SUNGGUH ironis dan menyedihkan. Di saat bulan suci Ramadhan, publik dikejutkan kembali dengan kabar terjaringnya kepala daerah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam selang waktu berdekatan.
Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, ditangkap pada 13 Maret 2026. Sebelumnya, Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, pada 10 Maret 2026.
Kemudian, Bupati Kota Santri Pekalongan, Fadia Arafiq, pada 5 Maret 2026. Mereka terjerat skandal yang berulang: dugaan korupsi.
Kenyataan tragis itu, makin menguatkan dalil bahwa fungsi partai politik sebagai "wadah kaderisasi" – nyatanya tak berjalan optimal, jika tidak ingin dikatakan gagal.
Realitas kepolitikan yang tampak mengemuka, partai-partai lebih cenderung serba ingin cepat memperoleh kekuasaan, tetapi abai pada fungsi esensialnya.
Yakni, menyiapkan kader sekaligus mendidiknya - yang dalam perspektif ilmuwan politik Randall dan Svasand (2002), menekankan pada pentingnya "infusi nilai".
Tak sekadar soal regulasi dan ideologi - tetapi lebih dari itu, penanaman nilai-nilai kebajikan untuk membentuk standar perilaku etis kader, sekaligus sebagai landasan moralitas politik mengelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan bersih.
Kini, citra parpol kian terperosok pada tubir jurang kepercayaan publik. Selain karena banyak fungsinya yang melekat tak bekerja optimal - juga dipicu skandal penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang tak henti-henti menjerat para politisi semua partai, tanpa kecuali.
Baca juga: THR dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Karena itu, kesungguhan membenahi fungsi kaderisasi menjadi prioritas untuk memperbaiki kualitas kinerja sekaligus martabat parpol sebagai institusi publik.
Pasalnya, gagalnya pembenahan pada fungsi strategis tersebut, otomatis menyebabkan fungsi-fungsi lainnya menjadi "tak berarti".
Bercermin Negara LainDi banyak negara, terutama yang demokrasinya mapan - fungsi kaderisasi menjadi dimensi esensial partai yang paling banyak mendapatkan penekanan.
Dari sisi kepentingan internal partai, selain menjadi faktor penentu bagi keberlangsungan masa depan regenerasi, kaderisasi memiliki kaitan erat secara fundamental pada upaya, sebagaimana ditekankan "Scott Mainwaring", memperkuat akar sosial partai politik.
Sebab, kaderisasi berkaitan erat pada upaya partai menyiapkan sekaligus mendidik seseorang menjadi kader yang tidak hanya cakap, tetapi juga memiliki karakter berintegritas.
Kualifikasi itu jelas menjadi kebutuhan mutlak partai. Pasalnya, kader yang diproyeksikan terutama untuk mengisi jabatan publik, akan menjadi faktor determinan yang membentuk wajah partai di ruang publik, sekaligus "sumbu pengungkit” dukungan politik rakyat.
Itu juga sekaligus akan turut mendorong terciptanya kehidupan kepartaian yang sehat serta penguatan kualitas demokrasi.
