Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah tidak akan melonggarkan batas defisit APBN 2026, melainkan fokus mengoptimalisasi dan mengefisiensikan belanja Kementerian/Lembaga (K/L).
Langkah tersebut diakuinya sebagai respons terhadap berbagai ketidakpastian global, termasuk potensi dampak konflik geopolitik terhadap perekonomian nasional di tahun anggaran 2026 ini.
Karenanya, melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) bersama Menteri Keuangan dan sejumlah kementerian terkait lainnya, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah optimalisasi dan efisiensi anggaran tersebut.
"Arahan Bapak Presiden kita harus jaga defisit di 3 persen, dimana rapat koordinasi khusus yang tadi digelar juga untuk menindaklanjuti sidang paripurna kemarin,” kata Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 16 Maret 2026.
- [Mohammad Yudha Prasetya]
Dia menjelaskan, dalam rakortas hari ini sejumlah kementerian besar telah diminta menghitung potensi efisiensi belanja yang bisa dilakukan. Meskipun besaran efisiensinya masih belum final, karena menunggu keputusan akhir dari Presiden Prabowo.
“Jadi para K/L besar tadi sudah diminta menghitung berapa yang bisa diefisienkan. Tapi angkanya belum final. karena yang nanti memutuskan adalah Bapak Presiden,” ujarnya.
Selain itu, Airlangga juga membantah kabar soal pemerintah akan memperlebar defisit APBN, atau menerbitkan Perppu untuk mengatasi tekanan fiskal. Dia memastikan, pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit di bawah batas maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Jadi supaya defisit tidak meningkat, maka perlu disiplin fiskal. Bahkan kondisi idealnya adalah balance budget," ujar Airlangga.
Meski demikian, Airlangga mengakui bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai skenario fiskal, untuk mengantisipasi kemungkinan konflik global yang berlangsung lebih lama dari perkiraan.
Misalnya seperti apabila perang berlangsung selama 5-10 bulan, atau bahkan sampai akhir tahun anggaran. Meskipun, saat ini konflik di Timur Tengah baru berlangsung sekitar dua minggu, sehingga pemerintah masih memilih menggunakan pendekatan efisiensi anggaran.
“Selama perang belum mencapai 5 bulan, kita masih menggunakan skenario pemotongan anggaran dan tetap menjaga maksimum defisit di 3 persen,” ujarnya.
