FAJAR, TANA TORAJA — Aliansi Masyarakat Toraja melayangkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Pasalnya, dinilai tidak sejalan dengan masyarakat dalam upaya penolakan proyek Geothermal. Kritik ini mencuat setelah Pemkab terkesan ragu mengambil sikap tegas dan justru memilih untuk meminta petunjuk ke pemerintah pusat.
Ketidakpastian sikap tersebut mulai terbaca dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati pada Senin (16/3/26) kemarin. Meski dihujani tuntutan dari Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Geothermal, pernyataan para pejabat daerah dinilai publik sebagai upaya “cuci tangan” secara struktural.
Saling Lempar Kewenangan
Wakil Bupati Tana Toraja, Erianto L. Paundanan, menegaskan bahwa dia hanya menjalankan peran seremonial dan tidak memiliki kuasa penuh dalam pengambilan keputusan strategis.
“Saya hanya mewakili secara seremonial, keputusan langsung diputuskan oleh bupati,” ujar Erianto di hadapan massa.
Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Sekda Tana Toraja, Rudhy Andi Lolo. Dalam penerimaan aspirasi tersebut, Rudhy justru melontarkan pertanyaan yang dinilai rancu oleh warga, seperti menanyakan lokasi pasti proyek Geothermal hingga dampak langsung yang dirasakan warga. Pernyataan ini memberi kesan bahwa Sekda tidak memperbarui informasi terkait persoalan krusial yang tengah dihadapi daerahnya.
Ia menegaskan bahwa Pemda tidak memiliki kewenangan untuk menolak proyek tersebut. Alih-alih mengeluarkan surat keputusan pembatalan atau dukungan penuh secara politik, Pemda hanya menjanjikan akan meneruskan aspirasi warga ke Jakarta.
Diksi “Memohon Arahan” yang Dinilai Lemah
Keraguan masyarakat semakin diperkuat dengan terbitnya surat bernomor 500.10/189/DISNAKERTRANS/III/2026. Dalam surat yang ditujukan kepada Menteri ESDM tersebut, Bupati Tana Toraja, Zadrak Tombeg, tidak secara eksplisit menyatakan “Menolak Atas Nama Pemerintah Daerah”.
Bupati justru hanya menuliskan poin “Meneruskan Surat Rekomendasi DPRD” dan “Memohon Arahan/Petunjuk”. Penggunaan diksi “memohon arahan” ini dinilai oleh sejumlah aktivis sebagai bentuk sikap yang tidak mandiri. Pemda dianggap lebih takut menyalahi prosedur pusat daripada mendengarkan jeritan masyarakat adat di Bittuang.
Alharis Tandilinggi, S.H., salah satu perwakilan massa aksi, mengungkapkan kekecewaannya atas sikap Pemda yang dianggap hanya memberikan harapan sesaat tanpa keberpihakan nyata pada rakyat.
Pemkab Dianggap Tak Paham Kondisi Lapangan
Kekecewaan warga mencapai puncaknya saat Sekda justru mempertanyakan lokasi pemukiman dan titik koordinat proyek kepada warga. Hal ini menjadi bumerang bagi citra pemerintah di mata masyarakat adat.
“Ini menunjukkan pemerintah daerah belum sepenuhnya memahami kondisi wilayahnya sendiri. Bagaimana bisa mereka melindungi rakyat jika lokasi konfliknya saja mereka masih bertanya pada kami?” kritik Daniel Somba’, Koordinator Masyarakat Adat Balla.
Daniel menilai tanggapan Pemda sejauh ini hanyalah formalitas belaka. Masyarakat merasa aspirasi yang menyangkut kelangsungan hidup dan tanah adat mereka hanya dibalas dengan janji audiensi yang belum jelas jadwal pelaksanaannya.
Hingga saat ini, warga Bittuang masih menunggu langkah nyata yang lebih konkret daripada sekadar pengiriman surat administratif. Jika Pemda terus berlindung di balik alasan “kewenangan pusat”, kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Zadrak-Erianto diprediksi akan semakin merosot tajam di tengah ancaman kerusakan lingkungan yang membayangi Toraja. (edy)
