Pemerintah bakal melakukan efisiensi anggaran sebagai respons atas lonjakan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah.
IDXChannel - Pemerintah bakal melakukan efisiensi anggaran sebagai respons atas lonjakan harga minyak akibat perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Keputusan tersebut sekaligus menegaskan komitmen menjaga defisit APBN tetap berada di bawah level 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (16/3/2026), Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, durasi perang AS-Iran akan menjadi faktor penentu kebijakan fiskal pemerintah ke depan. Perang yang tengah memasuki pekan ketiga terus dipantau.
"Tetapi karena kita masih di bulan-bulan awal, perang baru dua minggu, kita belum tahu apakah empat minggu, apakah lima minggu, itu menggunakan skenario pemotongan anggaran. Jadi selama perangnya masih belum mencapai dalam tanda petik lima bulan, kita masih skenario pemotongan anggaran, dan kita masih menggunakan maksimum defisit 3 persen," kata Airlangga.
Meski opsi pemangkasan anggaran berada di meja perundingan, Airlangga memberikan jaminan bahwa program-program prioritas dan unggulan pemerintah tidak akan tersentuh. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih akan tetap berjalan sesuai rencana karena dianggap sebagai investasi strategis bagi masa depan bangsa.
"(Anggaran) program unggulan tidak ada yang diubah. Karena itu investasi jangka panjang," kata Airlangga.
Kepastian mengenai anggaran program unggulan juga dikonfirmasi oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dia memastikan bahwa alokasi dana untuk BGN yang mencapai Rp335 triliun tetap sesuai dengan ketetapan awal dalam APBN 2026.
"Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan anggaran APBN 2026," ujar Dadan usai rapat.
Pemerintah menegaskan bahwa pemotongan anggaran saat ini merupakan skenario awal. Jika konflik geopolitik berlangsung lebih lama (melebihi lima bulan) dan berdampak lebih dalam pada harga energi, pemerintah baru akan mempertimbangkan tiga skenario alternatif yang lebih luas.
(Rahmat Fiansyah)
