehatan jiwa ke anak dan remaja dan mendorong deteksi dini perundungan dan tekanan psikologis di sekolah,” kata mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur ini.
Langkah penting lainnya lanjut Heru Tjahjono pemerintah perlu menyiagakan hotline krisis kesehatan jiwa dan menambah jumlah psikolog klinis di Puskesmas dan sekolah utamanya untuk menangani kondisi anak dalam keluarga kurang mampu.
Dari lingkungan keluarga, Heru Tjahjono menekankan pentingnya peran keluarga, pengasuhan positif, serta perlindungan anak dari kekerasan yang sering memicu depresi.
Dari segi beban ekonomi, Heru Tjahjono meminta pemerintah memberikan bantuan sosial tanpa diskriminasi kepada keluarga kurang mampu untuk mengurangi tekanan ekonomi yang berdampak pada anak.
“Strategi ini bertujuan menurunkan angka kasus dengan memperbaiki sistem perlindungan anak dan mempercepat akses bantuan sosial," tegas Heru Tjahjono, Bupati Kabupaten Tulungagung 2 Periode 2003-2008 dan 2008 2013 ini.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
