FAJAR, JAKARTA – Badai internal melanda badan propaganda Israel yang dikenal dengan sebutan Hasbara. Tuntutan datang dari aktivis dan influencer internasional, termasuk yang berasal dari Asia seperti Indonesia. Gaji dan biaya operasional yang belum dibayar sejak Oktober 2023 mencapai jutaan shekel atau sekitar Rp10,1 miliar.
Di balik kontroversi ini, upaya Israel mempertahankan narasi mereka di kancah global terancam retak. Pasalnya, sistem pembayaran yang kacau dan krisis manajerial yang terjadi di dalam tubuh Direktorat Diplomasi Publik Nasional Israel.
Hasbara, badan yang bertanggung jawab atas upaya Israel membentuk opini publik internasional, kini tengah menghadapi krisis keuangan dan hukum yang serius. Laporan dari Calcalist, harian ekonomi Israel, mengungkapkan bahwa banyak perusahaan dan individu yang disewa untuk menyebarkan narasi Israel di luar negeri mengajukan tuntutan hukum karena belum dibayar.
Sejak pecahnya konflik Gaza pada Oktober 2023 sudah bermasalah. Sejumlah aktivis media sosial, perusahaan penyedia jasa studio, dan influencer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menuntut pembayaran yang telah tertunda.
Di antara tuntutan yang mencuat, dua perusahaan penyedia studio yang mendukung operasi Israel di Eropa menuntut total dua juta shekel, setara dengan sekitar Rp10,1 miliar. Mereka menyatakan bahwa jasa mereka untuk fasilitas studio dan aktivitas aktivisme yang mendanai berbagai kampanye internasional belum dibayar, meskipun layanan mereka digunakan oleh pejabat Israel dalam sejumlah wawancara internasional.
Ketidakteraturan dan Keterlambatan Pembayaran
Direktorat Hasbara dilaporkan mengalami kekurangan staf yang sangat parah pasca-7 Oktober 2023. Sehingga, memaksa pemerintah Israel merekrut puluhan aktivis independen dan kontraktor secara terburu-buru. Namun, rekrutmen yang tidak terorganisasi ini malah menciptakan masalah keuangan lebih lanjut.
Banyak pekerja yang tidak dipekerjakan secara resmi oleh negara, melainkan melalui pihak ketiga, yang justru mengarah pada ketidakpastian dalam hak-hak mereka.
“Sistem pembayaran yang disalurkan melalui perusahaan produksi swasta menjadi saluran yang tidak efektif,” kata salah satu kontraktor yang terlibat.
Selain itu, fasilitas yang digunakan oleh pejabat tinggi, seperti Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, juga terbukti bermasalah. Sebuah perusahaan yang menyediakan studio untuk keperluan wawancara internasional menuntut lebih dari setengah juta shekel (Rp2,7 miliar) karena belum dibayar.
Eylon Levy Lelah Menuntut Haknya
Salah satu figur penting dalam upaya Hasbara adalah Eylon Levy, seorang juru bicara pemerintah yang kini menjadi sorotan karena masalah pembayaran yang dihadapinya. Levy, yang sebelumnya bekerja untuk pemerintah Israel hingga Maret 2024, mengakui bahwa dia juga belum menerima gaji yang dijanjikan.
Meskipun begitu, dia mengungkapkan kelelahan dalam menagih uang tersebut dan memilih untuk tidak terlibat dalam gugatan hukum yang kini diajukan oleh sejumlah pihak.
Meski tidak lagi bekerja secara resmi untuk pemerintah, Levy tetap aktif mendukung narasi Israel di media sosial. Melalui akun X (Twitter) miliknya yang memiliki lebih dari 250.000 pengikut, Levy sering mengungkapkan pandangannya, bahkan mengkritik pemerintah Inggris terkait kebijakan mereka terhadap Iran.
“Pemerintah Inggris sepenuhnya menyangkal bahwa Iran menyerang Inggris. Mereka mencoba membunuh tentara Inggris,” tulisnya dalam salah satu unggahannya yang kontroversial.
Penggunaan Dana Publik untuk Propaganda
Isu pembayaran yang tertunda ini muncul di tengah alokasi dana besar yang diberikan pemerintah Israel untuk Hasbara. Meskipun banyak kritik terhadap keberhasilan diplomasi publik Israel yang dianggap gagal di tingkat internasional, pemerintah tetap mengucurkan anggaran besar untuk memperbaiki citra negara di mata dunia.
Pada September 2023, Israel mengalokasikan tambahan anggaran sebesar 150 juta shekel (USD49 juta) untuk kegiatan propaganda melalui Kementerian Luar Negeri. Anggaran ini ditambahkan ke dana yang sebelumnya sudah ada, totalnya mencapai 520 juta shekel (USD170 juta).
Yang mengejutkan, sebagian dana tersebut diambil dari anggaran pendidikan tinggi, yang semakin menambah ketegangan dalam masyarakat terkait prioritas pemerintah.
Tuntutan Hukum dan Keretakan Manajerial
Meskipun dana besar terus digelontorkan, keberhasilan kampanye Hasbara justru terancam oleh tuntutan hukum yang datang dari mantan pekerja dan kontraktor yang merasa dirugikan. Dalam konteks ini, semakin jelas adanya keretakan manajerial di dalam tubuh operasional propaganda Israel.
Proses rekrutmen yang terburu-buru, ketidakjelasan kontrak kerja, dan ketidakpastian pembayaran menjadikan Hasbara sebuah sistem yang tak terorganisasi dan berisiko besar.
Direktorat Diplomasi Publik Nasional Israel mengakui adanya ketidakteraturan dalam praktik kontrak mereka, namun menolak memberikan rincian lebih lanjut karena prosedur hukum masih berlangsung.
Sementara itu, tuntutan hukum dari berbagai pihak menunjukkan bahwa meskipun pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk propaganda, masalah internal yang tak terselesaikan bisa mengancam tujuan diplomasi mereka di kancah internasional. (*)
